Sempat Digelar Tertutup, Pembahasan Anggaran BKSDM Palopo Belum Rampung
Sabtu, 15 Agustus 2020 - 15:50 WIB
loading...
Susana pembahasan anggaran BKPSDM di DPRD Palopo. Foto: Sindonews/Chaeruddin
A
A
A
PALOPO - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo , melakukan pembahasan anggaran perubahan 2020 di ruang komisi Jumat, (14/8) siang kemarin.
Pembahasan anggaran kali ini berbeda dari sebelumnya bahkan dari periode anggota DPRD Palopo sebelumnya yang melakukan pembahasan anggaran secara transparan dan terbuka untuk publik.
Baca Juga: Judas Amir Ingatkan Peran RT-RW untuk Putus Penyebaran COVID-19
Komisi I dalam membahas anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dikepalai oleh Putra Wali Kota Palopo , Faridl Kasim Judas (FKj), menginginkan dilaksanakan tertutup.
Keinginan pembahasan anggaran oleh Komisi I dan BKPSDM Palopo ini tidak lazim karena pembahasan anggaran yang sama yakni dengan SKPD lainnya dilaksanakan terbuka dan dibolehkan disaksikan oleh publik.
Bahkan saat pembahasan pintu komisi I dikunci. Kondisi ini disaksikan sejumlah pegawai Pemkot Palopo termasuk Kepala Inspektorat, Asir Mangopo.
Kepala BKPSDM, Farid Kasim Judas, keluar dari ruangan menjelaskan dia tidak ingin melanjutkan pembahasan jika dilakukan tertutup.
"Saya tidak ingin melanjutkan pembahasan jika, dilakukan secara tertutup. Itu bukan keinginan saya," ujarnya.
Setelah beberapa menit, Ketua Komisi Efendi Sarapang, keluar dari ruangan dan memanggil Kepala BKPSDM untuk kembali melanjutkan pembahasan.
"Mari kita lanjutkan pembahasan, wartawan boleh meliput, silahkan masuk," ujarnya.
Saat pembahasan tertutup dihadiri oleh Ketua Komisi I, Efendi Sarapang, Wakil Ketua Komisi I, Baharman Supri dan Nuraeni.
Setelah pembahasan dilanjutkan secara terbuka menyusul dihadiri anggota lain, Megawati, Muhammad Mahdy dan Misbahuddin. Sebelum memulai pembahasan selanjutnya secara terbuka, Baharman Supri, menjelaskan, setelah pembahasan dengan BKPSDM akan dilakukan konferensi pers.
"Maksud kita itu, pertanyaan dan jawaban yang tidak selesai tidak perlu dulu menjadi inti berita. Bagusnya selesai rapat ada konferensi pers agar berimbang, karena sesuatu yang masih bahan diskusi kemudian jadi bahan berita menyebabkan kesimpulan orang bermacam-macam," jelasnya.
Baca Juga: Agar Tidak Dobel, Pemkot Palopo Lakukan Sinkronisasi Data Bansos
Pembahasan anggaran kali ini berbeda dari sebelumnya bahkan dari periode anggota DPRD Palopo sebelumnya yang melakukan pembahasan anggaran secara transparan dan terbuka untuk publik.
Baca Juga: Judas Amir Ingatkan Peran RT-RW untuk Putus Penyebaran COVID-19
Komisi I dalam membahas anggaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) yang dikepalai oleh Putra Wali Kota Palopo , Faridl Kasim Judas (FKj), menginginkan dilaksanakan tertutup.
Keinginan pembahasan anggaran oleh Komisi I dan BKPSDM Palopo ini tidak lazim karena pembahasan anggaran yang sama yakni dengan SKPD lainnya dilaksanakan terbuka dan dibolehkan disaksikan oleh publik.
Bahkan saat pembahasan pintu komisi I dikunci. Kondisi ini disaksikan sejumlah pegawai Pemkot Palopo termasuk Kepala Inspektorat, Asir Mangopo.
Kepala BKPSDM, Farid Kasim Judas, keluar dari ruangan menjelaskan dia tidak ingin melanjutkan pembahasan jika dilakukan tertutup.
"Saya tidak ingin melanjutkan pembahasan jika, dilakukan secara tertutup. Itu bukan keinginan saya," ujarnya.
Setelah beberapa menit, Ketua Komisi Efendi Sarapang, keluar dari ruangan dan memanggil Kepala BKPSDM untuk kembali melanjutkan pembahasan.
"Mari kita lanjutkan pembahasan, wartawan boleh meliput, silahkan masuk," ujarnya.
Saat pembahasan tertutup dihadiri oleh Ketua Komisi I, Efendi Sarapang, Wakil Ketua Komisi I, Baharman Supri dan Nuraeni.
Setelah pembahasan dilanjutkan secara terbuka menyusul dihadiri anggota lain, Megawati, Muhammad Mahdy dan Misbahuddin. Sebelum memulai pembahasan selanjutnya secara terbuka, Baharman Supri, menjelaskan, setelah pembahasan dengan BKPSDM akan dilakukan konferensi pers.
"Maksud kita itu, pertanyaan dan jawaban yang tidak selesai tidak perlu dulu menjadi inti berita. Bagusnya selesai rapat ada konferensi pers agar berimbang, karena sesuatu yang masih bahan diskusi kemudian jadi bahan berita menyebabkan kesimpulan orang bermacam-macam," jelasnya.
Baca Juga: Agar Tidak Dobel, Pemkot Palopo Lakukan Sinkronisasi Data Bansos
(agn)
Lihat Juga :
