Agar Tidak Dobel, Pemkot Palopo Lakukan Sinkronisasi Data Bansos

PALOPO - Guna memastikan bantuan sosial (bansos) di kota Palopo tepat sasaran dan tidak ada yang menerima dua kali atau dobel, pemerintah kota (pemkot) Palopo melakukan rapat koordinasi (rakor) sinkronisasi data penerima bansos, Jumat (7/8/2020) siang.

Rakor yang yang dipimpin Wali Kota Palopo, HM Judas Amir ini dihadiri sejumlah kepala OPD serta seluruh camat dan lurah hadir dalam rapat ini.

Wali Kota Palopo menekankan, jangan ada warga kota Palopo yang layak menerima bantuan sosial, yakni warga kurang mampu dan yang paling terdampak COVID-19, namun tidak terdata dan menerima bantuan dari pemerintah.



"Sistem penyalurannya harus bagus, by name by adress, dan itu orang yang layak dan benar-benar terdampak COVID-19, jangan sampai ada orang yang pantas mendapatkan namun tidak mendapatkan bantuan tersebut," katanya dalam rakor yang digelar di ruang pola kantor wali kota Palopo.

"Apa yang disalurkan itu harus sesuai tempatnya, jangan sampai ada yang berhak mendapatkan namun tidak dapat," lanjutnya.

Dijelaskan Wali Kota Palopo, data miskin di Palopo cukup jelas di Dinas Sosial dan BPS. Sementara yang terdampak COVID-19 ini yang harus diperhatikan baik-baik.

Mereka yang terdampak COVID-19 adalah mereka yang membatasi diri dalam urusan pekerjaan, terkena PHK atau pun dirumahkan. Usaha yang tutup atau yang terpapar COVID-19.

Judas Amir menyampaikan, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia termasuk Palopo membuat situasi yang sulit utamanya kesehatan dan ekonomi warga.

"Kondisi kita saat ini kurang bahagia, ada sedihnya karena wabah virus corona. Di tengah kondisi ini, kita semua harus mengambil peran, utamanya pemerintah pada tingkat kecamatan dan kelurahan," ujarnya.

Asisten II Bidang Pemerintahan Setda Palopo, Burhan Nurdin menyampaikan, rakor yang dihadiri para camat dan lurah dilakukan untuk menyinkronkan data sekaligus evaluasi tentang penyaluran beberapa jenis bantuan yang sudah dilakukan.

"Selain bantuan berasal dari APBN dan APBD provinsi Sulsel, pemkot Palopo juga menganggarkan bantuan jaminan sosial, baik berbasis kepada masyarakat maupun usaha masyarakat," sebutnya.

Disebutkan Asisten II, bantuan sosial yang bersumber dari dana kelurahan untuk 200 KK yang selama ini belum tersentuh bantuan dan akan dibagi dalam dua tahap.



Data saat ini, dari 48 kelurahan di Palopo, tidak semuanya mengusulkan bantuan dari dana keluruhan karena ada beberapa kelurahan yang memang seluruh warganya telah mendapat bantuan, yakni kelurahan Sumarambu, Peta dan Latuppa.

Sehubungan bantuan dari dana kelurahan ini, Wali Kota Palopo, meminta para lurah untuk memasukkan data yang ada di kelurahan masing-masing, selanjutnya diverifikasi di Dinas Sosial untuk disinkronkan data-data dari bantuan sebelumnya, agar tidak terjadi tumpang tindih.

"Ini dilakukan agar tidak ada yang dobel mendapatkan bantuan lagi, antara penerima yang satu dengan yang lainnya dengan bantuan yang berbeda," kuncinya.