UMKM Penopang Ekonomi Nasional, Perlu Pendampingan Terintegrasi
loading...
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) akan mempertahankan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga daya beli, dan menyerap tenaga kerja dalam negeri. Foto ilustrasi
A
A
A
JAKARTA - Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah ( UMKM ) akan mempertahankan kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, menjaga daya beli, dan menyerap tenaga kerja dalam negeri. Karena itu, ekonomi Indonesia tahun ini diyakini akan tetap bertumbuh.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, UMKM selalu menjadi juru selamat dalam menghadapi situasi krisis.
Namun, terkait beberapa tantangan yang dihadapi saat ini, seperti keberpihakan pada pembiayaan murah untuk usaha mikro, proteksi pasar dalam negeri terhadap produk impor, dan digitalisasi , dibutuhkan pendampingan terintegrasi.
"UMKM itu kan kontribusi PDB-nya 60 persen persen. Serapan tenaga kerjanya 97 persen. Kemudian dari pasar domestik, kita punya 190 juta usia produktif di Indonesia. Artinya butuh makan, minum, kebutuhan dasar, pendidikan, dan layanan digital. Jadi pasar Indonesia masih terus berkembang dan UMKM akan terus mengulang sejarah baik di masa krisis, selalu jadi juru selamat," ujar Bhima, Jumat (27/1/2023).
UMKM, lanjutnya, membutuhkan pembiayaan murah karena gap pembiayaan di UMKM masih cukup lebar termasuk sektor mikro. Usaha mikro membutuhkan dukungan program pembiayaan tidak hanya melalui KUR, tetapi juga program-program pemerintah dan lembaga keuangan lainnya dengan suku bunga yang relatif lebih murah.
Di pihak lain, kata Bhima, UMKM membutuhkan perlindungan pasar, terutama dari gempuran barang-barang impor yang murah dan menyasar segmen produk yang sama dengan UMKM. "Gempuran produk impor tersebut dapat mengancam keberlangsungan usaha UMKM, dari produsen atau manufaktur skala rumah tangga menjadi UMKM jasa perdagangan," katanya.
Dari sisi kebijakan, jelas Bhima, perlu ada kepastian soal pelaksanaan 40 persen pengadaan barang dan jasa pusat dan daerah dengan menggunakan produk UMKM. Mereka jangan sampai berubah menjadi UMKM jasa. "Artinya reseller, droshipper. Ini serapan tenaga kerjanya tidak maksimal," tegasnya.
Sementara itu, Chief of SME, Funding, FI, and Network Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) Adji Anggono mengatakan, pelaku UMKM akan merespon secara maksimal kondisi pasar yang berubah saat ini.
Menurutnya, pelaku UMKM yang memiliki karakter kreatif, adaptif, dan ulet bakal mengisi peluang yang tercipta akibat pandemi dan pembatasan aktivitas masyarakat yang berakhir.
Dengan mudah, pelaku UMKM akan menghasilkan produk, jasa, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Sebagai bank yang sejak awal berada di sektor UMKM, kami memiliki pengalaman yang unik dengan pelaku UMKM di masa sulit seperti pandemi," katanya.
Direktur Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira mengatakan, UMKM selalu menjadi juru selamat dalam menghadapi situasi krisis.
Namun, terkait beberapa tantangan yang dihadapi saat ini, seperti keberpihakan pada pembiayaan murah untuk usaha mikro, proteksi pasar dalam negeri terhadap produk impor, dan digitalisasi , dibutuhkan pendampingan terintegrasi.
"UMKM itu kan kontribusi PDB-nya 60 persen persen. Serapan tenaga kerjanya 97 persen. Kemudian dari pasar domestik, kita punya 190 juta usia produktif di Indonesia. Artinya butuh makan, minum, kebutuhan dasar, pendidikan, dan layanan digital. Jadi pasar Indonesia masih terus berkembang dan UMKM akan terus mengulang sejarah baik di masa krisis, selalu jadi juru selamat," ujar Bhima, Jumat (27/1/2023).
UMKM, lanjutnya, membutuhkan pembiayaan murah karena gap pembiayaan di UMKM masih cukup lebar termasuk sektor mikro. Usaha mikro membutuhkan dukungan program pembiayaan tidak hanya melalui KUR, tetapi juga program-program pemerintah dan lembaga keuangan lainnya dengan suku bunga yang relatif lebih murah.
Di pihak lain, kata Bhima, UMKM membutuhkan perlindungan pasar, terutama dari gempuran barang-barang impor yang murah dan menyasar segmen produk yang sama dengan UMKM. "Gempuran produk impor tersebut dapat mengancam keberlangsungan usaha UMKM, dari produsen atau manufaktur skala rumah tangga menjadi UMKM jasa perdagangan," katanya.
Dari sisi kebijakan, jelas Bhima, perlu ada kepastian soal pelaksanaan 40 persen pengadaan barang dan jasa pusat dan daerah dengan menggunakan produk UMKM. Mereka jangan sampai berubah menjadi UMKM jasa. "Artinya reseller, droshipper. Ini serapan tenaga kerjanya tidak maksimal," tegasnya.
Sementara itu, Chief of SME, Funding, FI, and Network Bank Sahabat Sampoerna (Bank Sampoerna) Adji Anggono mengatakan, pelaku UMKM akan merespon secara maksimal kondisi pasar yang berubah saat ini.
Menurutnya, pelaku UMKM yang memiliki karakter kreatif, adaptif, dan ulet bakal mengisi peluang yang tercipta akibat pandemi dan pembatasan aktivitas masyarakat yang berakhir.
Dengan mudah, pelaku UMKM akan menghasilkan produk, jasa, dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Sebagai bank yang sejak awal berada di sektor UMKM, kami memiliki pengalaman yang unik dengan pelaku UMKM di masa sulit seperti pandemi," katanya.
Lihat Juga :
