Pengamat: Lelang Jabatan yang Diterapkan Ganjar di Jateng sebagai Revolusi Birokrasi Cegah KKN

“Sistem lelang dilakukan secarap profesional dan transparan, tentu itu memberantas peluang praktik KKN. Pimpinan atau pejabat yang dihasilkan tak hanya punya kemampuan dan kecakapan manajerial, tapi juga berintegritas. Sehingga, hal ini mampu mencegah politisasi birokrasi,” tandas dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Undip itu.

Hal senada disampaikan pengamat politik dari Undip Teguh Yuwono. Menurutnya, apa yang dilakukan Ganjar tersebut dinilai sebagai gebrakan penting dalam reformasi birokrasi.

Kata dia, lelang jabatan yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo menjadi sebuah gebrakan yang memaksa para pejabat untuk bersaing secara sehat dalam rangka meningkatkan performa dan kinerjanya.

"Ini langkah positif dan memang mesti dilakukan. Di negara maju seperti Amerika, Australia dan negara lain, sistem dan mekanisme perekrutan pejabat seperti ini sudah dilakukan sejak tahun 1990. Ini hal yang biasa di luar negeri, namun belum banyak diterapkan di dalam negeri," kata dia.

Pada sistem birokrasi selama ini, lanjut Teguh, jabatan tinggi seperti jatah yang hanya didapat oleh orang-orang tertentu. Biasanya, jabatan diperoleh atas dasar urutan terlama atau senioritas.

Padahal, di dunia modern saat ini, kompetensi dan kemampuan yang menjadi dasar seseorang dapat menduduki sebuah jabatan tinggi. Maka tidak heran, jika di Jawa Tengah selama kepemimpinan Ganjar, ada seseorang yang semula camat dan kepala sekolah menduduki jabatan tinggi di lingkungan Pemprov Jateng.

"Langkah ini menjadi pendobrak atas sistem birokrasi yang selama ini berjalan,” pungkasnya.

Lelang jabatan adalah salah satu strategi Ganjar dalam mengimplementasikan tagline yang diusungnya selama 10 tahun menjabat Gubernur Jateng: ‘Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’. Selain ‘Mboten Korupsi Mboten Ngapusi’ hal yang didengungkan Gubernur Ganjar adalah ‘Tuanku ya Rakyat, Gubernur cuma Mandat’. Dua kalimat itu, menjadi spirit Ganjar untuk serius melakukan reformasi birokrasi.

Selama masa jabatannya sebagai Gubernur, Ganjar telah melantik 30 orang untuk mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) melalui mekanisme seleksi terbuka atau lelang jabatan. Selain lelang jabatan, Gubernur Ganjar juga menekankan integritas dan menjadikan birokrasi sebagai pelayan masyarakat.

Ganjar juga sempat mengajak masyarakat untuk mengawal reformasi birokrasi yang dilakukannya. Gubernur Ganjar juga mengeluarkan kebijakan penggunaan media sosial di tiap SKPD hingga level kabupaten/kota dan desa. Kebijakan penggunaan media sosial telah dilaksanakan di 16 kabupaten/kota.