Tanggung Renteng di Jalur Gotong Royong
Rabu, 31 Agustus 2022 - 17:15 WIB
Namun, karena harga alat bantu dengar yang mahal, pihak keluarga tidak sanggup untuk membeli. Apalagi, sang balita kini harus diasuh oleh sang nenek, karena ibundanya sudah meninggal beberapa waktu lalu.
Gotong royong dalam membantu antar sesama terlihat jelas. Balita dari keluarga miskin itu langsung mendapatkan intervensi. Pemeriksaan langsung dilakukan serta didaftarkan BPJS.
Camat Simokerto Kota Surabaya, Deddy Sjahrial Kusuma menuturkan, bahwa pihaknya sudah melihat langsung balita itu. Bahkan, ia bersama jajaran kelurahan dan Puskesmas juga turut serta mengantar balita dan neneknya ke RSUD dr Soewandhie agar dilakukan pemeriksaan lebih intensif.
"Jadi sudah ditangani RSUD dr Soewandhie dan hasil pemeriksaan memang ada gangguan dengan pendengaran. Besok kembali lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pengukuran alat bantu dengar. Nanti, setelah itu tiga minggu alatnya datang, karena harus pesan dulu dari Jakarta," kata Deddy.
Balita tersebut, katanya, tercatat ke dalam Kartu Keluarga (KK) Sulikah atau sang nenek di alamat RT 12 RW 05, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Sedangkan alamat ayah dari balita itu, masih berada di Perak. "Nah, balita ini sudah masuk ke KK neneknya. Ini dulu memang rencana mau dipindah ke alamat Simolawang, tapi kemudian belum sampai ibunda si balita meninggal," katanya.
Makanya kemudian, pihaknya juga melakukan intervensi terkait administrasi kependudukan balita tersebut. Ini dilakukan supaya intervensi ke depannya dapat lebih mudah dilakukan pemkot. "Kita juga bantu urus KK-nya, saya minta ayahnya agar pindah alamat dari Perak ke Simolawang. Karena kalau di Simolawang rumah sendiri, peninggalan orang tua, jadi bisa langsung terbantu dengan adanya BPJS," jelasnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, layanan kesehatan dengan konsep gotong royong harus dibudayakan. Makanya melalui dokumen adminduk terintegrasi, masyarakat bisa mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, hingga program pengentasan MBR yang ada di Kota Surabaya.
"Warga Surabaya yang ber KTP Surabaya maka secara otomatis dia akan diberikan BPJS melalui program UHC (Universal health Coverage). Jadi bisa terbantu untuk layanan kesehatannya," ungkapnya.
Dengan demikian, program percepatan pelayanan Adminduk yang telah dibangun hingga tingkat RT/RW diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Karena, Pemkot Surabaya juga mempermudah pelayanan dengan aplikasi, yang bisa diakses oleh warga dari rumah masing-masing.
"Warga Surabaya yang mengurus KTP tidak lagi terpusat di Dispendukcapil atau Mall Pelayanan Publik Siola, permohonan tinggal dikirimkan lewat RT. Maka nanti kelurahan yang akan mengantar dokumen yang sudah jadi tersebut, termasuk memakai KTP untuk dapat layanan BPJS," katanya.
Untuk itu, para warga Surabaya yang tak terdata di BPJS masih bisa tersenyum lega. Sebab, untuk bisa memperoleh akses berobat, mereka cukup menunjukan KTP Surabaya ke layanan kesehatan.Data BPJS di aplikasi Sayang Warga itu tidak perlu lagi karena orang Surabaya ketika berobat cukup menggunakan KTP.
"Jadi tidak perlu didata lagi nomor BPJS-nya berapa, karena kita sudah kerjasama dengan BPJS. Sehingga, secara otomatis, yang sudah terdaftar otomatis kalau sudah terdata, ya datanya ketarik," kata Eri.
Gotong royong dalam membantu antar sesama terlihat jelas. Balita dari keluarga miskin itu langsung mendapatkan intervensi. Pemeriksaan langsung dilakukan serta didaftarkan BPJS.
Baca Juga
Camat Simokerto Kota Surabaya, Deddy Sjahrial Kusuma menuturkan, bahwa pihaknya sudah melihat langsung balita itu. Bahkan, ia bersama jajaran kelurahan dan Puskesmas juga turut serta mengantar balita dan neneknya ke RSUD dr Soewandhie agar dilakukan pemeriksaan lebih intensif.
"Jadi sudah ditangani RSUD dr Soewandhie dan hasil pemeriksaan memang ada gangguan dengan pendengaran. Besok kembali lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pengukuran alat bantu dengar. Nanti, setelah itu tiga minggu alatnya datang, karena harus pesan dulu dari Jakarta," kata Deddy.
Balita tersebut, katanya, tercatat ke dalam Kartu Keluarga (KK) Sulikah atau sang nenek di alamat RT 12 RW 05, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Sedangkan alamat ayah dari balita itu, masih berada di Perak. "Nah, balita ini sudah masuk ke KK neneknya. Ini dulu memang rencana mau dipindah ke alamat Simolawang, tapi kemudian belum sampai ibunda si balita meninggal," katanya.
Makanya kemudian, pihaknya juga melakukan intervensi terkait administrasi kependudukan balita tersebut. Ini dilakukan supaya intervensi ke depannya dapat lebih mudah dilakukan pemkot. "Kita juga bantu urus KK-nya, saya minta ayahnya agar pindah alamat dari Perak ke Simolawang. Karena kalau di Simolawang rumah sendiri, peninggalan orang tua, jadi bisa langsung terbantu dengan adanya BPJS," jelasnya.
Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, layanan kesehatan dengan konsep gotong royong harus dibudayakan. Makanya melalui dokumen adminduk terintegrasi, masyarakat bisa mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, hingga program pengentasan MBR yang ada di Kota Surabaya.
"Warga Surabaya yang ber KTP Surabaya maka secara otomatis dia akan diberikan BPJS melalui program UHC (Universal health Coverage). Jadi bisa terbantu untuk layanan kesehatannya," ungkapnya.
Dengan demikian, program percepatan pelayanan Adminduk yang telah dibangun hingga tingkat RT/RW diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Karena, Pemkot Surabaya juga mempermudah pelayanan dengan aplikasi, yang bisa diakses oleh warga dari rumah masing-masing.
Baca Juga
"Warga Surabaya yang mengurus KTP tidak lagi terpusat di Dispendukcapil atau Mall Pelayanan Publik Siola, permohonan tinggal dikirimkan lewat RT. Maka nanti kelurahan yang akan mengantar dokumen yang sudah jadi tersebut, termasuk memakai KTP untuk dapat layanan BPJS," katanya.
Untuk itu, para warga Surabaya yang tak terdata di BPJS masih bisa tersenyum lega. Sebab, untuk bisa memperoleh akses berobat, mereka cukup menunjukan KTP Surabaya ke layanan kesehatan.Data BPJS di aplikasi Sayang Warga itu tidak perlu lagi karena orang Surabaya ketika berobat cukup menggunakan KTP.
"Jadi tidak perlu didata lagi nomor BPJS-nya berapa, karena kita sudah kerjasama dengan BPJS. Sehingga, secara otomatis, yang sudah terdaftar otomatis kalau sudah terdata, ya datanya ketarik," kata Eri.
tulis komentar anda