Gubernur Khofifah Dorong Perluasan Serapan UMKM Lewat E-Purchasing

SURABAYA - Gubernur Jawa Timur (Jatim) Khofifah Indar Parawansa menyebut, total nilai transaksi pada katalog elektronik hingga 31 Maret 2023 di Jatim telah mencapai Rp1,12 triliun.

Rinciannya, jumlah produk tayang sebanyak 62.682 dan produk lokal yang telah bersertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) sebanyak 6.719.

Orang nomor satu di Jatim ini mengatakan, untuk mendongkrak transaksi melalui e-purchasing (tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik) tersebut, Pemprov Jatim telah merumuskan beberapa kebijakan. Di antaranya memperbesar batasan transaksi dari Rp50 juta menjadi Rp200 juta, batasan metode pembayaran untuk transaksi Ganti Uang (GU) sampai Rp200 juta.

"Lalu menambah jumlah produk hingga 14 komoditas, dan meringkas surat pertanggungjawaban pengadaan melalui toko daring dengan mendownload dokumen-dokumen pengadaan," katanya, Selasa (30/5/2023).

Baca juga: Pemprov Jatim Sambut Baik Rencana Pembukaan Konsul Kehormatan Spanyol di Surabaya

Khofifah mengungkapkan, sistem pembayaran e-purchasing kini telah memanfaatkan Virtual Account dan Id Billing Bank Jatim. Dengan demikian, para pelaku UKM semakin mudah dan cepat dalam menerima pembayaran.

Selain itu, keabsahan transaksi sudah dibubuhkan tanda tangan elektronik (TTE) dan e-materai serta adanya fitur besaran Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dan bobot masa perusahaan (BMP). "Dengan kemudahan-kemudahan ini harapannya akan ada peningkatan serapan dari produk-produk UMKM," ujarnya.

Dirinya berharap, ketika sektor UMKM semakin banyak terserap pada pengadaan barang dan jasa di Jatim, maka setiap pertumbuhan akan memberikan ruang bagi penurunan tingkat pengangguran terbuka.

"Semakin tumbuh semakin inklusif, semakin tumbuh semakin berkurang kemiskinan, semakin tumbuh semakin berkurang pengangguran dan semakin tumbuh makin meningkat kesejahteraan," serunya.

Ke depan, Pemprov Jatim akan membuat sistem katalog pekerjaan konstruksi sebanyak 16 etalase. Di antaranya ialah pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, pekerjaan konstruksi bangunan gedung negara, pekerjaan konstruksi bangunan pendidikan, pekerjaan konstruksi pemeliharaan bangunan gedung.

"Kami berharap penyediaan infrastruktur untuk pemerintah dan masyarakat disediakan dengan lebih cepat dengan tetap berpedoman pada prinsip pengadaan barang/jasa pemerintah," tandasnya.

Koordinator strategi nasional pencegahan korupsi KPK RI Niken Ariati menegaskan, dalam rangka peningkatan transaksi melalui toko daring dan e-katalog (e-purchasing), KPK memiliki peran penting untuk melakukan monitoring sekaligus pencegahan korupsi.

"Kami mendorong bahwa dalam penggunaan e-purchasing tidak hanya mendorong UMKM, namun juga turut mencegah korupsi," imbuhnya.