Dukungan Program Pemerintah Terkait Jembatan, Berlanjut

Selasa, 28 Februari 2023 - 14:20 WIB
loading...
Dukungan Program Pemerintah Terkait Jembatan, Berlanjut
Memasuki 2023, Ditjen Bina Marga, Kementerian PUPR mendorong peningkatan konektivitas wilayah melalui pekerjaan jembatan yang mendapat perhatian khusus dari Presiden RI maupun Menteri PUPR.
A A A
JAKARTA - Memasuki tahun 2023, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumaha Rakyat (PUPR) terus mendorong peningkatan konektivitas wilayah termasuk melalui pekerjaan jembatan yang mendapat perhatian khusus dari Presiden Republik Indonesia maupun Menteri PUPR.

Tipe jembatan yang dikerjakan bervariasi, seperti jembatan biasa atau khusus untuk kendaraan roda empat atau lebih hingga jembatan gantung penghubung masyarakat antar desa.

Direktur Pembangunan Jembatan Yudha Handita Pandjiriawan mengatakan jembatan merupakan modal penting konektivitas dan bermanfaat bagi pertumbuhan ekonomi kawasan di lokasi jembatan tersebut berada. “Kita tidak membangun saja tetapi (jembatan) harus mempunyai nilai lebih yaitu pertumbuhan ekonomi,” ujarnya pada Selasa (21/2/2023).

Kementerian PUPR saat ini mengalokasikan dana sebesar Rp4,63 triliun sebagai pagu penanganan jembatan. Dana tersebut akan digunakan untuk berbagai pekerjaan, seperti melanjutkan pekerjaan jembatan dari tahun sebelumnya, pembangunan dan duplikasi, pembangunan flyover, penggantian, preservasi, hingga pekerjaan jembatan gantung.

Yudha mengatakan, banyak daerah di Indonesia membutuhkan infrastruktur jembatan namun kerap terkendala oleh keterbatasan dana. Maka dari itu Presiden Joko Widodo menginstruksikan Kementerian PUPR untuk membantu peningkatan konektivitas kawasan pedesaan dengan membangun jembatan gantung. “Membangun jembatan gantung sejatinya bukan tugas Bina Marga,” tutur Yudha.

Pada 2023, Bina Marga mengalokasikan dana sebesar Rp347 miliar untuk membangun 89 unit Jembatan Gantung. Alokasi jumlah jembatan gantung berbeda-beda di setiap pulau. Pulau Sumatera 31 unit, Pulau Kalimantan tujuh unit, Pulau Sulawesi 13 unit, Pulau Papua enam unit, Jawa –Bali 27 unit, Nusa Tenggara Barat dua unit, dan Maluku Utara satu unit.

Sementara tahun 2022, Kementerian PUPR berhasil menyelesaikan 41 dari 84 unit usulan Jembatan Gantung.
Yudha menambahkan, lebar jembatan gantung relatif kecil dan hanya cukup dilewati sepeda motor tetapi manfaatnya sangat dirasakan masyarakat. “Warga desa tidak harus menempuh jarak memutar jauh untuk mengangkut hasil bumi ataupun sekedar berangkat kerja atau sekolah. Ini kan bentuk peningkatan ekonomi juga,” ucapnya.

Selain itu, Kementerian PUPR terus menggenjot penanganan 38 jembatan Callender Hamilton (CH) di Pulau Jawa yang usianya telah melebihi 40 tahun. Paket pekerjaan ini menggunakan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan dimulai sejak 6 Desember 2021. Nilai pekerjaannya yaitu Rp.2.199 triliun.

Sejak diteken, pemerintah telah mengganti dan mengoperasikan Jembatan CH Wonokerto pada 2022. Pada arus mudik lebaran 2023 ini, pemerintah menargetkan fungsionalisasi 14 Jembatan CH. 11 diantaranya berada di Jalur Pantai Utara Jawa sementara tiga sisanya masing-masing berada di Provinsi Banten dan Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Data bulan Januari mengungkap realisasi pekerjaan CH sudah capai angka 42,8%, lebih cepat 16% dari rencana. Jika progres baik ini terus berlanjut, ke-38 Jembatan CH bisa fungsional pada masa akhir paket kontrak di bulan Desember 2023.

Terakhir, Kementerian PUPR akan melaksanakan dua paket dukungan infrastruktur jembatan di kawasan Ibu Kota Negara (IKN). Pertama, paket tahun jamak Pembangunan Pelindung Tumbukan Kapal (Fender) dan bangunan pelengkap Jembatan Pulau Balang senilai Rp. 399 miliar. Kedua, paket tahun jamak Pembangunan Jembatan Pulau Balang Pendek IKN senilai Rp145 miliar.

Meskipun infrastruktur jembatan penting bagi pergerakan masyarakat serta mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Yudha menghimbau masyarakat ikut merawat jembatan-jembatan yang sudah dibangun dengan uang pajak rakyat. Dia mencontohkan di Jembatan Kelok 9 di Provinsi Sumatera Barat telah muncul side friction yang merusak estetika dan mengganggu keselamatan pengguna jalan.

“Tapi Tolong, ekonomi lokal tumbuh tapi mohon ditata dengan baik. Misalnya di pinggir jalan Jembatan Kelok 9 berdiri warung-warung semi permanen. Tampak tidak indah dan mengganggu keselamatan jalan juga,” tutur Yudha.
(ars)
Baca Berita Terkait Lainnya
Copyright © 2024 SINDOnews.com
All Rights Reserved
read/ rendering in 0.1401 seconds (0.1#10.140)