Indeks Demokrasi Kalimantan Utara Peringkat 2 Nasional

loading...
Indeks Demokrasi Kalimantan Utara Peringkat 2 Nasional
Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara Eko Marsoro menunjukkan piagam penghargaan Provinsi Kaltara yang meraih peringkat ke-2 (kedua) nasional untuk capaian IDI 2019 kepada Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie. Foto istimewa
A+ A-
TANJUNG SELOR - Masyarakat Kalimantan Utara (Kaltara) patut berbangga. Provinsi beribukota Tanjung Selor ini kembali mencatatkan nilai terbaik dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019. Kaltara berhasil meningkatkan capaian Indeks Demokrasi Indonesia 2019 hingga 2,38 poin.

Dari capaian IDI 2018 sebesar 81,07, menjadi 83,45 untuk IDI 2019. Hasil ini menempatkan Kaltara pada peringkat ke-2 (kedua) nasional untuk capaian IDI 2019. Secara rinci, perkembangan IDI Kaltara selama 5 tahun terakhir, yakni pada IDI 2015 mencapai 80,16, lalu IDI 2016 mencapai 76,98, IDI 2017 mencapai 81,05, IDI 2018 mencapai 81,07 dan IDI 2019 83,45.

“Jangan lupa selalu bersyukur. Pagi ini (3/8/2020) di hari pertama kerja setelah libur Iduladha 1441 Hijriah/2020 Masehi, masyarakat Kaltara menerima kabar gembira. Tadi baru saja disampaikan Kepala Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Bapak Eko Marsoro yang datang ke ruang kerja saya, bahwa Kaltara kembali mencatatkan nilai terbaik dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2019,” kata Gubernur Kaltara H Irianto Lambrie, dalam pesan daringnya yang diterima SINDOnews, Selasa (4/7/2020).



Menurut Irianto, dari indikator yang dinilai, peran serta pemerintah menunjukkan perkembangan yang signifikan. Utamanya, dalam transparansi anggaran. Pun demikian, sejumlah rekomendasi BPS terkait perkembangan IDI Kaltara patut menjadi perhatian. Yakni, soal kemungkinan melonjaknya pemilih pada Pilkada Serentak 2020 yang masuk dalam DPT Tambahan.

Hal ini akan mengurangi poin IDI, karena adanya kemungkinan terjadinya kecurangan, kurangnya sosialisasi dan lainnya. Hal lainnya, adalah ancaman kericuhan pada Pilkada, banyaknya tindak pelanggaran pemilu, dan lainnya. Untuk itu catatan tersebut patut menjadi perhatian kita bersama.

Dengan harapan, pelaksanaan Pilkada serentak di Kaltara nanti bisa berjalan aman, damai dan melahirkan para pemimpin yang berkualitas. Ada 3 aspek penilaian pada pengukuran IDI, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan lembaga demokrasi. Ketiga aspek itu diurai menjadi 11 variabel dan 28 indikator penilaian. (Baca: Gubernur Kaltara: Mensos Teman Diskusi, Asyik, Cerdas dan Humble)



Untuk IDI 2019, dari 28 indikator, 19 indikator dinilai baik bagi Provinsi Kaltara. Terkait 3 aspek penilaian tadi, untuk membahasnya lebih lanjut, Pemprov akan mengundang pihak KPU dan Bawaslu sehingga dapat memiliki kesepahaman dalam memperbaikan capaian IDI ke depannya.

Tak hanya capaian IDI yang kembali catatan baik untuk Kaltara. Sesuai yang disampaikan BPS juga, Kaltara merupakan yang terbaik di regional Kalimantan dalam pelaksanaan Sensus Penduduk (SP) 2020 secara online.

Dengan cakupan sekitar 25 persen dari total penduduk Kaltara atau sekitar 300 ribu jiwa penduduk telah secara responsif mengupdate data pribadinya untuk kepentingan SP 2020 secara online. Jika di regional Kalimantan yang terbaik, untuk skala nasional, Kaltara menempati peringkat ketiga, setelah Jawa Tengah dan Gorontalo yang masing-masing menempati posisi terbaik I dan II.

“Sekali lagi, saya menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga Kalimantan Utara. Capaian ini semua kita raih atas dukungan dan partisipasi masyarakat. Kemudian apresiasi dan penghargaan kepada BPS RI, khususnya Kepala Perwakilan BPS Provinsi Kaltara Bapak Eko Marsoro dan jajarannya yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik di Kalimantan Utara,” ujar Irianto.

Masih berkaitan dengan SP 2020, Kepala Perwakilan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kaltara, Eko Marsoro menjelaskan, Pemprov Kaltara akan terus mendukung pelaksanaan SP 2020 tahap ke-2 yang akan digelar pada September mendatang. Sebagai bentuk dukungan diterbitkan surat imbauan Gubernur Kaltara agar masyarakat dapat berpartisipasi dan mendukung kesuksesan pelaksanaan SP 2020 Tahap ke-2.

“Pada SP 2020 tahap ke-2 ini, petugas BPS akan mendatangi masyarakat untuk menyerahkan form isian SP berikut menjelaskan tata cara pengisiannya. Masyarakat akan melakukan pengisian SP itu secara manual, di mana form isian yang telah diisi masyarakat akan dikumpulkan petugas,’ kaya Eko.

(don)
Ikuti Kuis Berhadiah Puluhan Juta Rupiah di SINDOnews
preload video
TULIS KOMENTAR ANDA!
Top