Bupati KSB Jadi Narasumber Diskusi Panel Kegiatan SNV Wash Forum
Rabu, 16 September 2020 - 19:05 WIB
loading...
Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menjadi narasumber dan berbagi pengalaman keberhasilan KSB dalam mengakses program pendanaan sanitasi pada diskusi panel Kegiatan Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Forum.
A
A
A
SUMBAWA BARAT - Bupati Sumbawa Barat, Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM menjadi narasumber dan berbagi pengalaman keberhasilan KSB dalam mengakses program pendanaan sanitasi pada diskusi panel Kegiatan Stichting Nederlandse Vrijwilligers (SNV) Forum dengan tema Kriteria Kesiapan Pendanaan Program Sanitasi yang diselenggarakan melalui zoom meeting pada Selasa pagi (08/09/2020).
Hadir mendapingi Bupati KSB, Sekretaris Daerah KSB, H. Abdul Azis, S.H. M.H., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah KSB, Amar Nurmansyah, S.T., M. Si., dan kepala Bappeda KSB, Drh. Hairul, M.M. di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah, KTC.
WASH advisor SNV, Bambang Pujiatmoko mendefinisikan sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Program sanitasi juga merupakan urusan kemanusiaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kegiatan ini diharapkan agar seluruh daerah di Indonesia bukan lagi memiliki sanitasi layak tapi memiliki sanitasi aman.
Ir. R. Wahanudin, M. Med. Sc (PH)., Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa tidak ada negara yang maju jika masalah dasar terkait sanitasi tidak bisa diselesaikan. “Syarat negara maju adalah SDM nya yang bagus. Syarat SDM maju adalah dengan menuntaskan hal-hal wajib dan dasar, yakni masalah sanitasi”, jelas Wahanudin.
Asri Indiyani, ST, MSc., Ditjen Sanitasi Kementerian PUPR dalam pembahasannya bahwa menurut PP No. 2 Tahun 2018, menjelaskan setiap warga negara yang berdomisili pada kabupaten/kota berhak mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Data BPS tahun 2019 menunjukkan sebesar 77,44% akses layak (dengan 7,5% akses aman), 8,03% belum layak dan 6,92% BABS tertutup serta 7,61% BABS terbuka. Sehingga untuk mencapai sanitasi aman, perlu dilakukan multi aspek penanganan sanitasi diantaranya komunikasi dan advokasi, aspek teknis, aspek pengaturan, aspek kelembagaan dan aspek keuangan.
Hadir mendapingi Bupati KSB, Sekretaris Daerah KSB, H. Abdul Azis, S.H. M.H., Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah KSB, Amar Nurmansyah, S.T., M. Si., dan kepala Bappeda KSB, Drh. Hairul, M.M. di Ruang Rapat Utama Graha Fitrah, KTC.
WASH advisor SNV, Bambang Pujiatmoko mendefinisikan sanitasi sebagai kebutuhan dasar masyarakat. Program sanitasi juga merupakan urusan kemanusiaan dan hubungan manusia dengan Tuhan. Oleh sebab itu, kegiatan ini diharapkan agar seluruh daerah di Indonesia bukan lagi memiliki sanitasi layak tapi memiliki sanitasi aman.
Ir. R. Wahanudin, M. Med. Sc (PH)., Kementerian PPN/Bappenas menjelaskan bahwa tidak ada negara yang maju jika masalah dasar terkait sanitasi tidak bisa diselesaikan. “Syarat negara maju adalah SDM nya yang bagus. Syarat SDM maju adalah dengan menuntaskan hal-hal wajib dan dasar, yakni masalah sanitasi”, jelas Wahanudin.
Asri Indiyani, ST, MSc., Ditjen Sanitasi Kementerian PUPR dalam pembahasannya bahwa menurut PP No. 2 Tahun 2018, menjelaskan setiap warga negara yang berdomisili pada kabupaten/kota berhak mendapatkan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Data BPS tahun 2019 menunjukkan sebesar 77,44% akses layak (dengan 7,5% akses aman), 8,03% belum layak dan 6,92% BABS tertutup serta 7,61% BABS terbuka. Sehingga untuk mencapai sanitasi aman, perlu dilakukan multi aspek penanganan sanitasi diantaranya komunikasi dan advokasi, aspek teknis, aspek pengaturan, aspek kelembagaan dan aspek keuangan.
Lihat Juga :
