Sidang Praperadilan Gus Yaqut, Ahli Hukum Sebut Pimpinan KPK Tak Punya Kewenangan Tentukan Tersangka
Kamis, 05 Maret 2026 - 15:01 WIB
loading...
Ahli Hukum Tata Negara dari UGM, Oce Madril dihadirkan tim kuasa hukum eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas dalam sidang praperadilan Gus Yaqut di PN Jakarta Selatan, Kamis (5/3/2026). Foto/Ari Sandita Murti
A
A
A
JAKARTA - Ahli Hukum Tata Negara dari UGM, Oce Madril dihadirkan tim kuasa hukum eks Menag, Yaqut Cholil Qoumas (Gus Yaqut) dalam sidang praperadilan sah tidaknya penetapan tersangka Gus Yaqut oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (5/3/2026) di PN Jaksel. Oce menjelaskan tentang kewenangan Pimpinan KPK.
"Begitu Pasal 90 KUHAP mengatakan penetapan tersangka harus oleh penyidik, maka model cara kerja KPK harus berubah atau undang-undangnya berubah, tidak boleh lagi model lama. Maka, Pimpinan KPK tidak boleh lagi menetapkan tersangka, itu ditetapkan oleh penyidik," ujar Oce Madril di persidangan, Kamis (5/3/2026).
Sidang Praperadilan Gus Yaqut, KPK Sebut Kasus Kuota Haji Ada Kerugian Negara Rp622 Miliar
Pernyataan itu disampaikan Oce Madril saat ditanyai tim pengacara Gus Yaqut tentang ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU KPK yang sudah diamandemen, kaitannya Pimpinan KPK. Tim pengacara Gus Yaqut mempertanyakan berwenang tidaknya pimpinan KPK untuk menjalankan tindakan sebagai penyidik dan melakukan penetapan tersangka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 90.
Oce Madril menyebutkan, adanya pergeseran aturan KPK maka konsekuensinya bergeser pula kewenangan Pimpinan KPK dari aturan sebelumnya ke aturan baru. Sehingga, Pimpinan tak lagi bisa menjadi penyidik sebagaimana aturan lama.
"Begitu Pasal 90 KUHAP mengatakan penetapan tersangka harus oleh penyidik, maka model cara kerja KPK harus berubah atau undang-undangnya berubah, tidak boleh lagi model lama. Maka, Pimpinan KPK tidak boleh lagi menetapkan tersangka, itu ditetapkan oleh penyidik," ujar Oce Madril di persidangan, Kamis (5/3/2026).
Sidang Praperadilan Gus Yaqut, KPK Sebut Kasus Kuota Haji Ada Kerugian Negara Rp622 Miliar
Pernyataan itu disampaikan Oce Madril saat ditanyai tim pengacara Gus Yaqut tentang ketentuan Pasal 21 ayat (4) UU KPK yang sudah diamandemen, kaitannya Pimpinan KPK. Tim pengacara Gus Yaqut mempertanyakan berwenang tidaknya pimpinan KPK untuk menjalankan tindakan sebagai penyidik dan melakukan penetapan tersangka sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 90.
Oce Madril menyebutkan, adanya pergeseran aturan KPK maka konsekuensinya bergeser pula kewenangan Pimpinan KPK dari aturan sebelumnya ke aturan baru. Sehingga, Pimpinan tak lagi bisa menjadi penyidik sebagaimana aturan lama.
Lihat Juga :
