PR Besar, Ribuan Kilometer Jalan di Jabar Minim Fasilitas Lalu Lintas
loading...
A
A
A
Meskipun pembangunan fasilitas lalu lintas ditunda hingga 2021 nanti, pihaknya tetap akan berupaya mengejar target pemasangan fasilitas lalu lintas hingga masa jabatan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil berakhir. Menurutnya, untuk meningkatkan kuantitas fasilitas lalu lintas di Jabar, anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
"Meningkat 1 persen saja kita butuh minimal, itu belum bicara pemasangan roller barrier ya, kita butuh Rp16 miliar," sebutnya.
Berdasarkan perhitungannya, jika pada 2023 nanti ditargetkan 55 persen jalan provinsi di Jabar sudah dilengkapi fasilitas lalu lintas, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp200 miliar.
"Selisihnya sekitar 15 persen dikali Rp16 miliar, kurang lebih sekitar Rp200 dan miliar," imbuhnya.
Nilai anggaran yang dibutuhkan itu, tambah Hery, hanya untuk memenuhi target pemasangan fasilitas lalu lintas sebanyak 55 persen dari panjang total jalan provinsi di Jabar. Artinya, kata Hery, belum meliputi pembenahan terminal, pelabuhan, maupun kajian-kajian seperti survei OD (origin destination).
"Belum lagi kita bicara transportasi massal. Saya dibebani tugas oleh Pak Gubernur harus mengembangkan transportasi massal yang memadai, murah, dan terjangkau. Saat ini kita kan sedang menggarap perkeretaapian Bandung Raya untuk mengoneksikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu kan masih membutuhkan dukungan anggaran," tandasnya.
"Meningkat 1 persen saja kita butuh minimal, itu belum bicara pemasangan roller barrier ya, kita butuh Rp16 miliar," sebutnya.
Berdasarkan perhitungannya, jika pada 2023 nanti ditargetkan 55 persen jalan provinsi di Jabar sudah dilengkapi fasilitas lalu lintas, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp200 miliar.
"Selisihnya sekitar 15 persen dikali Rp16 miliar, kurang lebih sekitar Rp200 dan miliar," imbuhnya.
Nilai anggaran yang dibutuhkan itu, tambah Hery, hanya untuk memenuhi target pemasangan fasilitas lalu lintas sebanyak 55 persen dari panjang total jalan provinsi di Jabar. Artinya, kata Hery, belum meliputi pembenahan terminal, pelabuhan, maupun kajian-kajian seperti survei OD (origin destination).
"Belum lagi kita bicara transportasi massal. Saya dibebani tugas oleh Pak Gubernur harus mengembangkan transportasi massal yang memadai, murah, dan terjangkau. Saat ini kita kan sedang menggarap perkeretaapian Bandung Raya untuk mengoneksikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu kan masih membutuhkan dukungan anggaran," tandasnya.
(nun)
Lihat Juga :
