Penyaluran Bansos-Kartu Prakerja Kaku, Ganjar Surati Dua Menteri
Senin, 04 Mei 2020 - 20:15 WIB
loading...
Gubernur Ganjar Pranowo menyerahkan bantuan kepada masyarakat terdampak COVID-19 di Aula Masjid Baiturrahman Semarang, Senin (4/5/2020). FOTO : Dok Humas Pemprov Jateng
A
A
A
SEMARANG - Persoalan bantuan sosial dan Kartu Prakerja yang membuat geger masyarakat menjadi perhatian Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Tak ingin masalah semakin runyam, Ganjar langsung mengirimkan dua surat resmi kepada Menteri Sosial dan Menteri Perekonomian yang menangani persoalan itu.
Dua surat dikirim Ganjar sesaat memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19, Senin (4/5/2020). Meski berbeda tujuan, namun inti dari dua surat itu tiada lain adalah meminta pemerintah pusat memberikan keluwesan terkait penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja.
"Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai. Maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi," katanya.
Terkait surat untuk Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bantuan sosial. Banyaknya jenis bantuan sosial dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir Ganjar akan menimbulkan konflik di lapangan.
"Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp200.000 agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri," tegasnya.
Dua surat dikirim Ganjar sesaat memimpin rapat koordinasi penanganan COVID-19, Senin (4/5/2020). Meski berbeda tujuan, namun inti dari dua surat itu tiada lain adalah meminta pemerintah pusat memberikan keluwesan terkait penyaluran bantuan sosial dan kartu prakerja.
"Progres di lapangan, jaminan sosial dan kartu prakerja ini masih ramai. Maka saya hari ini mengirim dua surat agar pemerintah pusat melakukan evaluasi," katanya.
Terkait surat untuk Kemensos, Ganjar menyoroti perihal penyaluran bantuan sosial. Banyaknya jenis bantuan sosial dan perbedaan jumlah bantuan disinyalir Ganjar akan menimbulkan konflik di lapangan.
"Kami usul agar pemerintah memberikan keluwesan pada kami untuk mengelola bantuan itu. Kami minta bantuan yang Rp600.000 itu disamakan dengan bantuan lain yang Rp200.000 agar mudah dalam penyaluran dan tidak bikin iri," tegasnya.
Lihat Juga :
