Suku Anak Dalam Juga Terdampak Corona, Senang Terima Bantuan
Senin, 20 Juli 2020 - 07:58 WIB
loading...
A
A
A
Menurut Edi Suharto, dirinya sudah menyurat kepada Dirjen Adminduk Kemendagri agar dibantu dalam memfasilitasi KAT mendapatkan hak-hak sipilnya sehingga pada tahap pemberian bantuan berikutnya mereka sudah memenuhi syarat-syarat administratif.
Dirjen PFM Asep Sasa Purnama juga menyampaikan bahwa untuk mendapat bansos tunai, pada mulanya terkendala karena warga SAD tidak memiliki NIK dan/atau tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Namun atas kebijakan Mensos agar penerima bansos tidak dipersulit maka Ditjen PFM dan Pusdatin menggunakan ID sementara, sambil NIK/KTP berproses pada dinas terkait," kata Asep.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Aries Munandar menyatakan bahwa mereka sudah mendata 1.800 warga SAD yang belum punya NIK. Bagi yang belum punya NIK tetapi mendapat bantuan, moment inilah yang digunakan dan diatur waktunya untuk merekam pembuatan KTP.
"Hal tersebut merupakan tindak lanjut surat Direktur Pemberdayaan KAT kepada 6 dinas sosial di Provinsi Jambi untuk melakukan perekaman data penduduk bagi suku anak dalam yg akan mendapat BST dan menginput data tersebut melalui SIKS-NG. Dengan adanya NIK, warga SAD dapat mengakses berbagai program perlindungan sosial dan program-program lainnya," urainya.
Dari 1.373 KK Suku Anak Dalam yang diajukan, tercatat sejumlah 1.135 KPM penerima BST yang tersebar di 32 kelurahan/desa. Penyaluran dilakukan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi).
Salah satu tempat pendistribusian BST adalah Kantor Pos Cab Sarolangun. Kepala Kantor Pos Cab Sarolangun Doddy Lasmana menyampaikan teknis pembayaran dilakukan melalui pendamping yang mengkoordinir KPM.
"SAD ada yang lengkap datanya, ada juga yang tidak. Berdasarkan kesepakatan, kalau tidak ada KK atau KTP, sepanjang diakui oleh pendamping, tetap akan kami berikan. Lalu kami foto dan dikirim ke Pusat," ujar Doddy.(Baca juga : Berburu ke Hutan, Suku Anak Dalam Jambi Tewas Dililit Ular )
Dirjen PFM Asep Sasa Purnama juga menyampaikan bahwa untuk mendapat bansos tunai, pada mulanya terkendala karena warga SAD tidak memiliki NIK dan/atau tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
"Namun atas kebijakan Mensos agar penerima bansos tidak dipersulit maka Ditjen PFM dan Pusdatin menggunakan ID sementara, sambil NIK/KTP berproses pada dinas terkait," kata Asep.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Dukcapil Aries Munandar menyatakan bahwa mereka sudah mendata 1.800 warga SAD yang belum punya NIK. Bagi yang belum punya NIK tetapi mendapat bantuan, moment inilah yang digunakan dan diatur waktunya untuk merekam pembuatan KTP.
"Hal tersebut merupakan tindak lanjut surat Direktur Pemberdayaan KAT kepada 6 dinas sosial di Provinsi Jambi untuk melakukan perekaman data penduduk bagi suku anak dalam yg akan mendapat BST dan menginput data tersebut melalui SIKS-NG. Dengan adanya NIK, warga SAD dapat mengakses berbagai program perlindungan sosial dan program-program lainnya," urainya.
Dari 1.373 KK Suku Anak Dalam yang diajukan, tercatat sejumlah 1.135 KPM penerima BST yang tersebar di 32 kelurahan/desa. Penyaluran dilakukan bekerjasama dengan PT. Pos Indonesia dan Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warung Informasi Konservasi (Warsi).
Salah satu tempat pendistribusian BST adalah Kantor Pos Cab Sarolangun. Kepala Kantor Pos Cab Sarolangun Doddy Lasmana menyampaikan teknis pembayaran dilakukan melalui pendamping yang mengkoordinir KPM.
"SAD ada yang lengkap datanya, ada juga yang tidak. Berdasarkan kesepakatan, kalau tidak ada KK atau KTP, sepanjang diakui oleh pendamping, tetap akan kami berikan. Lalu kami foto dan dikirim ke Pusat," ujar Doddy.(Baca juga : Berburu ke Hutan, Suku Anak Dalam Jambi Tewas Dililit Ular )
(nun)
Lihat Juga :
