KIW Gerak Cepat Siapkan Pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang
loading...
Rombongan Kementerian Perindustrian RI saat melakukan kunjungan di KIT Desa Ketanggan, Kecamatan Gringsing, Batang, beberapa waktu lalu. Foto/Ist
A
A
A
SEMARANG - Sejak Presiden Jokowi secara resmi membuka Kawasan Industri Terpadu (KIT) Batang, Jawa Tengah Selasa (30/6/2020), tiga perusahaan membentuk konsorsium.
Ketiganya berkolaborasi dengan cepat menindaklanjuti keinginan Presiden agar dapat menarik investasi dari 119 perusahaan yang berencana merelokasi pabrik dari China.
Ketiga perusahaan BUMN itu, masing-masing PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Perkebunan Negara (PTPN) IX.
Direktur Utama PT KIW, Rachmadi Nugroho menegaskan, setelah kunjungan Presiden Jokowi di lahan calon KIT Batang, pihaknya terus melakukan persiapan agar ada percepatan sehingga pembangunan segera terealisasi.
"Saat ini progress-nya pembentukan konsorsium pengelola kawasan industri. Masih awal sekali," terang Rachmadi sebelum di KIW menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dalam keterangan pers, Minggu (2/8/2020).
Ia menyampaikan, untuk menarik investor menanamkan investasinya paling tidak ada tiga komponen yang harus diperhatian. Yaitu pertama, harga lahan yang murah atau kompetitif, kedua, perijinan yang sepat, murah mudah dan pasti, ketiga, pelayanan yang prima.
Secara marathon rapat koordinasi dilakukan setiap minggu baik tiga pilar utama, PTPN IX, PT PP dan PT KIW, ditambah stakeholder yang lain sebagai supporting seperti jajaran Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementrian BUMN, PUPR, Perindustrian, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Bina Marga, Pelindo, PLN, Pertamina, KAI, Pemprov Jateng dan Pemkab Batang.
Sementara itu, Kemen PUPR dan Bina Marga berencana membuka exit tol dengan harapan bisa langsung akses ke kawasan industri. Exit tol yang ada tersedia berjarak 16 Km menuju kawasan industri.
“Untuk urusan listrik menjadi tanggung jawab PLN. Harus dijamin harga daya listrik di dalam kawasan tidak lebih mahal dibanding dengan harga daya diluar kawasan. Pasokan gas menjadi tanggung jawab Pertamina. Air bersih dan air baku menjadi urusan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR,” sebutnya.
Gerak cepat juga dibutuhkan oleh Kementrian Perhubungan sebagai regulator untuk menugaskan PT KAI sebagai operator merevitalisasi jalur kereta api dengan focus Stasiun Plabuan adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Ketanggan, Gringsing, Batang. Tidak hanya merevitalisasi Stasiun Plabuan, termasuk mempersiapkan dryport.
Sisi lain, Kementrian Perhubungan juga menugaskan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan PT Pelindo untuk merevitalisasi pelabuhan tua Batang. (Baca juga: Dua Pejalan Kaki Meninggal Tertabrak KA, Polsek Pemalang Cek TKP)
“Ini sejalan dengan gagasan Menteri Erick Thohir menarik Investasi Jepang dan AS, bakal sulap pelabuhan peninggalan Belanda terkoneksi dengan Kawasan Industri Batang,” pungkasnya. (Baca juga: Diduga terpeleset, Pemancing Ikan Tewas Tenggelam)
Ketiganya berkolaborasi dengan cepat menindaklanjuti keinginan Presiden agar dapat menarik investasi dari 119 perusahaan yang berencana merelokasi pabrik dari China.
Ketiga perusahaan BUMN itu, masing-masing PT Kawasan Industri Wijayakusuma (KIW), PT Pembangunan Perumahan (PP), dan PT Perkebunan Negara (PTPN) IX.
Direktur Utama PT KIW, Rachmadi Nugroho menegaskan, setelah kunjungan Presiden Jokowi di lahan calon KIT Batang, pihaknya terus melakukan persiapan agar ada percepatan sehingga pembangunan segera terealisasi.
"Saat ini progress-nya pembentukan konsorsium pengelola kawasan industri. Masih awal sekali," terang Rachmadi sebelum di KIW menjabat sebagai Direktur Utama PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP) dalam keterangan pers, Minggu (2/8/2020).
Ia menyampaikan, untuk menarik investor menanamkan investasinya paling tidak ada tiga komponen yang harus diperhatian. Yaitu pertama, harga lahan yang murah atau kompetitif, kedua, perijinan yang sepat, murah mudah dan pasti, ketiga, pelayanan yang prima.
Secara marathon rapat koordinasi dilakukan setiap minggu baik tiga pilar utama, PTPN IX, PT PP dan PT KIW, ditambah stakeholder yang lain sebagai supporting seperti jajaran Kemenko Maritim dan Investasi, Kemenko Perekonomian, Kementrian BUMN, PUPR, Perindustrian, Perhubungan, Agraria dan Tata Ruang, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, BKPM, Bina Marga, Pelindo, PLN, Pertamina, KAI, Pemprov Jateng dan Pemkab Batang.
Sementara itu, Kemen PUPR dan Bina Marga berencana membuka exit tol dengan harapan bisa langsung akses ke kawasan industri. Exit tol yang ada tersedia berjarak 16 Km menuju kawasan industri.
“Untuk urusan listrik menjadi tanggung jawab PLN. Harus dijamin harga daya listrik di dalam kawasan tidak lebih mahal dibanding dengan harga daya diluar kawasan. Pasokan gas menjadi tanggung jawab Pertamina. Air bersih dan air baku menjadi urusan Direktorat Jendral Sumber Daya Air Kementrian PUPR,” sebutnya.
Gerak cepat juga dibutuhkan oleh Kementrian Perhubungan sebagai regulator untuk menugaskan PT KAI sebagai operator merevitalisasi jalur kereta api dengan focus Stasiun Plabuan adalah stasiun kereta api kelas III/kecil yang terletak di Ketanggan, Gringsing, Batang. Tidak hanya merevitalisasi Stasiun Plabuan, termasuk mempersiapkan dryport.
Sisi lain, Kementrian Perhubungan juga menugaskan Direktorat Jendral Perhubungan Laut dan PT Pelindo untuk merevitalisasi pelabuhan tua Batang. (Baca juga: Dua Pejalan Kaki Meninggal Tertabrak KA, Polsek Pemalang Cek TKP)
“Ini sejalan dengan gagasan Menteri Erick Thohir menarik Investasi Jepang dan AS, bakal sulap pelabuhan peninggalan Belanda terkoneksi dengan Kawasan Industri Batang,” pungkasnya. (Baca juga: Diduga terpeleset, Pemancing Ikan Tewas Tenggelam)
(boy)
Lihat Juga :
