Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi Buka Aplikasi Layanan Antar Barang Bukti

CIKARANG - Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi membuka layanan antar barang bukti bagi warga korban pada perkara pidana. Dengan layanan ini, mereka tidak perlu lagi mendatangi kantor kejaksaan namun cukup mengajukan permohonan melalui aplikasi yang disediakan.

Layanan ini merupakan hasil kerja sama Kejari Kabupaten Bekasi dengan Pemerintah Kabupaten Bekasi melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Nantinya penyerahan barang bukti dilakukan melalui pemerintah desa.

Kepala Seksi Intelijen Kejari Kabupaten Bekasi, Rahmadhy Seno Lumakso mengatakan, layanan antar barang bukti via aplikasi ini diberlakukan untuk memberikan kemudahan pada warga untuk kembali mendapatkan barang kepemilikannya.



Layanan ini merupakan penyempurnaan dari program sebelumnya yakni Siap Antar Barang Bukti (Siabbi). Dalam layanan sebelumnya itu, meski barang bukti diantar sampai ke rumah, warga tetap harus mendatangi kantor kejaksaan untuk mengurus administrasi.

Kini, warga hanya perlu mengurus administrasi melalui aplikasi tanpa perlu mendatangi kantor kejaksaan.



“Sebelumnya telah ada sarana pengantaran barang bukti dengan nama Siabbi. Namun dalam kesehariannya ternyata Siabbi tersebut terlihat tidak efektif karena masyarakat yang ingin mengambil barang bukti juga harus datang ke kantor kejaksaan,” kata Seno, Kamis (27/7/2023).

Dengan aplikasi tersebut, seluruh barang bukti akan diantarkan ke rumah warga. Di sisi lain, Kejari Kabupaten Bekasi pun bekerja sama dengan seluruh pemerintah desa sehingga serah terima barang bukti bisa dilakukan di kantor desa.



Layanan pengembalian barang bukti ini berlaku untuk berbagai perkara yang telah diputus pengadilan. Semisal korban pencurian kendaraan bermotor, bisa mengajukan pengembalian kendaraannya melalui aplikasi tersebut.

Nantinya kendaraan yang dicuri diantarkan langsung oleh petugas kejaksaan. Hal serupa berlaku untuk berbagai perkara lainnya.

“Seperti kendaraan, tidak menutup kemungkinan kendaraan itu merupakan sarana bagi masyarakat untuk mencari nafkah. Jadi berbagai barang bukti ini, karena merupakan haknya, jadi harus dikembalikan,” ucap dia.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bekasi, Rahmat Atong menyambut baik layanan antar barang bukti yang dilakukan kejaksaan.

Menurut dia, layanan ini sangat diperlukan terutama bagi warga yang tinggalnya relatif jauh dari pusat pemerintahan.

“Misalkan warga di Muaragembong kalau ke kantor kejaksaan jauh. Jadi bisa via aplikasi saja. Kalau alamat rumahnya agak sulit, nanti penyerahannya bisa ke kantor desa. Kan pastinya lebih dekat ke kantor desa dari pada ke kantor kejaksaan,” ucap dia.

Kini layanan barang bukti ini akan mulai disosialisasikan ke seluruh pemerintah desa sehingga dapat segera direalisasikan. “Dalam sepekan dua pekan diharapkan bisa segera beroperasi karena memang ini sangat bermanfaat bagi masyarakat,” tandasnya.