Aceh Tamiang Sukses Terapkan Sawit Berkelanjutan

ACEH TAMIANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh terus menggalakkan program sawit berkelanjutan. Upaya ini turut didukung berbagai pihak, baik perusahaan swasta maupun lembaga swadaya masyarakat. Peta Jalan Menuju Sawit Berkelanjutan menjadi bukti keseriusan Pemprov Aceh dan berbagai pihak dalam menjalankan program ini.

Aceh Tamiang menjadi pilot project cikal bakal lahirnya Peta Jalan di Aceh. Hal ini tak lepas dari program pertumbuhan hijau yang sudah digulirkan Yayasan Inisiatif Dagang Hijau (YIDH) di Kabupaten Aceh Tamiang sejak 2018 silam.

Upaya yang telah dilakukan di Aceh Tamiang kini mulai membuahkan hasil. Yayasan Hutan Alam dan Lingkungan Aceh (HAkA) mencatat, deforestasi di Kabupaten Aceh Tamiang turun dari 600 hektare per tahun menjadi 40 hektare per tahun. Sebanyak 2.200 petani kini sudah mendapat sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO). Sedangkan 2.700 petani lainnya juga tengah mendapat pendampingan (termasuk yang tersertifikasi).


Sukses yang dicapai Kabupaten Aceh Tamiang ini tak lepas dari kerjasama berbagai pihak yakni pemerintah, lembaga masyarakat sipil, dan perusahaan swasta. YIDH adalah salah satu lembaga yang turut membawa Kabupaten Aceh Tamiang dalam mewujudkan pertumbuhan hijau. YIDH membawa konsep PPI (Produksi, Proteksi, Inklusi) atau disebut PPI Compact ke Aceh Tamiang. YIDH bersama multipihak yakni pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan perusahaan swasta bersepakat untuk mencapai target bersama-sama terkait PPI tersebut.

Agar kolaborasi multipihak ini berjalan bersinergi, lantas dibentuklah lembaga yang dinamakan Pusat Unggulan Perkebunan Lestari (PUPL) di Kabupaten Aceh Tamiang. Dalam menjalankan perannya, PUPL tidak hanya didukung oleh YIDH, tetapi juga multipihak seperti Forum Konservasi Leuser (FKL) dan Lingkar Temu Kabupaten Lestari (LTKL). Beberapa perusahaan swasta seperti Musim Mas, Unilever dan PepsiCo juga turut mendukung PUPL.

PUPL menjalankan beberapa program teknis, mulai dari peningkatan tata kelola, rantai pasok yang berkelanjutan, dan pembiayaan. Dalam peningkatan tata kelola dan rantai pasok, misalnya, PUPL dan Kesatuan Pengelolaan Hutan III Provinsi Aceh dengan dukungan para mitra swasta.

PUPL sebagai pusat koordinasi yang mengeksekusi kegiatan-kegiatan di lapangan. Dalam kegiatan pendampingan terhadap petani, fokus kegiatan PUPL bukan saja mencegah deforestasi. Tapi, juga melakukan rehabilitasi dan restorasi wilayah hutan yang sudah terlanjur rusak. Dengan terus melakukan pemahaman di kalangan petani, konsep ini pun perlahan mulai diterima.

Baca Juga : Daftar 15 Provinsi dengan Presentase Kenaikan UMP Tertinggi di Indonesia

Untuk mendukung capaian target terkait PPI, YIDH juga melakukan co financing dengan beberapa perusahaan swasta. Pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk proyek. Misalnya YIDH dengan Unilever melakukan co financing bersama dan menunjuk mitra pelaksana, yaitu lembaga CSO atau mitra lain di Aceh Tamiang untuk melakukan kegiatan pelatihan bagi petani supaya mereka tersertifikasi. Maka selanjutnya PUPL yang akan mengkoordinasikan proyek tersebut agar terintegrasi dan tidak tumpang tindih.

Ketua Yayasan IDH Nassat Idris mengatakan, di lanskap Aceh sendiri, YIDH mulai mempromosikan konsep pertumbuhan hijau sejak 2018. "Salah satu peran YIDH adalah sebagai perekat yang mencoba mendesain apa yang harus dibangun secara bersama-sama, kemudian konsep tersebut kami konsultasikan dan advokasi sebagai visi bersama dengan berbagai pihak melalui pendekatan produksi, proteksi, dan inklusi (PPI)," ungkap Nassat.