Cegah Politisasi Agama, Humas Kemenag Didorong Masif Beri Pencerahan ke Publik
Sabtu, 18 Maret 2023 - 17:45 WIB
loading...
Staf Khusus Menteri Agama Wibowo Prasetyo (kiri) dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan Kemenag di Solo, Jawa Tengah. Foto/Kemenag
A
A
A
SOLO - Pranata humas Kementerian Agama (Kemenag) didorong lebih aktif terjun ke lapangan membuat program kampanye yang positif tentang keagamaan di tahun politik saat ini. Peran humas dinilai sangat strategis dalam memberikan pencerahan ke publik terkait maraknya fenomena informasi keagamaan atau penggunaan simbol agama yang tak tepat.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama, Wibowo Prasetyo di depan pranata humas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan Kemenag di Solo, Jawa Tengah.
Baca juga: Kemenag Ajak Dai Dakwah lewat Medsos
Rakornas ini dihadiri ratusan pranata humas perwakilan dari kanwil, perguruan tinggi keagamaan negeri dan eselon 1 seluruh Indonesia.
"Di tahun politik ini selalu saja orang atau pihak tertentu berupaya memanfaatkan isu atau simbol agama untuk kepentingan politiknya. Pemanfaatan politik identitas dan politisasi agama ini harus dicegah. Di sinilah peran humas Kemenag sangat penting untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat," ujar Wibowo dikutip Sabtu (18/3/2023).
Pencerahan informasi publik ini penting karena secara tidak langsung akan meminimalisasi potensi kegaduhan atau perpecahan di tengah masyarakat.
Wibowo berharap, pranata humas Kemenag yang jumlahnya mencapai 392 orang memahami betul potensi kerawanan ini demi mewujudkan kerukunan umat yang kuat di Indonesia.
Baca juga: Kemenag Sebut Generasi Milenial Agen Moderasi Beragama
"Ada banyak platform yang bisa digunakan untuk memberikan pencerahan baik itu media konvensional atau media sosial. Semua harus dimanfaatkan dan dikemas semenarik mungkin agar pesan dan informasi bisa ditangkap secara jernih oleh masyarakat," tandas Wibowo didampingi moderator diskusi Redaktur Pelaksana KORAN SINDO Abdul Hakim.
Wibowo juga berharap, Rakornas Kehumasan yang berlangsung sejak Selasa (14/3/2023) hingga Kamis (16/3/2023) ini tak sekadar menjadi ajang pertemuan bersama, namun jadi momentum pranata humas bangkit membangun narasi bersama demi terwujudnya kerukunan umat.
Apalagi Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas juga sudah mencanangkan 2023 ini sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin juga menilai pranata humas memiliki posisi strategis dalam meminimalisasi maraknya informasi tentang keagamaan yang tidak benar atau bahkan palsu (hoaks).
Humas bisa efektif dalam membangun informasi yang konstruktif karena dibekali bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam berkomunikasi dengan masyarakat langsung.
"Seluruh Satker di Kemenag harus berpijak pada gerak gerik kehumasan sesuai arahan Gus Men. Roadmap kehumasan harus dibuat. Dan humas harus jadi trigger dalam penyampaian informasi yang jernih kepada publik," terangnya.
Dia menilai tugas Humas bukanlah ringan. Sebab hakikatnya waktu bekerja humas bisa mencapai 24 jam. Ini berbeda dengan ASN yang lain yang memiliki jam kerja reguler.
"Dukungan anggaran humas yang semakin meningkat saat ini harus menjadi pelecut agar tugas-tugas kehumasan bisa terlaksana dengan lebih optimal," pinta Fauzin.
Dorongan tersebut disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Agama, Wibowo Prasetyo di depan pranata humas dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kehumasan Kemenag di Solo, Jawa Tengah.
Baca juga: Kemenag Ajak Dai Dakwah lewat Medsos
Rakornas ini dihadiri ratusan pranata humas perwakilan dari kanwil, perguruan tinggi keagamaan negeri dan eselon 1 seluruh Indonesia.
"Di tahun politik ini selalu saja orang atau pihak tertentu berupaya memanfaatkan isu atau simbol agama untuk kepentingan politiknya. Pemanfaatan politik identitas dan politisasi agama ini harus dicegah. Di sinilah peran humas Kemenag sangat penting untuk memberikan penyadaran kepada masyarakat," ujar Wibowo dikutip Sabtu (18/3/2023).
Pencerahan informasi publik ini penting karena secara tidak langsung akan meminimalisasi potensi kegaduhan atau perpecahan di tengah masyarakat.
Wibowo berharap, pranata humas Kemenag yang jumlahnya mencapai 392 orang memahami betul potensi kerawanan ini demi mewujudkan kerukunan umat yang kuat di Indonesia.
Baca juga: Kemenag Sebut Generasi Milenial Agen Moderasi Beragama
"Ada banyak platform yang bisa digunakan untuk memberikan pencerahan baik itu media konvensional atau media sosial. Semua harus dimanfaatkan dan dikemas semenarik mungkin agar pesan dan informasi bisa ditangkap secara jernih oleh masyarakat," tandas Wibowo didampingi moderator diskusi Redaktur Pelaksana KORAN SINDO Abdul Hakim.
Wibowo juga berharap, Rakornas Kehumasan yang berlangsung sejak Selasa (14/3/2023) hingga Kamis (16/3/2023) ini tak sekadar menjadi ajang pertemuan bersama, namun jadi momentum pranata humas bangkit membangun narasi bersama demi terwujudnya kerukunan umat.
Apalagi Menteri Agama RI Yaqut Cholil Qoumas juga sudah mencanangkan 2023 ini sebagai Tahun Kerukunan Umat Beragama.
Kepala Biro Humas, Data dan Informasi (HDI) Kemenag Akhmad Fauzin juga menilai pranata humas memiliki posisi strategis dalam meminimalisasi maraknya informasi tentang keagamaan yang tidak benar atau bahkan palsu (hoaks).
Humas bisa efektif dalam membangun informasi yang konstruktif karena dibekali bekal pengetahuan dan keterampilan yang cukup dalam berkomunikasi dengan masyarakat langsung.
"Seluruh Satker di Kemenag harus berpijak pada gerak gerik kehumasan sesuai arahan Gus Men. Roadmap kehumasan harus dibuat. Dan humas harus jadi trigger dalam penyampaian informasi yang jernih kepada publik," terangnya.
Dia menilai tugas Humas bukanlah ringan. Sebab hakikatnya waktu bekerja humas bisa mencapai 24 jam. Ini berbeda dengan ASN yang lain yang memiliki jam kerja reguler.
"Dukungan anggaran humas yang semakin meningkat saat ini harus menjadi pelecut agar tugas-tugas kehumasan bisa terlaksana dengan lebih optimal," pinta Fauzin.
(shf)
Lihat Juga :
