APPRI Beberkan Solusi Pemberantasan Tambang Ilegal di Kaltim
Rabu, 23 November 2022 - 17:18 WIB
APPRI memberi sejumlah masukan dalam penanganan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pemerintah harus memfasilitasi keberadaan para penambang ilegal ini untuk perbaikan. Foto/Dok. SINDOnews
SAMARINDA - Asosiasi Pengusaha Pertambangan Rakyat Indonesia (APPRI) memberi sejumlah masukan dalam penanganan tambang ilegal di Kalimantan Timur. Pemerintah pusat disarankan memberi Izin Pertambangan Rakyat (IPR) bagi pertambangan ilegal ini.
Kemudian asosiasi penambangan rakyat diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penataan dan pembinaan di lapangan. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terdapat 151 titik aktivitas tambang ilegal di seluruh wilayah Kaltim.
"Lewat asosiasi ini para penambang dibina, dibantu pengurusan izin, hingga penerapan standar baku dalam penambangan. Selama ini hal itu tidak terjadi," kata Ketua Umum APPRI Rudi Prianto di Samarinda, Rabu (23/11/2022).
Rudi yakin cara ini bisa memberi angin segar bagi pengusaha lokal yang selama ini nyaris tak punya ruang untuk berusaha di wilayahnya. Semua sektor industri pertambangan didominasi pengusaha luar dan asing.
"Kasihan masyarakat lokal terpaksa gigit jari. Selain enggak punya modal besar, ruang mereka menambang juga tak diberi. Padahal, mereka yang terima dampaknya, hasil alam mereka dikeruk, dibawa keluar dan dirasakan orang luar," terangnya.
Kondisi inilah, kata Rudi, sebagai faktor utama maraknya penambangan ilegal di Kaltim. Masyarakat dengan keterbatasan modal juga pengetahuan, namun terdesak ekonomi, membuat mereka nekat menambang karena iming-iming duit besar.
Atas dasar ini pula Rudi meminta pemerintah memikirkan skema bantuan agar para investor asing berinvestasi pada para pengusaha lokal ini. Dengan begitu, pengusaha lokal punya kesempatan maju dan bakal membuka lapangan kerja bagi masyarakat lainnya.
Ide perbaikan tata kelola tambang ilegal itu telah disampaikan juga Tim Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyambangi kantor DPP APPRI di Samarinda beberapa waktu lalu. Ketika itu, Tim KPK datang meminta saran dan masukan dari beberapa asosiasi termasuk APPRI guna perbaikan tata kelola pertambangan ilegal di Kaltim.
Di sisi lain, Rudi mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas para pemain tambang ilegal. Namun dia pesimistis cara tersebut dapat menghilangkan tambang ilegal.
"Penangkapan itu enggak akan menyelesaikan masalah. Yang mesti dilakukan adalah penertiban agar semua penambang ilegal bisa terasosiasi dan bisa dikelola dengan baik," terangnya.
Rudi meminta sebaiknya dipikirkan skema yang tepat dalam melakukan langkah-langkah penertiban tambang ilegal ketimbang menangkap para pemain. Sebab, di balik para pemain itu ada ada ratusan bahkan ribuan masyarakat lokal yang mengantungkan hidupnya dari penambangan ilegal itu.
Kemudian asosiasi penambangan rakyat diberi tugas dan wewenang untuk melakukan penataan dan pembinaan di lapangan. Menurut catatan Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Kaltim, terdapat 151 titik aktivitas tambang ilegal di seluruh wilayah Kaltim.
"Lewat asosiasi ini para penambang dibina, dibantu pengurusan izin, hingga penerapan standar baku dalam penambangan. Selama ini hal itu tidak terjadi," kata Ketua Umum APPRI Rudi Prianto di Samarinda, Rabu (23/11/2022).
Baca Juga
Rudi yakin cara ini bisa memberi angin segar bagi pengusaha lokal yang selama ini nyaris tak punya ruang untuk berusaha di wilayahnya. Semua sektor industri pertambangan didominasi pengusaha luar dan asing.
"Kasihan masyarakat lokal terpaksa gigit jari. Selain enggak punya modal besar, ruang mereka menambang juga tak diberi. Padahal, mereka yang terima dampaknya, hasil alam mereka dikeruk, dibawa keluar dan dirasakan orang luar," terangnya.
Kondisi inilah, kata Rudi, sebagai faktor utama maraknya penambangan ilegal di Kaltim. Masyarakat dengan keterbatasan modal juga pengetahuan, namun terdesak ekonomi, membuat mereka nekat menambang karena iming-iming duit besar.
Atas dasar ini pula Rudi meminta pemerintah memikirkan skema bantuan agar para investor asing berinvestasi pada para pengusaha lokal ini. Dengan begitu, pengusaha lokal punya kesempatan maju dan bakal membuka lapangan kerja bagi masyarakat lainnya.
Ide perbaikan tata kelola tambang ilegal itu telah disampaikan juga Tim Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat menyambangi kantor DPP APPRI di Samarinda beberapa waktu lalu. Ketika itu, Tim KPK datang meminta saran dan masukan dari beberapa asosiasi termasuk APPRI guna perbaikan tata kelola pertambangan ilegal di Kaltim.
Di sisi lain, Rudi mengapresiasi ketegasan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam memberantas para pemain tambang ilegal. Namun dia pesimistis cara tersebut dapat menghilangkan tambang ilegal.
"Penangkapan itu enggak akan menyelesaikan masalah. Yang mesti dilakukan adalah penertiban agar semua penambang ilegal bisa terasosiasi dan bisa dikelola dengan baik," terangnya.
Rudi meminta sebaiknya dipikirkan skema yang tepat dalam melakukan langkah-langkah penertiban tambang ilegal ketimbang menangkap para pemain. Sebab, di balik para pemain itu ada ada ratusan bahkan ribuan masyarakat lokal yang mengantungkan hidupnya dari penambangan ilegal itu.
(poe)
tulis komentar anda