Partisipasi Pemilih Sangat Rendah, Legitimasi Pemenang Pilkada Jakarta Dipertanyakan
Kamis, 05 Desember 2024 - 21:18 WIB
loading...
Pilkada Jakarta 2024 memasuki tahap penghitungan suara manual. Namun, masalah yang belum jelas juntrungannya, terutama jika bicara soal partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta. Foto: Dok SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Pilkada Jakarta 2024 sudah memasuki tahap penghitungan suara manual. Namun, masalah yang belum jelas juntrungannya, terutama jika bicara soal partisipasi publik dalam Pilkada Jakarta.
Dengan partisipasi pemilih hanya 57 persen, pesta demokrasi di Jakarta dinobatkan menjadi pilkada dengan tingkat partisipasi paling rendah sepanjang sejarah. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya membuat legitimasi hasil Pilkada menjadi abu-abu.
Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Jakarta di Bawah Pilpres 2024
Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta. Menurut dia, angka 57 persen partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sangat rendah.
”Quick Count Parameter Politik Indonesia Pilkada Jakarta hanya 57,2 persen partisipasi pemilih, itu sangat rendah,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Adi menilai ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi pemilih sangat rendah. Selain jenuh karena baru saja memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR beberapa bulan lalu, dia menyatakan masa kampanye Pilkada Jakarta tidak cukup untuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur meyakinkan masyarakat.
Selain itu, ada kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa. Sebab, masalah fundamental di Jakarta tidak kunjung tuntas meski kota besar tersebut sudah berulang kali berganti pemimpin.
”Silih berganti gubernur, tapi persoalan krusial seperti banjir dan macet termasuk soal akses terhadap pekerjaan belum tuntas,” kata Adi.
Dia juga menyoroti kinerja penyelenggara pilkada di Jakarta. Dia menilai mereka kurang maksimal dalam bekerja, termasuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.
”Padahal, anggarannya besar. Jika pun ada sosialisasi, paling bentuknya cuma seminar-seminar di kampus atau hotel,” ucapnya.
Buntutnya, partisipasi Pilkada Jakarta jadi yang terendah. Berdasar data ada puluhan TPS di Jakarta dengan tingkat partisipasi pemilih tidak sampai 35 persen. Bahkan TPS dengan jumlah DPT sebanyak 586 orang seperti di TPS 023 Petojo Selatan hanya didatangi 93 pemilih. Artinya hanya 15,87 persen pemilik hak suara datang mencoblos. Angka yang jelas sangat rendah.
Itu hanya satu sampel, masih banyak TPS lain di Jakarta dengan partisipasi pemilih yang sangat rendah. Maka tidak heran bila kini muncul anggapan legitimasi pemenang Pilkada Jakarta berkurang dan dipertanyakan.
”Iya, secara teori legitimasi politik berkurang jika yang datang ke TPS rendah. Demokrasi itu kuncinya di legitimasi rakyat,” ungkap Adi.
Hal serupa disampaikan Wiryandinata, pemerhati Pilkada Jakarta dari kalangan aktivis muda Muhammadiyah. Dia menyampaikan bahwa legitimasi Pilkada Jakarta yang rendah menunjukkan bahwa pemenang pilkada tidak mendapat mandat dari masyarakat Jakarta secara total. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemenangan pilkada dengan partisipasi pemilih rendah bukan representasi masyarakat.
”Bicara soal legitimasi, kemenangan ini tidak bisa dianggap representatif. Bagaimana mungkin pemimpin yang hanya dipilih oleh sebagian kecil masyarakat dapat mengklaim sebagai perwakilan rakyat Jakarta,” kata Wiryandinata.
Dengan partisipasi pemilih hanya 57 persen, pesta demokrasi di Jakarta dinobatkan menjadi pilkada dengan tingkat partisipasi paling rendah sepanjang sejarah. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk menentukan pemimpinnya membuat legitimasi hasil Pilkada menjadi abu-abu.
Baca juga: Partisipasi Pemilih Pilkada Jakarta di Bawah Pilpres 2024
Pengamat politik Adi Prayitno menyoroti rendahnya partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta. Menurut dia, angka 57 persen partisipasi pemilih di Pilkada Jakarta sangat rendah.
”Quick Count Parameter Politik Indonesia Pilkada Jakarta hanya 57,2 persen partisipasi pemilih, itu sangat rendah,” ujarnya di Jakarta, Kamis, 5 Desember 2024.
Adi menilai ada beberapa hal yang menyebabkan partisipasi pemilih sangat rendah. Selain jenuh karena baru saja memilih presiden, wakil presiden, dan anggota DPR beberapa bulan lalu, dia menyatakan masa kampanye Pilkada Jakarta tidak cukup untuk para kandidat gubernur dan wakil gubernur meyakinkan masyarakat.
Selain itu, ada kemungkinan pemilih di Jakarta merasa kecewa. Sebab, masalah fundamental di Jakarta tidak kunjung tuntas meski kota besar tersebut sudah berulang kali berganti pemimpin.
”Silih berganti gubernur, tapi persoalan krusial seperti banjir dan macet termasuk soal akses terhadap pekerjaan belum tuntas,” kata Adi.
Dia juga menyoroti kinerja penyelenggara pilkada di Jakarta. Dia menilai mereka kurang maksimal dalam bekerja, termasuk menyosialisasikan pelaksanaan pilkada.
”Padahal, anggarannya besar. Jika pun ada sosialisasi, paling bentuknya cuma seminar-seminar di kampus atau hotel,” ucapnya.
Buntutnya, partisipasi Pilkada Jakarta jadi yang terendah. Berdasar data ada puluhan TPS di Jakarta dengan tingkat partisipasi pemilih tidak sampai 35 persen. Bahkan TPS dengan jumlah DPT sebanyak 586 orang seperti di TPS 023 Petojo Selatan hanya didatangi 93 pemilih. Artinya hanya 15,87 persen pemilik hak suara datang mencoblos. Angka yang jelas sangat rendah.
Itu hanya satu sampel, masih banyak TPS lain di Jakarta dengan partisipasi pemilih yang sangat rendah. Maka tidak heran bila kini muncul anggapan legitimasi pemenang Pilkada Jakarta berkurang dan dipertanyakan.
”Iya, secara teori legitimasi politik berkurang jika yang datang ke TPS rendah. Demokrasi itu kuncinya di legitimasi rakyat,” ungkap Adi.
Hal serupa disampaikan Wiryandinata, pemerhati Pilkada Jakarta dari kalangan aktivis muda Muhammadiyah. Dia menyampaikan bahwa legitimasi Pilkada Jakarta yang rendah menunjukkan bahwa pemenang pilkada tidak mendapat mandat dari masyarakat Jakarta secara total. Sehingga bisa dikatakan bahwa pemenangan pilkada dengan partisipasi pemilih rendah bukan representasi masyarakat.
”Bicara soal legitimasi, kemenangan ini tidak bisa dianggap representatif. Bagaimana mungkin pemimpin yang hanya dipilih oleh sebagian kecil masyarakat dapat mengklaim sebagai perwakilan rakyat Jakarta,” kata Wiryandinata.
(jon)
Lihat Juga :
