Masyarakat Baduy Tolak Bantuan Dana Desa Rp2,5 Miliar, Ini Alasannya
Kamis, 13 Februari 2025 - 09:51 WIB
loading...
Masyarakat adat Baduy menolak bantuan dana desa (DD) Rp2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah. Alasannya karena bantuan itu berbenturan dengan aturan adat. Foto/Fariz Abdullah
A
A
A
LEBAK - Masyarakat adat Baduy menolak bantuan dana desa (DD) sebesar Rp2,5 miliar yang dikucurkan pemerintah untuk meningkatkan kualitas pembangunan desa. Alasannya karena bantuan itu berbenturan dengan aturan adat.
Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Jaro Oom membenarkan bahwa Baduy sudah sejak lama tidak menerima bantuan dana desa (DD).
Baca juga: Tradisi Kawalu, Kawasan Desa Adat Baduy Ditutup 3 Bulan
"Hante, hante masuk, atu sulit dicaritakeunana (tidak, tidak masuk (DD ke Pemdes Kanekes), ya sulit diceritakannya). Intinya sulitnya itu karena berbenturan dengan aturan adat," kata Oom dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Meskipun dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Oom, namun masyarakat Baduy lebih memilih untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan adat dan tradisi yang sudah ada, tanpa campur tangan dana dari luar.
"Kami menghargai bantuan yang diberikan, tetapi kami lebih memilih untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan kami tanpa melibatkan dana dari luar, termasuk dana desa," kata Jaro Oom.
Penolakan masyarakat Adat Baduy melalui Desa Kanekes ini bukanlah pertama. Penolakan DD oleh Desa Kenekes sudah terjadi pada tahun 2017 hingga 2022.
Baca juga: Dianggap Merusak Moral, Internet di Daerah Suku Baduy Resmi Diputus
Penolakan DD oleh Adat Baduy bukan berarti menolak bantuan melainkan Adat Baduy untuk menjaga kearifan lokal yang sangat kuat dan mereka memilih untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan pada dana dari luar.
"Tidak mau disulitkan dengan berbagai administrasi terkait dengan penerimaan DD yang bersumber dari pemerintah pusat," tandasnya.
Kabid Pembinaan Kerja Sama dan Pengelolaan Keuangan Aset Desa DPMD Kabupaten Lebak, Zamroni, menyatakan bahwa penolakan dari masyarakat Baduy ini menjadi hal yang harus dihargai dan dipahami.
Menurutnya, ada empat bantuan dana untuk Desa Adat Baduy, yang pertama Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Kabupaten Lebak dan Bantuan Provinsi Banten.
"Kami telah mengusulkan dana desa untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Desa Kenekes, namun kami menghormati keputusan masyarakat Baduy. Kami tetap akan menjaga komunikasi dan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan keinginan masyarakat," ujar Zamroni.
Zamroni juga menambahkan bahwa meskipun masyarakat Baduy menolak dana desa, pemerintah daerah tetap mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal.
"Baduy tidak menerima Dana Desa mulai tanun 2017. Tetapi pusat selalu mengirimkan DD tersebut, tetapi memang tidak diterima. Menurut informasi ada penolakan, sehingga tidak mau menggunakan DD dari pusat. Karena baduy sifat pembangunan tradisional dan Baduy juga tidak mau membuat surat pertanggungjawabannya," tuturnya.
Untuk diketahui DD dari pemerintah pusat yang diterima Desa Kanekes merupakan yang paling besar sebesar Rp2,5 miliar. Penetapan DD yang besar disesuai indikator, yakni jumlah penduduk, kemiskinan, letak geografis dan kesejahteraan.
"Uang itu sebesar Rp 2,5 miliar paling besar di Lebak dan tidak diterima akhirnya tetap tersimpan di kas KPPN Rangkasbitung. Karena uang itu, bukan dana hibah dan harus dipertanggungjawabkan," terangnya.
"Kami akan tetap memantau dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, namun tetap menghormati kebijakan dan keputusan yang diambil oleh masyarakat Baduy," ungkapnya.
Kepala Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Jaro Oom membenarkan bahwa Baduy sudah sejak lama tidak menerima bantuan dana desa (DD).
Baca juga: Tradisi Kawalu, Kawasan Desa Adat Baduy Ditutup 3 Bulan
"Hante, hante masuk, atu sulit dicaritakeunana (tidak, tidak masuk (DD ke Pemdes Kanekes), ya sulit diceritakannya). Intinya sulitnya itu karena berbenturan dengan aturan adat," kata Oom dalam keterangannya, Kamis (13/2/2025).
Meskipun dana desa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menurut Oom, namun masyarakat Baduy lebih memilih untuk menjalankan kehidupan mereka sesuai dengan adat dan tradisi yang sudah ada, tanpa campur tangan dana dari luar.
"Kami menghargai bantuan yang diberikan, tetapi kami lebih memilih untuk mandiri dalam memenuhi kebutuhan kami tanpa melibatkan dana dari luar, termasuk dana desa," kata Jaro Oom.
Penolakan masyarakat Adat Baduy melalui Desa Kanekes ini bukanlah pertama. Penolakan DD oleh Desa Kenekes sudah terjadi pada tahun 2017 hingga 2022.
Baca juga: Dianggap Merusak Moral, Internet di Daerah Suku Baduy Resmi Diputus
Penolakan DD oleh Adat Baduy bukan berarti menolak bantuan melainkan Adat Baduy untuk menjaga kearifan lokal yang sangat kuat dan mereka memilih untuk hidup mandiri tanpa ketergantungan pada dana dari luar.
"Tidak mau disulitkan dengan berbagai administrasi terkait dengan penerimaan DD yang bersumber dari pemerintah pusat," tandasnya.
Kabid Pembinaan Kerja Sama dan Pengelolaan Keuangan Aset Desa DPMD Kabupaten Lebak, Zamroni, menyatakan bahwa penolakan dari masyarakat Baduy ini menjadi hal yang harus dihargai dan dipahami.
Menurutnya, ada empat bantuan dana untuk Desa Adat Baduy, yang pertama Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat, Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Kabupaten Lebak dan Bantuan Provinsi Banten.
"Kami telah mengusulkan dana desa untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan di Desa Kenekes, namun kami menghormati keputusan masyarakat Baduy. Kami tetap akan menjaga komunikasi dan mencari solusi yang terbaik sesuai dengan keinginan masyarakat," ujar Zamroni.
Zamroni juga menambahkan bahwa meskipun masyarakat Baduy menolak dana desa, pemerintah daerah tetap mendukung upaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat melalui pendekatan yang sesuai dengan kearifan lokal.
"Baduy tidak menerima Dana Desa mulai tanun 2017. Tetapi pusat selalu mengirimkan DD tersebut, tetapi memang tidak diterima. Menurut informasi ada penolakan, sehingga tidak mau menggunakan DD dari pusat. Karena baduy sifat pembangunan tradisional dan Baduy juga tidak mau membuat surat pertanggungjawabannya," tuturnya.
Untuk diketahui DD dari pemerintah pusat yang diterima Desa Kanekes merupakan yang paling besar sebesar Rp2,5 miliar. Penetapan DD yang besar disesuai indikator, yakni jumlah penduduk, kemiskinan, letak geografis dan kesejahteraan.
"Uang itu sebesar Rp 2,5 miliar paling besar di Lebak dan tidak diterima akhirnya tetap tersimpan di kas KPPN Rangkasbitung. Karena uang itu, bukan dana hibah dan harus dipertanggungjawabkan," terangnya.
"Kami akan tetap memantau dan memberikan dukungan yang dibutuhkan, namun tetap menghormati kebijakan dan keputusan yang diambil oleh masyarakat Baduy," ungkapnya.
(shf)
Lihat Juga :
