5 Tuntutan IKA Unisma ke Presiden Jokowi, Singgung Netralitas dan Tidak Ikut Campur Menangkan Satu Paslon
Sabtu, 03 Februari 2024 - 17:31 WIB
loading...
IKA Unisma Malang menyampaikan kritikan kepada Presiden Jokowi karena dinilai tidak menjalankan demokrasi sepenuhnya. Foto/MPI/Avirista Midaada
A
A
A
MALANG - Ikatan Keluarga Alumni Universitas Islam Malang (IKA Unisma), Malang, Jawa Timur menyampaikan kritikan kepada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) karena dinilai tidak menjalankan demokrasi sepenuhnya.
Kritikan itu disampaikan seusai pelantikan pengurus IKA Unisma, yang beberapa di antaranya merupakan dosen dan akademisi civitas Universitas Islam Malang.
Baca juga: IKA Unisma Malang Kritik Jokowi, Sebut Demokrasi Mati dan Presiden Harus Sadar Diri
Ketua IKA Unisma Nuruddin menyatakan, ada lima poin tuntutan yang disampaikan oleh pihaknya kepada Presiden Jokowi, merespons perkembangan dinamika perpolitikan saat ini.
Pihaknya menilai ada upaya mengarahkan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) tertentu di Pilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini.
"Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan, yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan, dan dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak mendewasakan dalam berdemokrasi," ujar Nuruddin saat membacakan pernyataan bersama IKA Unisma, Sabtu siang (3/2/2024).
Dari sanalah, pihaknya mewakili IKA Unisma menyampaikan lima tuntutan sikap Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia, yang pertama mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti.
Baca juga: Kritik Presiden Jokowi, EM Universitas Brawijaya: Bukan Tidak Mungkin Reformasi Jilid II Akan Terjadi
"Kemudian mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif," ujarnya.
IKA Unisma juga mendesak dan meminta Presiden Jokowi sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral, atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024.
Sebab dari tindakan, maupun perkataan Presiden Joko Widodo menyiratkan ada keberpihakan ke salah satu paslon peserta Pilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia," tandasnya.
Sebagai informasi, pernyataan kritikan IKA Unisma ini menambah panjang deretan kampus-kampus dan civitas akademi, yang memberikan kritikan keras ke Jokowi.
Sebelumnya para guru besar dan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM), akademisi Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sudah melontarkan kritikan.
Kritikan itu intinya meminta Jokowi tidak ikut campur dan mengerahkan segala upaya untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka, yang notabene merupakan anak kandungnya.
Selain itu, para akademisi juga mengkritik munculnya nama Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto, melanggar konstitusi.
Apalagi pada prosesnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan ada pelanggaran etika berat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman, yang masih paman dari Gibran Rakabuming Raka
Kritikan itu disampaikan seusai pelantikan pengurus IKA Unisma, yang beberapa di antaranya merupakan dosen dan akademisi civitas Universitas Islam Malang.
Baca juga: IKA Unisma Malang Kritik Jokowi, Sebut Demokrasi Mati dan Presiden Harus Sadar Diri
Ketua IKA Unisma Nuruddin menyatakan, ada lima poin tuntutan yang disampaikan oleh pihaknya kepada Presiden Jokowi, merespons perkembangan dinamika perpolitikan saat ini.
Pihaknya menilai ada upaya mengarahkan pemenangan salah satu pasangan calon (paslon) tertentu di Pilihan Presiden (Pilpres) 2024 ini.
"Segala sumber daya dan infrastruktur kekuasaan, yang seharusnya diarahkan untuk menyejahterakan rakyat nyatanya digunakan untuk membangun dinasti dan mematikan demokrasi. Rakyat hanya dijadikan sebagai sarana untuk melegitimasi kekuasaan, dan dibodohi dengan narasi-narasi yang tidak mendewasakan dalam berdemokrasi," ujar Nuruddin saat membacakan pernyataan bersama IKA Unisma, Sabtu siang (3/2/2024).
Dari sanalah, pihaknya mewakili IKA Unisma menyampaikan lima tuntutan sikap Presiden Jokowi dan masyarakat Indonesia, yang pertama mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk bersatu memastikan agar demokrasi di Indonesia tidak dibajak oleh kepentingan oligarki dan dinasti.
Baca juga: Kritik Presiden Jokowi, EM Universitas Brawijaya: Bukan Tidak Mungkin Reformasi Jilid II Akan Terjadi
"Kemudian mengajak seluruh elemen rakyat Indonesia untuk memastikan Pemilu 2024 berjalan dengan jujur, adil dan rahasia serta bebas dari praktek dan perilaku koruptif," ujarnya.
IKA Unisma juga mendesak dan meminta Presiden Jokowi sebagai penyelenggara tata kelola pemerintah bersikap netral, atau tidak memihak salah satu pasangan calon dalam perhelatan Pemilihan Umum 2024.
Sebab dari tindakan, maupun perkataan Presiden Joko Widodo menyiratkan ada keberpihakan ke salah satu paslon peserta Pilihan Presiden (Pilpres) 2024.
"Mendesak dan meminta Presiden sebagai Kepala Negara kembali fokus kepada tugas utamanya, yakni mewujudkan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta mendesak agar lembaga-lembaga negara bersikap dan bertindak hanya untuk kepentingan rakyat Indonesia," tandasnya.
Sebagai informasi, pernyataan kritikan IKA Unisma ini menambah panjang deretan kampus-kampus dan civitas akademi, yang memberikan kritikan keras ke Jokowi.
Sebelumnya para guru besar dan dosen di Universitas Gadjah Mada (UGM), akademisi Universitas Indonesia (UI), Universitas Islam Indonesia (UII), Universitas Padjadjaran (Unpad), dan Universitas Hasanuddin (Unhas), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) sudah melontarkan kritikan.
Kritikan itu intinya meminta Jokowi tidak ikut campur dan mengerahkan segala upaya untuk memenangkan Gibran Rakabuming Raka, yang notabene merupakan anak kandungnya.
Selain itu, para akademisi juga mengkritik munculnya nama Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (Cawapres) pendamping Prabowo Subianto, melanggar konstitusi.
Apalagi pada prosesnya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) telah menyatakan ada pelanggaran etika berat pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman, yang masih paman dari Gibran Rakabuming Raka
(shf)
Lihat Juga :
