Revisi UU Pilkada, Pakar Hukum Tata Negara UB: Murni Kepentingan Politik dan Inkonstitusional
Kamis, 22 Agustus 2024 - 11:34 WIB
loading...
A
A
A
Baca Juga: Kisah Cinta Pierre Tendean, Rela Masuk Islam Tapi Kandas di Tangan PKI
“Kita dapat melihat ada kepentingan politik yang sangat besar mengapa itu harus dilakukan, menyelamatkan segalanya yang harus dibuat oleh partai-partai politik tersebut,” ucap pria yang kini menjabat Wakil Rektor Universitas Brawijaya.
Menurutnya, perubahan undang-undang Pilkada pasca pengabulan sebagian gugatan persyaratan pencalonan kepala daerah itu berpotensi memunculkan calon tunggal, hingga akan melawan kotak kosong di beberapa daerah kabupaten kota hingga provinsi.
“Ya (yang diuntungkan) Koalisi Indonesia Maju plus, kita bisa melihat orientasi mereka satu membuat calon tunggal di beberapa daerah, untuk memastikan kemenangannya. Dengan putusan MK ini kan potensi itu (melawan kotak kosong) menjadi berkurang,” tegasnya.
“Kita dapat melihat ada kepentingan politik yang sangat besar mengapa itu harus dilakukan, menyelamatkan segalanya yang harus dibuat oleh partai-partai politik tersebut,” ucap pria yang kini menjabat Wakil Rektor Universitas Brawijaya.
Menurutnya, perubahan undang-undang Pilkada pasca pengabulan sebagian gugatan persyaratan pencalonan kepala daerah itu berpotensi memunculkan calon tunggal, hingga akan melawan kotak kosong di beberapa daerah kabupaten kota hingga provinsi.
“Ya (yang diuntungkan) Koalisi Indonesia Maju plus, kita bisa melihat orientasi mereka satu membuat calon tunggal di beberapa daerah, untuk memastikan kemenangannya. Dengan putusan MK ini kan potensi itu (melawan kotak kosong) menjadi berkurang,” tegasnya.
(ams)
Lihat Juga :
