Peringati Hari Pers Nasional, LKBPH PWI Buka Klinik Hukum di Kalimantan Selatan
Jum'at, 07 Februari 2025 - 13:43 WIB
loading...
Peringati Hari Pers Nasional (HPN), Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI) membuka klinik hukum di Banjarmasin. Foto/SindoNews
A
A
A
BANJARMASIN - Lembaga Konsultan Bantuan dan Penegakan Hukum Persatuan Wartawan Indonesia (LKBPH PWI) membuka klinik hukum. Kegiatan ini merupakan rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) yang berlangsung pada 7-9 Februari 2025 di Banjarmasin, Kalimantan Selatan.
Ketua Umum LKBPH PWI HMU Kurniadi mengatakan, tim LKBPH PWI akan dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Non Litigasi Hendra J. Kede dan diperkuat tiga advokat LKBPH PWI.
"Klinik hukum LKBPH PWI memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis kepada insan pers khususnya dan juga kepada masyarakat luas," kata HMU Kurniadi, Jumat (7/2/2025).
Baca juga: PWI Sebut Draf RUU Penyiaran Juga Ancam Kebebasan Para Podcaster
Menurut advokat yang juga kandidat doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro ini, klinik hukum LKBPH PWI dipusatkan di Hotel Galaxy, Banjarmasin dan dilayani tim LKBPH PWI dalam melakukan penyuluhan hukum dan penyelesaian sengketa.
“Klinik hukum diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terutama insan pers tentang hukum dan perundang-undangan menyangkut hubungan industrial, kekerasan terhadap wartawan dan sengketa pers,” ucapnya.
Ketua Umum LKBPH PWI HMU Kurniadi mengatakan, tim LKBPH PWI akan dipimpin oleh Wakil Ketua Bidang Non Litigasi Hendra J. Kede dan diperkuat tiga advokat LKBPH PWI.
"Klinik hukum LKBPH PWI memberikan layanan konsultasi hukum secara gratis kepada insan pers khususnya dan juga kepada masyarakat luas," kata HMU Kurniadi, Jumat (7/2/2025).
Baca juga: PWI Sebut Draf RUU Penyiaran Juga Ancam Kebebasan Para Podcaster
Menurut advokat yang juga kandidat doktor ilmu hukum Universitas Diponegoro ini, klinik hukum LKBPH PWI dipusatkan di Hotel Galaxy, Banjarmasin dan dilayani tim LKBPH PWI dalam melakukan penyuluhan hukum dan penyelesaian sengketa.
“Klinik hukum diharapkan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat terutama insan pers tentang hukum dan perundang-undangan menyangkut hubungan industrial, kekerasan terhadap wartawan dan sengketa pers,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
