Fantastis! Gara-gara Laporan Pajak, 2 Pengusaha Yogyakarta Didenda Rp100 Miliar

YOGYAKARTA - Dua penguasaha di Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), mendapatkan sanksi denda yang nilainya sangat fantastis, yakni nyaris mencapai Rp100 miliar. Sanksi ini dijatuhkan kepada dua pengusaha tersebut, atas dugaan pembuatan laporan palsu tentang pajak.



Tak hanya denda, akibat pelanggaran pajak tersebut, dua pengusaha itu harus juga dikenai sanksi penjara. Menanggapi hal tersebut, para pengusaha DIY yang tergabung dalam Kamar Dagang dan Industri (Kadin), meminta perlakuan yang sama terhadap pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) lainnya.



Wakil Ketua Bidang Komersial, Hubungan Internasional dan Investasi Kadin DIY, Wawan Hermawan mengatakan, selama ini para pengusaha sudah berusaha patuh soal aturan pajak. Apalagi selalu dihadapkan dengan konsekuensi yang berlaku, ketika melakukan penyimpangan.



Oleh karenanya, para pengusaha juga menginginkan agar pegawai Ditjen Pajak yang melakukan penyimpangan tersebut, juga diperlakukan sama dengan mereka. "Jadi tetap diproses sesuai hukum yang berlaku," kata Wawan di sela Rapimda Kadin DIY, Sabtu (4/3/2023)

Memang sekarang ini banyak pejabat yang jadi viral memamerkan kekayaannya. Ia menilai sebetulnya apa yang mereka lakukan sangat tidak pas dengan kondisi sekarang ini.

Di mana Pemerintah sedang mengoptimalkan upaya memacu ekonomi, dan kemudian memacu pendapatan pemerintah dari pajak. Tetapi justru pejabatnya memamerkan suatu kondisi kehidupan yang hedonis.



"Menurut kami sangat tidak pas. Yang kami sendiri dari para pengusaha, selama ini di oyak-oyak (dikejar-kejar) terus ya. Harus bayar pajak. Harus bayar ini dan itu," imbuhnya.

Para pengusaha sudah mencoba mengikuti sesuai apa yang dijadikan ketentuan pemerintah. Tetapi melihat dari fenomena seperti ini, maka menjadi kondisi yang anti klimaks.

Harusnya pemerintah memberi contoh yang baik. Apalagi presiden sendiri selama ini sangat intensif untuk mengimbau kepada para pengusaha untuk tidak melakukan hedoniseme. "Catatan kami, untuk bisa cooling down (menurunkan tensi) para pejabat pemerintah ini," ungkapnya.



Wawan menambahkan, dalam lima tahun terakhir para penguasaha sangat intensif mengikuti pembayaran pajak dan program tax amnesti 1 dan 2. Kemudian selalu membayar pajak, karena sekarang ini tidak berani lagi melakukan penyimpangan.

Oleh karenanya, menurutnya yang penting adalah ketentuan pemerintah atau tatanan hukum yang berlaku itu harus diterapkan. Baik kepada ASN ataupun pengusaha dan mereka semua harus tertib hukum. "Adil atau tidak adil itu yang menjawab pengadilan. Pengusaha hanya mengikuti aturan saja," terangnya

Terkait dengan adanya petugas pajak yang mengakali pajak, ia sendiri menegaskan sangat menyesalkan dan tidak setuju dengan hal itu. Sesuai pernyataan pemerintah sendiri, ASN yang tidak taat pajak maka harus ditindak sesuai hukum yang berlaku.



Dia tidak menampik jika peristiwa yang mendera saat ini, tentu akan mengurangi kepercayaan para pengusaha terhadap institusi perpajakan. Karena mereka selalu dikejar pajak yang biasanya jumlahnya sangat besar.

"Bapak harus melakukan ini (membayar pajak), kalau tidak hukumannya ini. Kan itu ketentuan. Sedangkan di lingkungan pemerintah, harusnya juga seperti itu. Tetap taat membayar pajak," tandasnya.