25.000 Siswa di Bandung Terkendala Alat Belajar Jarak Jauh Daring

BANDUNG - Sebesar 9,2% dari 300 ribu atau sekitar 25.000 siswa taman kanak-kanak (TK), sekolah dasar (SD), dan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Bandung terkendala alat penunjang untuk Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) atau belajar di rumah secara dalam jaringan (daring).

Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bandung meminta sekolah memfasilitasi alat penunjang PJJ kepada para siswa yang terkendala tersebut. Seperti telepon seluler (ponsel) pintar dan laptop. (BACA JUGA: Hindari Klaster Baru, Uji Coba Sekolah Tatap Muka Mesti Dievaluasi Berkala )

"Ada satu keluarga yang punya handphone hanya bapaknya. Bahkan ada satu keluarga yang tidak memiliki alat penunjang untuk PJJ secara daring," kata Kepala Seksi Kurikulum PP SMP Disdik Kota Bandung Bambang Ariyanto kepada wartawan di Balai Kota Bandung, Selasa (14/7/2020). (BACA JUGA: Kembali Belajar Daring, Siswa dan Wali Murid Mengaku Kebingungan )

Bambang mengemukakan, permasalahan tersebut merupakan tanggung jawab sekolah. Disdik Kota Bandung telah mengimbau sekolah untuk memfasilitasi. (BACA JUGA: Belajar Online via Aplikasi, Forum Orang Tua Siswa Sayangkan Tanpa Uji Coba )

"Disdik Kota Bandung mengimbau seluruh sekolah membantu fasilatas karena mereka memiliki alat penunjang PJJ, seperti laptop. Bahkan kalau di SMP biasanya ada laptop, ratusan jumlahnya. Misalnya anak2 tidak mampu itu hanya 50 orang. Tinggal didistribusikan untuk dipinjamkan," ungkap Bambang.

Selain terkendala alat penunjang, tutur Bambang, ada juga orang tua siswa yang kesulitan dalam membeli kuota sebagai penunjang PJJ secara daring.

"Solusi atas masalah ini, Disdik Kota Bandung membolehkan sekolah menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) sebesar Rp165 miliar dari APBD untuk membantu pengadaan kuota bagi siswa tidak mampu," tutur dia.

Bambang mengungkapkan, pengadaan kuota dari dana BOS bukan hanya diperuntukan bagi siswa tidak mampu, tapi, bisa diberikan juga untuk guru honorer.

"Sekolah menganggarkan dari dana BOS untuk pengadaan kuota internet bagi anak tidak mampu dan guru honorer TK, SD, SMP," ungkap Bambang.