Dedi Mulyadi: KIM Plus Bakal Terbentuk di Pilgub Jabar 2024
loading...
Bacagub Jabar, Dedi Mulyadi menyebutkan, KIM Plus sangat mungkin terjadi pada Pilgub di Jabar 2024. Foto: SINDOnews/Agung Bakti Sarasa
A
A
A
BANDUNG - Peluang terbentuknya Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus sangat mungkin terjadi pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Jawa Barat 2024.
Begitu disampaikan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dari Partai Gerindra, Dedi Mulyadi usai menghadiri acara KDM Menyapa Jawa Barat Istimewa di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, pada Minggu (18/8) malam.
“Ya politik ya mungkin saja KIM Plus di Jakarta, ada KIM Plus di Jawa Barat ya itu sangat mungkin,” ucap Dedi.
Saat disinggung kemungkinan melawan kotak kosong, mantan Bupati Purwakarta dua periode ini enggan berandai-andai.
Sebab, hingga saat ini, dirinya pun belum memiliki sosok wakil yang akan mendampinginya di Pilgub Jabar 2024. ”Ya kita jangan dulu meramal kotak kosong, ngutusin wakil gubernur aja belum,” ujarnya.
Dedi memastikan, dirinya sudah sangat siap menghadapi para kontestan lain di Pilgub Jabar 2024 nanti. Artinya, dia bersama KIM menghormati proses demokrasi.
“Secara prinsip kan kita ini bersedia untuk mengarungi proses kontestasi politik ini secara baik artinya kita ada mitra kontestasi dari partai lain ya kita harus sambut dengan baik tetapi ketika semua partai juga bersepakat ya juga kita hormati itu namanya demokrasi,” tuturnya.
Dalam acara yang dihadirinya tadi malam, Dedi pun menyoroti permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung. Sebagai etalase Jabar, dia ingin problem sosial di Kota Bandung diselesaikan.
“Sebenarnya bukan sindiran ya, kan ada problem-problem sosial di Bandung yang harus segera diselesaikan. Yaitu problem kemiskinan, masih banyak anak-anak terlantar. Di jalan masih banyak orang yang minta-minta, kemudian masih banyak orang gila di pinggir jalan,” katanya.
Menurut dia, seluruh permasalahan sosial di Kota Bandung ini dapat diselesaikan dengan alokasi anggaran, baik di provinsi maupun Kota Bandung, yang nantinya tidak berfokus pada pembangunan infrastruktur namun juga untuk menyelesaikan problem sosial.
“Bagaimana alokasi anggaran provinsi, alokasi anggaran kota itu harus diarahkan juga selain menyelesaikan infrastruktur yang harus kita selesaikan secara tuntas juga harus menyelesaikan problem sosial itu,” tegasnya.
Begitu disampaikan Bakal Calon Gubernur (Bacagub) dari Partai Gerindra, Dedi Mulyadi usai menghadiri acara KDM Menyapa Jawa Barat Istimewa di Lapangan Tegallega, Kota Bandung, pada Minggu (18/8) malam.
“Ya politik ya mungkin saja KIM Plus di Jakarta, ada KIM Plus di Jawa Barat ya itu sangat mungkin,” ucap Dedi.
Saat disinggung kemungkinan melawan kotak kosong, mantan Bupati Purwakarta dua periode ini enggan berandai-andai.
Sebab, hingga saat ini, dirinya pun belum memiliki sosok wakil yang akan mendampinginya di Pilgub Jabar 2024. ”Ya kita jangan dulu meramal kotak kosong, ngutusin wakil gubernur aja belum,” ujarnya.
Dedi memastikan, dirinya sudah sangat siap menghadapi para kontestan lain di Pilgub Jabar 2024 nanti. Artinya, dia bersama KIM menghormati proses demokrasi.
“Secara prinsip kan kita ini bersedia untuk mengarungi proses kontestasi politik ini secara baik artinya kita ada mitra kontestasi dari partai lain ya kita harus sambut dengan baik tetapi ketika semua partai juga bersepakat ya juga kita hormati itu namanya demokrasi,” tuturnya.
Dalam acara yang dihadirinya tadi malam, Dedi pun menyoroti permasalahan sosial yang ada di Kota Bandung. Sebagai etalase Jabar, dia ingin problem sosial di Kota Bandung diselesaikan.
“Sebenarnya bukan sindiran ya, kan ada problem-problem sosial di Bandung yang harus segera diselesaikan. Yaitu problem kemiskinan, masih banyak anak-anak terlantar. Di jalan masih banyak orang yang minta-minta, kemudian masih banyak orang gila di pinggir jalan,” katanya.
Menurut dia, seluruh permasalahan sosial di Kota Bandung ini dapat diselesaikan dengan alokasi anggaran, baik di provinsi maupun Kota Bandung, yang nantinya tidak berfokus pada pembangunan infrastruktur namun juga untuk menyelesaikan problem sosial.
“Bagaimana alokasi anggaran provinsi, alokasi anggaran kota itu harus diarahkan juga selain menyelesaikan infrastruktur yang harus kita selesaikan secara tuntas juga harus menyelesaikan problem sosial itu,” tegasnya.
(ams)
Explore More