Sosialisasi UU Pesantren, Majelis Masyayikh Tekankan Perlindungan bagi Lulusan Ponpes
Minggu, 03 November 2024 - 06:37 WIB
loading...
Majelis Masyayikh melakukan sosialisasi UU No.18 Tahun 2019 tentang pesantren di Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Cilacap, Jawa Tengah. Foto/istimewa
A
A
A
CILACAP - Majelis Masyayikh menekankan pentingnya perlindungan dan kesetaraan bagi lulusan pondok pesantren (ponpes). Hal itu terungkap dalam sosialisasi Undang-Undang No.18 Tahun 2019 tentang pesantren di Pondok Pesantren Al Ihya ‘Ulumaddin Cilacap, Jawa Tengah.
Acara yang dihadiri Ketua Yayasan Al Ihya Ulumaddin KH. Labul Umam, Anggota Majelis Masyayikh dan Pengasuh PP. Miftahul Huda Manonjaya KH. Abdul Aziz Affandy, dan Anggota Majelis Masyayikh dan Pengasuh PP Al Anwar 3 Sarang KH. Abdul Ghofur Maimoen ini bertujuan untuk menyampaikan upaya dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan pesantren.
KH. Abdul Aziz Affandy menjelaskan kehadiran UU No. 18 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi pesantren di Indonesia. Menurutnya, pesantren telah berperan sebagai pusat transmisi ilmu dan basis kebudayaan, yang memiliki peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.
"Dengan hadirnya UU ini, pesantren telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," ujarnya, Sabtu (2/11/2024).
KH. Abdul Aziz menekankan pentingnya kesetaraan bagi lulusan pesantren. Dengan diakuinya ijazah pesantren, lulusan pesantren akan mendapatkan hak yang sama dengan lulusan pendidikan formal lainnya. "Insyaallah, lulusan pesantren nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak," imbuhnya.
Acara yang dihadiri Ketua Yayasan Al Ihya Ulumaddin KH. Labul Umam, Anggota Majelis Masyayikh dan Pengasuh PP. Miftahul Huda Manonjaya KH. Abdul Aziz Affandy, dan Anggota Majelis Masyayikh dan Pengasuh PP Al Anwar 3 Sarang KH. Abdul Ghofur Maimoen ini bertujuan untuk menyampaikan upaya dalam membangun sistem penjaminan mutu pendidikan di lingkungan pesantren.
KH. Abdul Aziz Affandy menjelaskan kehadiran UU No. 18 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam memberikan rekognisi, afirmasi, dan fasilitasi bagi pesantren di Indonesia. Menurutnya, pesantren telah berperan sebagai pusat transmisi ilmu dan basis kebudayaan, yang memiliki peran signifikan dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia hingga saat ini.
"Dengan hadirnya UU ini, pesantren telah diakui sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional," ujarnya, Sabtu (2/11/2024).
KH. Abdul Aziz menekankan pentingnya kesetaraan bagi lulusan pesantren. Dengan diakuinya ijazah pesantren, lulusan pesantren akan mendapatkan hak yang sama dengan lulusan pendidikan formal lainnya. "Insyaallah, lulusan pesantren nantinya dapat melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dan mendapatkan pekerjaan yang layak," imbuhnya.
Lihat Juga :
