Gus Yasin Sebut Para Ulama Senang dengan Respons Ganjar saat Bertemu Masyayikh se-Indonesia

Seperti diketahui, Gus Yasin merupakan salah satu putra Mbah Maimoen yang menjadi politisi. Ilmu agama dan pesantren, juga diturunkan dari Mbah Maimoen yang mendirikan Ponpes Al Anwar Rembang pada 1965 silam.

Dalam pertemuan yang dipimpin KH Muhammad Idror Maimoen atau Gus Idror, putra bungsu Mbah Moen itu, Ganjar dan ulama se-Indonesia menyepakati dan memutuskan delapan poin penting. Yakni melanjutkan prestasi yang telah dilakakukan oleh Jawa Tengah, dan beberapa terobosan kebersamaan nasionalis religius hendaknya dapat dilajutkan dengan skala yang lebih luas.

Selain itu, juga disepakati untuk melanjutkan kemudahan akses komunikasi dari warga langsung ke pemerintah, dan hendaknya dapat diteruskan serta diperluas hingga skala nasional.



Terkait dengan program pembangunan IKN yang ada di Kalimantan, para ulama mengharapkan tidak hanya pembangunan infrastuktur saja, namun juga pembangunan keagamaan, agar IKN benar-benar siap dan tidak ada ketimpangan sosial ekonomi dan budaya di masa depan.

Mendorong pemerintah segera mengaplikasikan dan menjalankan Undang-undang Pesantren, dan juga peningkatan guru ngaji, imam masjid, atau mushola seperti yang telah dilakukan di Jawa Tengah, sehingga program ini menjadi program nasional, termasuk di dalamnya megupayakan kesehatan di lingkungan pesantren.

Kebersamaan ulama dan umara harus terus dilakukan, pertemuan ini diharapkan menjadi tonggak awal munculnya Jam'iyyah masyayikh yang bisa membarengi pemerintah demi keberlangsungan dan kedamaian bangsa.



Para ulama mengharapkan program keagamaan yang telah berjalan atau berkembang jangan sampai dimundurkan kembali. Selain itu, hendaknya ada pemerataan lulusan pesantren yang difasilitasi oleh pemerintah, sehingga alumni pesantren dapat mengamalkan ilmunya dan mampu menjangkau daerah pelosok seperti Papua.

Mengenai masalah radikalisme, ulama berharap pemerintah hendaknya lebih serius dalam mengatasinya, karena hal itu mencoreng wajah Islam, khususnya di daerah-daerah rawan konflik. Para ulama juga meminta, agar pemerintah harus melibatkan tiga unsur sebelum mengeluarkan kebijakan, yakni unsur pemerintahan, keagamaan, dan adat istiadat setempat.