Top! Begini Riwayat Ganjar Tindak Tegas Pungli dan Berantas Budaya Tak Elok di Sekolah

REMBANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo kaget saat mendengar pengakuan polos seorang siswa yang mengaku masih terdapat pungutan berkedok infak di sebuah SMK Negeri di Rembang. Pengakuan ini disampaikan siswa sebuah SMK Negeri di Rembang, saat Ganjar memberikan motivasi pada acara seminar di Pendopo Kabupaten Rembang, Senin (10/7/2023).

"Nah ini masih ketahuan. Saya senang sekali, karena ada siswa yang mau mengaku," kata Ganjar yang merupakan Bacapres PDIP yang didukung Partai Perindo saat itu.



"Bayar nggak sekolahnya, dua sekolah mengatakan tidak, hanya beli seragam. Its ok, beli seragam. Yang satu, nggak bayar tapi membayar gedung," sambungnya.

"Masak membayar sih? Infak pak," respons Ganjar mendapati pengakuan siswa tersebut.



Sontak, pengakuan ini membuat Ganjar yang berkomitmen memberantas semua jenis pungutan liar (pungli) menjadi geram.

Bahkan tak perlu menunggu lama, Ganjar Pranowo langsung menelepon kepala sekolah yang diduga melakukan pungutan dengan kedok pungli tersebut.


Terlebih, SMK Negeri berada di bawah kewenangan Dinas Pendidikan Provinsi. Saat ini, kepala sekolah itu sudah dibebastugaskan.

Rupanya, sikap tegas Ganjar terhadap segala bentuk pungli di dunia pendidikan tidak sekali ini saja disampaikan. Sebelumnya, Ganjar dalam banyak kesempatan telah mewanti-wanti semua pihak agar tak ada lagi pungli di sekolah.

Berikut riwayat tindakan tegas Ganjar dalam merespon laporan masyrakat, terkait pungli di sekolah:

1. Terima Laporan Pungutan, Ganjar Langsung Sidak Sekolah

Pada saat proses verifikasi dan validasi data calon siswa baru, pada masa Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online 2020, Ganjar mendapat banyak laporan adanya dugaan pungutan liar, yang diduga dilakukan sejumlah sekolah di Semarang. Modusnya, terang Ganjar, nanti setelah anak-anak calon perserta didik baru di terima di sekolah yang bersangkutan, orang tua siswa diminta membayar 'sumbangan' atau hal lainnya.

Sontak, laporan tersebut membuat merah telinga Ganjar. Ia pun berkeliling ke sejumlah sekolah untuk mengecek langsung proses verifikasi dan validasi calon peserta didik baru. Dalam kesempatan itu, Ganjar juga mengultimatum sejumlah sekolah, agar jangan sampai menarik pungutan apapun.

"Rata-rata sudah selesai verifikasinya, saya minta betul-betul diverifikasi dan kalau ada kecurangan langsung dicoret. Dan saya ingatkan kepada seluruh kepala sekolah agar tidak melakukan pungutan-pungutan liar kepada siswa baru," katanya di Semarang, Selasa 7 Juli 2020.

"Sudah ada yang lapor dan langsung kami tindak lanjuti, (sekolah bersangkutan) rata-rata mengelak melakukan pungutan," lanjutnya.

Biasanya lanjut Ganjar, modus pungutan yang dilakukan pengelola sekolah pada peserta didik baru yakni seragam sekolah. Mereka memaksa siswa baru membeli seragam dari tempat yang ditunjuk.

"Belinya di sini, mau apa tidak, begitu. Ada laporan itu dan saya tidaklanjuti. Ngakunya, mereka hanya menawarkan dan berkilah memaksa. Yang begini-begini ini jangan," ucapnya.

Ada pula modus pungutan untuk pembangunan infrastruktur. Bahkan ada yang memanipulasi judul pungutan, yakni dengan infaq atau sedekah.

"Masa infak memaksa, kan ndak boleh. Untuk pemenuhan itu (infrastruktur) biar jadi urusan pemerintah. Makanya, kami mencoba memberi porsi lebih banyak lagi anggaran untuk pendidikan salah satunya untuk ini," katanya.

2. Mei 2022, Larang Orang Tua Siswa Beri Bingkisan untuk Guru

Kondisi sekolah yang kurang baik itu, kerap menjadi sumber pungutan liar (pungli) di lingkungan sekolah. Kondisi bangunan sekolah yang dinilai kurang laya menjadi dalih pihak sekolah meminta sumbangan kepada orang tua murid.

Maka dari itu, Ganjar mengingatkan agar para guru untuk tidak perlu memikirkan dana perbaikan sekolah karena itu akan ditanggung oleh pemerintah. Pernyataan itu disampaikan Ganjar saat membuka secara daring kegiatan Sosialisasi Integritas dan Pendidikan Anti Korupsi Provinsi Jateng Tahun 2022, Kamis, 19 Mei 2022 kemarin.

Dalam kesempatan itu, Ganjar juga bercerita saat datang ke sebuah sekolah pada saat pembagian rapor. Kala itu, Ganjar melihat orang tua siswa memberikan bingkisan kepada guru sekolah.

“Gambaran saat itulah yang kemudian menunjukkan kepada saya rasanya yang seperti ini harus dihentikan dan nanti turunannya akan banyak sekali di sekolah,” kata Ganjar.

Karenanya, Ganjar melarang guru menerima bingkisan dari wali atau orang tua murid. Sebab, kata Ganjar, dimulai dari hal-hal seperti ini nantinya akan muncul permintaan yang membebani masyarakat dalam hal ini orangtua. Mulai dari soal pembangunan rumah ibadah, hingga perbaikan fasilitas seperti ruang kelas.

Sebab, dengan kebiasaan menerima pemberian dari siswa atau orang tua siswa, pada akhirnya guru atau pihak sekolah, tak akan sungkan untuk mmeinta.

“Katanya ini akan jadi legacy kepala sekolahnya lah. Akhirnya ini membebani masyarakat, membebani rakyat,” ujar Ganjar.

3. September 2022, Semprot Kepala SD Wonosobo

Pada awal September 2022, Ganjar melakukan kunjungan kerja ke Wonosobo. Pada saat itu, Ganjar yang mengenakan pakaian adat khas Jawa Tengah, menemui kerumuman sejumlah pelajar sekolah dasar (SD) di daerah Wonosobo. Mantan anggota DPR RI tersebut lantas berbincang.

Dari perbincangan itu, seorang siswa SD mengaku kepada Ganjar bila di sekolahnya masih terdapat pungutan, antara Rp25.000 hingg Rp30.000 per bulan.

Mendengar jawaban dari siswa, kepala sekolah yang ikut mendampingi kerumuman tersebut langsung menyanggah. Dia menyebut, pembayaran tersebut tak lain untuk infak semata.

Dalih kepala sekolah pun sontak membuat Ganjar kian emosi. Di lokasi, Ganjar menekankan jika insitusi pendidikan dasar hingga menengah di daerahnya harus benar-benar gratis. Tak boleh ada pungutan dengan dalih dan modus apapun, termasuk berkedok infak.

"Ini peringatan untuk kita semua. Pendidikan dari jenjang SD sampai SMA Negeri tidak ada pungutan SPP. Apapun bentuknya", tegasnya.

Setelah sanggahannya dimentahkan Ganjar, kepala sekolah yang bersangkutan hanya manggut-manggut sambil tersenyum kecut. Sementara, Ganjar kembali menegaskan tak boleh adanya pungutan dengan dalih infak.

"Infak opo. Enggak bayar tuh titik, jangan dikasih nama yang lain. Enggak bayar SPP, bayar infaq yo ora. Gratis itu harus tis. Itu kalau tidak jadi pungli."

"Enggak bayar, (tapi) infak, infak'e luwih gede seko SPP, yo ora entuk (Infaqnya lebih besar dari SPP ya tidak boleh). SD gratis, SMP gratis, SMA wae tak gratiske kok (SMA saja saya gratiskan)," tegas Ganjar.

4. Ganjar Warning Sekolah dan Guru saat PPDB: Gak Ada Titip-titipan

Ganjar Pranowo mewanti-wanti pihak sekolah maupun guru untuk menghilangkan budaya 'titip' calon siswa saat pelaksanaan proses seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Selain mewanti-wanti pihak sekolah, panitia dan guru, Ganjar juga memberi pesan tegas soal menghilangkan budaya 'titip' kepada orang tua calon siswa.

Hal ini disampaikan Ganjar Pranowo saat pelaksanaan PPDB tingkat SMA/SMK tahun ajaran 2022/2023. "Semua pihak harus bisa menjaga integritas masing-masing. Tidak hanya dari pihak sekolah dan guru, orang tua calon siswa juga harus menjaga integritasnya, jangan lagi ada budaya 'titip'," tegas Ganjar.

Ganjar menegaskan, agar semua pihak menjalankan perannya masing-masing dengan baik. Dengan begitu, budaya 'titip' yang merusak integritas para pihak dapat dieliminir.

“Mari kita dampingi anak-anak kita, jaga integritas dan nggak usah titip-titip. Lakukan semuanya dengan benar. Sehingga anak merasa layak belajar di sekolah itu semua proses harus dilakukan dengan baik dan benar tanpa ada kecurangan,” kata Ganjar saat kunjungan kerja di Kabupaten Karanganyar, Rabu (15/6/2022).

5. Ancam Copot Kepala Sekolah Penahan Ijazah Siswa

Pada medio 2020, Ganjar Pranowo mendapat aduan dari warga di Solo, perihal ijazah sang anak yang ditahan karena belum melunasi pembayaran sekolah. Sontak, Ganjar marah dan meminta sekolah untuk tak menahan ijazah siswa yang belum menyelesaikan pembayaran administrasi.

"Terus soal nanti utangnya gimana, saya bilang yang membereskan Gubernur, tapi jangan ditahan," terangnya, Selasa 8 September 2020.

Kata Ganjar, kasus serupa tidak hanya terjadi di Solo, melainkan juga pernah terjadi di beberapa wilayah di Jawa Tengah.

"Sebenarnya, itu enggak semuanya ditahan juga, ada yang kita temukan ternyata siswanya belum cap jempol, waktu pembagian tidak datang. Maka, suasana kebatinannya di publik lapornya ke saya beda. Tapi ada yang ditahan betul," kata Ganjar.

Sekali lagi Ganjar menegaskan kepada semua kepala sekolah, agar tak menahan ijazah siswa yang telah lulus (alumni) karena alasan belum menyelesaikan administrasi. Jika masih ada sekolah yang menahan ijazah atas alasan uang, Ganjar menegaskan, maka ia tidak segan untuk mencopot kepala sekolah dari jabatannya.

"Tidak ada lagi sekarang. Semua yang lapor ke saya itu langsung saya minta ambil ijazahnya, ngomong sama kepala sekolahnya. Biasanya kalau WA ke saya, tunjukkan WA-nya itu. Kalau ijazah tidak dikasih karena alasan uang, lapor saya, saya copot kepala sekolahnya. Sekarang hampir semua yang ada itu keluar," kata Ganjar Pranowo.