DPR Resmi Bentuk Panja Pengelolaan Lahan di Batam, Ini Pesan Masyarakat Melayu
loading...
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade membentuk Panja untuk menyelami permasalahan tata kelola kawasan Batam. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR telah membentuk Panitia Kerja (Panja) untuk menyelami permasalahan tata kelola kawasan Batam. Panja dibentuk setelah Komisi VI menggelar RDPU dengan masyarakat adat Melayu serta pengusaha lokal.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, dalam rapat tersebut dibahas pembongkaran Hotel Purajaya Batam dan perizinan pelabuhan feri Internasional di Batam Centre. Menurut Andre, Panja soal pengelolaan lahan di Batam ini sudah mulai bekerja.
“Panja pada hari ini sudah mulai bekerja dan sudah rapat pertama secara internal, kami ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki masalah kawasan atau perizinannya untuk melaporkan ke Komisi VI,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Kamis (20/2/2025).
Andre menjelaskan, Panja akan melakukan pendekatan langsung kepada pihak yang memiliki masalah dengan BP Batam, diikuti dengan undangan kepada BP Batam dan berbagai kementerian serta ahli untuk mencari solusi.
“Kita tidak ingin Batam ini terpuruk, tapi kita ingin dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, Batam menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi, tujuan pembangunan, bangkitnya industrialisasi, dan juga ekonomi tumbuh di sana," ujar Andre.
Tanggapan pun datang dari elemen Masyarakat Adat Melayu dan pengusaha yang merasa dirugikan oleh dugaan mafia lahan. Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam, Megat Rury Afriansyah menyambut baik pembentukan Panja ini.
"Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur pimpinan yang ada di Komisi 6 dan para anggota Komisi 6 atas pembentukan Panja ini," ujar Rury.
Namun, Rury juga mengingatkan agar Panja tidak mengabaikan nasib Masyarakat Adat Melayu yang telah lama mengalami ketidakadilan di tanah mereka sendiri. Pasalnya, Rury menilai, masyarakat Melayu selama ini hanya dijadikan penonton dan tidak dilibatkan dalam berbagai kebijakan di tanah Batam.
Wakil Ketua Komisi VI DPR dari Fraksi Gerindra Andre Rosiade mengatakan, dalam rapat tersebut dibahas pembongkaran Hotel Purajaya Batam dan perizinan pelabuhan feri Internasional di Batam Centre. Menurut Andre, Panja soal pengelolaan lahan di Batam ini sudah mulai bekerja.
“Panja pada hari ini sudah mulai bekerja dan sudah rapat pertama secara internal, kami ingin menginformasikan kepada seluruh masyarakat yang memiliki masalah kawasan atau perizinannya untuk melaporkan ke Komisi VI,” kata Andre di Kompleks Parlemen, Kamis (20/2/2025).
Andre menjelaskan, Panja akan melakukan pendekatan langsung kepada pihak yang memiliki masalah dengan BP Batam, diikuti dengan undangan kepada BP Batam dan berbagai kementerian serta ahli untuk mencari solusi.
“Kita tidak ingin Batam ini terpuruk, tapi kita ingin dalam kepemimpinan Presiden Prabowo, Batam menjadi salah satu daerah yang menjadi tujuan investasi, tujuan pembangunan, bangkitnya industrialisasi, dan juga ekonomi tumbuh di sana," ujar Andre.
Tanggapan pun datang dari elemen Masyarakat Adat Melayu dan pengusaha yang merasa dirugikan oleh dugaan mafia lahan. Ketua Saudagar Rumpun Melayu Kota Batam, Megat Rury Afriansyah menyambut baik pembentukan Panja ini.
"Saya ucapkan terima kasih kepada semua unsur pimpinan yang ada di Komisi 6 dan para anggota Komisi 6 atas pembentukan Panja ini," ujar Rury.
Namun, Rury juga mengingatkan agar Panja tidak mengabaikan nasib Masyarakat Adat Melayu yang telah lama mengalami ketidakadilan di tanah mereka sendiri. Pasalnya, Rury menilai, masyarakat Melayu selama ini hanya dijadikan penonton dan tidak dilibatkan dalam berbagai kebijakan di tanah Batam.
Lihat Juga :
