PR Besar, Ribuan Kilometer Jalan di Jabar Minim Fasilitas Lalu Lintas
loading...
Foto ilustrasi jalan provinsi di Jabar. Foto : Dok SINDOnews
A
A
A
BANDUNG - Pemprov Jawa Barat memiliki pekerjaan rumah (PR) besar, yakni belum terpasangnya fasilitas lalu lintas di sepanjang jalan provinsi yang panjang totalnya mencapai sekitar 2.360 kilometer.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari mengungkapkan, sekitar 70 persen jalan provinsi masih minim fasilitas lalu lintas, seperti penerangan jalan umum (PJU), marka jalan, hingga rambu-rambu lalu lintas.(Baca juga : 3 Emak-emak Gunting Bendera di Sumedang Jadi Tersangka, Terancam 5 Tahun Penjara )
"Secara umum, kondisi eksisting fasilitas lalu lintas di Jawa Barat dalam kategori sedang, tapi secara kuantitas yang harus menjadi perhatian bersama karena kita masih punya PR. Dari kurang lebih 2.360 kilometer jalan provinsi, sekitar 70 persennya belum terlengkapi fasilitas lalu lintas," ujar Hery di Bandung , Jumat (18/9/2020).
Diakui Hery, jalan provinsi yang minim fasilitas lalu lintas tersebut umumnya berada di wilayah kabupaten, sedangkan di kawasan perkotaan, seperti Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya relatif cukup banyak terpasang fasilitas lalu lintas.
"Secara persentase, sudah di atas 60 hingga 70 persen jalan provinsi yang berdekatan dengan kawasan metropolitan yang sudah terpenuhi fasilitas lalu lintasnya," katanya.
Dia mecontohkan, jalan provinsi yang minim fasilitas lalu lintas tersebut, di antaranya berada Kabupaten Sukabumi, Garut, dan Cianjur. Selain itu, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
"Terutama Ciayumanjakuning, di situ kita punya kawasan strategis Segitiga Rebana (Cirebon-Majalengka-Subang). Nah ini jalan provinsinya masih banyak yang gelap, tidak bermarka dan berambu, mungkin perlu kita kejar," ujarnya.
Hery menyadari bahwa keberadaan fasilitas lalu lintas berkaitan erat dengan keselamatan pengguna jalan menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Dishub Jabar. Pihaknya pun terus berupaya menekan potensi kecelakaan lalu lintas, seperti pemasangan roller berrier di Tanjakan Cikidang, Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.
"Lumayan lah, sekarang sudah ada 9 titik yang menggunakan roller barier. Kemarin di Cikidang kan berfungsi ya, ada truk yang menabrak, tapi dia tidak fatal karena terbantu oleh roller barrier. Nah, hal-hal seperti itu harus dilanjutkan dan saat ini PR kita masih panjang," bebernya.
Meski begitu, lanjut Hery, tahun ini, upaya percepatan penyediaan fasilitas lalu lintas di Jabar tersendat menyusul refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang menuntut pihaknya merasionalkan anggaran.(Baca juga: Pemerintah Mesti Edukasi Debitur Soal Pembiayaan Dana PEN )
Meskipun pembangunan fasilitas lalu lintas ditunda hingga 2021 nanti, pihaknya tetap akan berupaya mengejar target pemasangan fasilitas lalu lintas hingga masa jabatan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil berakhir. Menurutnya, untuk meningkatkan kuantitas fasilitas lalu lintas di Jabar, anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
"Meningkat 1 persen saja kita butuh minimal, itu belum bicara pemasangan roller barrier ya, kita butuh Rp16 miliar," sebutnya.
Berdasarkan perhitungannya, jika pada 2023 nanti ditargetkan 55 persen jalan provinsi di Jabar sudah dilengkapi fasilitas lalu lintas, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp200 miliar.
"Selisihnya sekitar 15 persen dikali Rp16 miliar, kurang lebih sekitar Rp200 dan miliar," imbuhnya.
Nilai anggaran yang dibutuhkan itu, tambah Hery, hanya untuk memenuhi target pemasangan fasilitas lalu lintas sebanyak 55 persen dari panjang total jalan provinsi di Jabar. Artinya, kata Hery, belum meliputi pembenahan terminal, pelabuhan, maupun kajian-kajian seperti survei OD (origin destination).
"Belum lagi kita bicara transportasi massal. Saya dibebani tugas oleh Pak Gubernur harus mengembangkan transportasi massal yang memadai, murah, dan terjangkau. Saat ini kita kan sedang menggarap perkeretaapian Bandung Raya untuk mengoneksikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu kan masih membutuhkan dukungan anggaran," tandasnya.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Jabar, Hery Antasari mengungkapkan, sekitar 70 persen jalan provinsi masih minim fasilitas lalu lintas, seperti penerangan jalan umum (PJU), marka jalan, hingga rambu-rambu lalu lintas.(Baca juga : 3 Emak-emak Gunting Bendera di Sumedang Jadi Tersangka, Terancam 5 Tahun Penjara )
"Secara umum, kondisi eksisting fasilitas lalu lintas di Jawa Barat dalam kategori sedang, tapi secara kuantitas yang harus menjadi perhatian bersama karena kita masih punya PR. Dari kurang lebih 2.360 kilometer jalan provinsi, sekitar 70 persennya belum terlengkapi fasilitas lalu lintas," ujar Hery di Bandung , Jumat (18/9/2020).
Diakui Hery, jalan provinsi yang minim fasilitas lalu lintas tersebut umumnya berada di wilayah kabupaten, sedangkan di kawasan perkotaan, seperti Bogor, Depok, Bekasi (Bodebek) dan Bandung Raya relatif cukup banyak terpasang fasilitas lalu lintas.
"Secara persentase, sudah di atas 60 hingga 70 persen jalan provinsi yang berdekatan dengan kawasan metropolitan yang sudah terpenuhi fasilitas lalu lintasnya," katanya.
Dia mecontohkan, jalan provinsi yang minim fasilitas lalu lintas tersebut, di antaranya berada Kabupaten Sukabumi, Garut, dan Cianjur. Selain itu, Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan (Ciayumajakuning).
"Terutama Ciayumanjakuning, di situ kita punya kawasan strategis Segitiga Rebana (Cirebon-Majalengka-Subang). Nah ini jalan provinsinya masih banyak yang gelap, tidak bermarka dan berambu, mungkin perlu kita kejar," ujarnya.
Hery menyadari bahwa keberadaan fasilitas lalu lintas berkaitan erat dengan keselamatan pengguna jalan menjadi salah satu tugas pokok dan fungsi Dishub Jabar. Pihaknya pun terus berupaya menekan potensi kecelakaan lalu lintas, seperti pemasangan roller berrier di Tanjakan Cikidang, Kabupaten Sukabumi beberapa waktu lalu.
"Lumayan lah, sekarang sudah ada 9 titik yang menggunakan roller barier. Kemarin di Cikidang kan berfungsi ya, ada truk yang menabrak, tapi dia tidak fatal karena terbantu oleh roller barrier. Nah, hal-hal seperti itu harus dilanjutkan dan saat ini PR kita masih panjang," bebernya.
Meski begitu, lanjut Hery, tahun ini, upaya percepatan penyediaan fasilitas lalu lintas di Jabar tersendat menyusul refocusing anggaran untuk penanganan pandemi COVID-19 yang menuntut pihaknya merasionalkan anggaran.(Baca juga: Pemerintah Mesti Edukasi Debitur Soal Pembiayaan Dana PEN )
Meskipun pembangunan fasilitas lalu lintas ditunda hingga 2021 nanti, pihaknya tetap akan berupaya mengejar target pemasangan fasilitas lalu lintas hingga masa jabatan Gubernur Jabar, Ridwan Kamil berakhir. Menurutnya, untuk meningkatkan kuantitas fasilitas lalu lintas di Jabar, anggaran yang dibutuhkan cukup besar.
"Meningkat 1 persen saja kita butuh minimal, itu belum bicara pemasangan roller barrier ya, kita butuh Rp16 miliar," sebutnya.
Berdasarkan perhitungannya, jika pada 2023 nanti ditargetkan 55 persen jalan provinsi di Jabar sudah dilengkapi fasilitas lalu lintas, maka anggaran yang dibutuhkan sekitar Rp200 miliar.
"Selisihnya sekitar 15 persen dikali Rp16 miliar, kurang lebih sekitar Rp200 dan miliar," imbuhnya.
Nilai anggaran yang dibutuhkan itu, tambah Hery, hanya untuk memenuhi target pemasangan fasilitas lalu lintas sebanyak 55 persen dari panjang total jalan provinsi di Jabar. Artinya, kata Hery, belum meliputi pembenahan terminal, pelabuhan, maupun kajian-kajian seperti survei OD (origin destination).
"Belum lagi kita bicara transportasi massal. Saya dibebani tugas oleh Pak Gubernur harus mengembangkan transportasi massal yang memadai, murah, dan terjangkau. Saat ini kita kan sedang menggarap perkeretaapian Bandung Raya untuk mengoneksikan Kereta Cepat Jakarta-Bandung. Nah, itu kan masih membutuhkan dukungan anggaran," tandasnya.
(nun)
Lihat Juga :
