Macet dan Banjir Hantui Kota Malang, Begini Respons Ketua DPP Partai Perindo

MALANG - Ketua DPP Partai Perindo bidang Hukum Internal Christophorus Taufik mengikuti forum diskusi bertajuk Uji Publik Bacaleg DPR RI Ketika Rakyat Bersuara. Acara yang digelar oleh Malang Peduli Demokrasi di salah satu hotel berbintang di Kota Malang menghadirkan beberapa akademisi dan tokoh masyarakat di Malang, pada Sabtu sore (24/6/2023).

Christophorus Taufik menyampaikan, pentingnya Kota Malang dalam menunjang perekonomian dan pariwisata di dua wilayah lain yakni Kabupaten Malang dan Kota Batu. Maka diperlukan kolaborasi dan sinergi pembangunan di antara ketiga wilayah di Malang raya ini.

"Malang harus mulai ke situ (menata bersama pembangunan wilayah), Kota Malang itu secara kebijakan seperti Singapura, dia tidak punya apa-apa, karena orang biasanya rekreasinya di Kota Batu dan Kabupaten Malang, cuma stay-nya di kota (Malang)," ucap Taufik dalam pemaparannya.

Baca juga: Komitmen Ketua DPP Partai Perindo Cegah Korupsi yang Sistematis

Permalasahan kompleks di Kota Malang perlu segera diselesaikan bila tak ingin masyarakat dari luar Malang, utamanya wisatawan tetap datang ke Malang dengan aman dan nyaman. Salah satu persoalan yang disoroti selama ini adalah persoalan banjir dan macet yang menerjang Kota Malang.

"Orang yang rekreasi di Malang raya, stay di Malang, syaratnya tidak boleh banjir, tidak boleh macet, kalau di sana penuh, orang mau ke Malang males, maka perlu dicarikan solusi yang konkret," tuturnya.

Menurut pria yang maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) dari partai politik yang ditetapkan oleh KPU bernomor urut 16 pada kertas suara Pemilu 2024 ini perlu ada roadmap besar yang tersusun. Apalagi selain di Kota Malang, banjir dan tanah longsor juga kerap terjadi di Kota Batu. Hal ini yang perlu dicari akar masalah inti, tidak hanya sekedar membangun sarana prasarana pendukung.

"Ngatasi banjiir lebih mudah, dari ngatasi macet, ngatasi banjir bisa dasarnya data, harus dilihat apa yang menyebabkan macet roadmap-nya apa. Akar masalahnya apa, bedanya apa," ungkap Christ, sapaan akrabnya.

Akademisi Universitas Brawijaya Prof. Muhammad Bisri menyampaikan, permasalahan macet dan banjir yang terjadi di Kota Malang perlu diselesaikan tidak hanya di tingkat kota saja, tetapi perlu kebijakan hingga tingkat pemerintah pusat, misalnya dengan penyediaan transportasi umum yang memadai. Maka ia mengapresiasi bila ada para caleg yang mau bicara mengenai persoalan macet dan banjir di Kota Malang.

"Problem Malang banjir dan macet, saya belum pernah mendengar teman-teman legislatif wakil Malang itu bicara mengenai hal itu (banjir dan macet) di Malang. Dari beberapa hal itu seharusnya muatan-muatan yang malang yang perlu digali lebih dalam (untuk dijadikan sebuah kebijakan)," ucap Bisri, yang juga pernah menjabat sebagai Rektor Universitas Brawijaya ini.