23 Bakal Pasangan Cakada di NTB Berjanji Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19
loading...
Sebanyak 23 bakal pasangan cakada dari tujuh kabupaten/kota di NTB menggelar deklarasi sekaligus membuat komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan di Mapolda NTB, Kamis (17/9/2020). Foto/Dok. SINDOnews
A
A
A
MATARAM - Sebanyak 23 bakal pasangan calon kepala daerah (cakada) dari tujuh kabupaten/kota di Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar deklarasi sekaligus membuat komitmen untuk mematuhi protokol kesehatan selama menjalankan tahapan Pilkada 2020 . Deklarasi digelar di Mapolda NTB, Kamis (17/9/2020).
Mereka juga sepakat menandatangani bahwa semua bakal calon harus bertanggung jawab terhadap masa pendukungnya. Sanksi administratif dan pidana menanti. “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung deklarasi yang dicanangkan Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal ini,” kata kata Makmur Said, salah seorang bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan maju dalam Pilwali Mataram. (Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, 18 Petahana Kena Tegur Mendagri)
Hal yang sama juga diutarakan oleh rival Makmur yakni Mohan Roliskana. “Kami tegak lurus dengan aturan main yang telah disepakati bersama ini,” terangnya.
Baik Makmur maupun Mohan mengatakan bahwa mereka akan mati-matian menjaga antusiasme pendukungnya. “Kami akan bicara dengan pendukung, dan kami akan memberikan pemahaman bahwa antusiasme yang berlebihan bisa merugikan kita semua,” ujar Makmur. (Baca juga: Catat, Besok Daerah Harus Tuntaskan Aturan Sanksi Protokol Kesehatan)
![23 Bakal Pasangan Cakada di NTB Berjanji Patuhi Protokol Kesehatan Covid-19]()
Sejauh ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang paling progresif mitigasi pandemi Covid-19. Selain membuat sinergitas antara semua pihak dalam lomba Kampung Sehat, yang paling anyar adalah adanya Perda No 7/2020 tentang pengendalian penyakit menular. (Baca juga: Waspada Klaster Pilkada, Bawaslu NTB Sanksi Paslon yang Kumpulkan Massa)
Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal menegaskan pihaknya tak ingin ada ledakan baru klaster di daerahnya. Menurutnya, semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena sesuai jadwal, pilkada tetap dihelat pada 9 Desember mendatang. “Semua itu bisa diantisipasi jika pihak terkait mematuhi protokol kesehatan dengan ketat,” ujart Iqbal.
Mantan Kapolresta Surabaya ini mengingatkan semua pihak untuk tak menepuk dada terlebih dulu dengan makin landainya kurva Covid-19 di NTB. “Perjalanan masih panjang. Ancaman Covid-19 masih di depan mata. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi sangat penting,’’ tutur jenderal dua bintang ini. (Lihat grafis: Pelarangan Masker Scuba dan Buff di KRL Harus di Sosialisasi Masif)
Mantan Kapolrestabes Surabaya itu juga menyitir prinsip hukum paling dasar, yakni solus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). “Silakan berkompetisi, silakan berkampanye, tapi jangan lupa protokol. Karena yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tutur mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut.
Mereka juga sepakat menandatangani bahwa semua bakal calon harus bertanggung jawab terhadap masa pendukungnya. Sanksi administratif dan pidana menanti. “Kami sangat mengapresiasi dan mendukung deklarasi yang dicanangkan Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal ini,” kata kata Makmur Said, salah seorang bakal pasangan calon (bapaslon) yang akan maju dalam Pilwali Mataram. (Baca juga: Langgar Protokol Kesehatan, 18 Petahana Kena Tegur Mendagri)
Hal yang sama juga diutarakan oleh rival Makmur yakni Mohan Roliskana. “Kami tegak lurus dengan aturan main yang telah disepakati bersama ini,” terangnya.
Baik Makmur maupun Mohan mengatakan bahwa mereka akan mati-matian menjaga antusiasme pendukungnya. “Kami akan bicara dengan pendukung, dan kami akan memberikan pemahaman bahwa antusiasme yang berlebihan bisa merugikan kita semua,” ujar Makmur. (Baca juga: Catat, Besok Daerah Harus Tuntaskan Aturan Sanksi Protokol Kesehatan)
Sejauh ini, NTB menjadi salah satu provinsi yang paling progresif mitigasi pandemi Covid-19. Selain membuat sinergitas antara semua pihak dalam lomba Kampung Sehat, yang paling anyar adalah adanya Perda No 7/2020 tentang pengendalian penyakit menular. (Baca juga: Waspada Klaster Pilkada, Bawaslu NTB Sanksi Paslon yang Kumpulkan Massa)
Kapolda NTB Irjen Pol M Iqbal menegaskan pihaknya tak ingin ada ledakan baru klaster di daerahnya. Menurutnya, semua kawasan di Indonesia menghadapi problem yang sama. Karena sesuai jadwal, pilkada tetap dihelat pada 9 Desember mendatang. “Semua itu bisa diantisipasi jika pihak terkait mematuhi protokol kesehatan dengan ketat,” ujart Iqbal.
Mantan Kapolresta Surabaya ini mengingatkan semua pihak untuk tak menepuk dada terlebih dulu dengan makin landainya kurva Covid-19 di NTB. “Perjalanan masih panjang. Ancaman Covid-19 masih di depan mata. Untuk itu, penerapan protokol kesehatan masih menjadi sangat penting,’’ tutur jenderal dua bintang ini. (Lihat grafis: Pelarangan Masker Scuba dan Buff di KRL Harus di Sosialisasi Masif)
Mantan Kapolrestabes Surabaya itu juga menyitir prinsip hukum paling dasar, yakni solus populi suprema lex esto (keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi). “Silakan berkompetisi, silakan berkampanye, tapi jangan lupa protokol. Karena yang terpenting adalah kesehatan dan keselamatan masyarakat,” tutur mantan Kadiv Humas Mabes Polri tersebut.
(poe)
Explore More