Penyelidikan Kasus Korupsi PDAM Dihentikan Sementara
Sabtu, 25 Juli 2020 - 09:00 WIB
loading...
Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Sulsel, Dr Firdaus Dewilmar. Foto : SINDOnews/Doc
A
A
A
MAKASSAR - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulsel menghentikan sementara penyelidikan kasus dugaan korupsi Jasa Produksi dan asuransi pensiun karyawan Perusahaan Air Minum Daerah (PDAM) Makassar. Baca : Kejati Perintahkan PDAM Makassar Tarik Uang Rp80 Miliar dari Bumiputera Sesegara Mungkin
Penanganan kasus ini akan dilanjutkan kembali setelah Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. "Ini bukan menutup perkara, kita hentikan hanya selama Pilkada berlangsung. Setelah Pilkada baru kita lanjutkan. Jadi tidak ada SP3," tukas Kepala Kejati Sulsel, Dr Firdaus Dewilmar.
Sebelumnya, dalam kasus ini, Firdaus Dewilmar telah menyinggung adanya keterlibatan oknum pejabat pada periode tertentu di luar direksi, yang memiliki wewenang dan akses terhadap uang jasa produksi, deviden serta akses dana lainnya di perusahaan plat merah tersebut.
Kendati Firdaus enggan menyebut nama, namun dua mantan wali kota dan seorang mantan Direktur Umum BUMD tersebut sempat dihadirkan dan dihadapkan pada penyidik tindak pidana khusus. BacaJuga : Bumiputera Tak Gubris Perintah Kejati, Firdaus: Kita Atensi, Pasti Ada Apa-apanya
Sayangnya hingga kini, penyidik bahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel belum memberi keterangan pasti siapa pihak yang diduga paling bertanggungjawab atas kasus tersebut. Baca Lagi : Temuan Kejati : Uang Jaspro PDAM Rp80 Miliar Ternyata Tersimpan di Bumiputera
Penanganan kasus ini akan dilanjutkan kembali setelah Pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada. "Ini bukan menutup perkara, kita hentikan hanya selama Pilkada berlangsung. Setelah Pilkada baru kita lanjutkan. Jadi tidak ada SP3," tukas Kepala Kejati Sulsel, Dr Firdaus Dewilmar.
Sebelumnya, dalam kasus ini, Firdaus Dewilmar telah menyinggung adanya keterlibatan oknum pejabat pada periode tertentu di luar direksi, yang memiliki wewenang dan akses terhadap uang jasa produksi, deviden serta akses dana lainnya di perusahaan plat merah tersebut.
Kendati Firdaus enggan menyebut nama, namun dua mantan wali kota dan seorang mantan Direktur Umum BUMD tersebut sempat dihadirkan dan dihadapkan pada penyidik tindak pidana khusus. BacaJuga : Bumiputera Tak Gubris Perintah Kejati, Firdaus: Kita Atensi, Pasti Ada Apa-apanya
Sayangnya hingga kini, penyidik bahkan Kepala Kejaksaan Tinggi Sulsel belum memberi keterangan pasti siapa pihak yang diduga paling bertanggungjawab atas kasus tersebut. Baca Lagi : Temuan Kejati : Uang Jaspro PDAM Rp80 Miliar Ternyata Tersimpan di Bumiputera
(sri)
Lihat Juga :
