Tanggung Renteng di Jalur Gotong Royong

Tradisi gotong royong menjadi warisan yang terus dirawat di Indonesia. Bibit kebaikan untuk bisa saling membantu dalam kebaikan, memancarkan harapan untuk menjaga asa dan menjalani kehidupan dengan nyaman dan aman.



Termasuk langkah tanggung renteng, mereka berbagi pada yang membutuhkan dan memberikan manfaat. Para warga yang ikut BPJS di jalur mandiri, bisa memberikan kesempatan bagi warga dari Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).



Suara batuk dari balik dinding terdengar riuh. Dinding berwarna coklat kehitaman yang sudah mengelupas dan beberapa pilar retak. Di Jalan Teluk Nibung Barat 8/37, Kelurahan Perak Utara, Kecamatan Pabean Cantikan, harus dilalui melalui gang sempit yang membujur sampai ke tepian jalan.



Kartiyem (63), duduk di peraduannya. Mengenakan batik berwarna merah dengan peluh yang tersirat dari dagunya. Kompornya masih menyala, di balik tirai kecil untuk menutupi sebagian rumah yang sudah tak memiliki atap. Sebagian dinding rumah juga sudah berwarna hitam akibat kebulan asap di dapur yang memang tak memiliki ruang dan jalan keluar. "Mau buat teh hangat," katanya, Rabu (31/8/2022).

Dengan lirih ia mencoba untuk memulai pembicaraan, sesekali mengeser tempat duduknya. Cuaca Surabaya yang panas membuat rumahnya semakin mendidih, beberapa kali ia harus menghapus keringat dengan ujung lengan bajunya.

Ia hidup sebatang kara. Sebab, suaminya telah meninggal dunia. Kartiyem tinggal sendiri di rumah. Tanpa ada sanak saudara atau keluarga. Bahkan sejak tiga tahun yang lalu, Kartiyem didiagnosa dokter memiliki penyakit stroke ringan. Usianya yang sudah melebihi setengah abad, Kartiyem tak lagi mampu bekerja.

Sementara untuk makan sehari-harinya, perempuan kelahiran Kediri tahun 1959 itu mendapatkan perhatian dari para tetangga kanan dan kirinya. Dengan sisa tenaga, Kartiyem terus menahan rasa sakit. Ia sempat menahan diri untuk tidak ke rumah sakit, takut biaya yang mahal dan dia tak bisa membayar biaya perawatan.

Camat Pabean Cantian, Muhammad Januar Rizal mendapatkan laporan tentang kondisi Kartiyem, dari hasil outreach ke rumah. Dengan melihat kondisinya, Nenek Kartiyem langsung mendapatkan intervensi bantuan kesehatan dari pemerintah berupa BPJS PBI. Juga, Bantuan Langsung Tunai (BLT) pada tahun 2021. Namun demikian, karena melihat usianya yang sudah lansia, tentu saja harus ada orang yang setiap hari merawatnya.



"Saat kita outreach, keluarganya memang tidak ada. Jadi beliau tinggal seorang diri. Beliaunya juga sekarang agak susah untuk diajak berbicara, sudah ada BPJS juga yang nanti bisa mencover semua perawatannya," jelasnya.

Bahkan, pihaknya juga menawarkan kepada Nenek Kartiyem untuk dirawat dan tinggal Griya Werdha. Ia bersyukur, nenek tersebut bersedia untuk dirawat di sana serta mendapatkan perawatan yang layak. "Sebelum kita antar Nenek Kartiyem ke Griya Werdha, langsung dapat BPJS juga. Dan Puskesmas telah memeriksa kesehatannya dan alhamdulilah terus membaik. Sekarang ini beliau sudah tinggal di Griya Werdha," sambungnya.

Setali tiga uang, seorang balita di Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto Kota Surabaya, didiagnosis mengalami masalah dengan pendengaran. Hasil pemeriksaan di rumah sakit (RS), balita bernama Muhammad Alfarizi (2), harus menggunakan alat bantu dengar.

Namun, karena harga alat bantu dengar yang mahal, pihak keluarga tidak sanggup untuk membeli. Apalagi, sang balita kini harus diasuh oleh sang nenek, karena ibundanya sudah meninggal beberapa waktu lalu.

Gotong royong dalam membantu antar sesama terlihat jelas. Balita dari keluarga miskin itu langsung mendapatkan intervensi. Pemeriksaan langsung dilakukan serta didaftarkan BPJS.



Camat Simokerto Kota Surabaya, Deddy Sjahrial Kusuma menuturkan, bahwa pihaknya sudah melihat langsung balita itu. Bahkan, ia bersama jajaran kelurahan dan Puskesmas juga turut serta mengantar balita dan neneknya ke RSUD dr Soewandhie agar dilakukan pemeriksaan lebih intensif.

"Jadi sudah ditangani RSUD dr Soewandhie dan hasil pemeriksaan memang ada gangguan dengan pendengaran. Besok kembali lagi ke rumah sakit untuk dilakukan pengukuran alat bantu dengar. Nanti, setelah itu tiga minggu alatnya datang, karena harus pesan dulu dari Jakarta," kata Deddy.

Balita tersebut, katanya, tercatat ke dalam Kartu Keluarga (KK) Sulikah atau sang nenek di alamat RT 12 RW 05, Kelurahan Simolawang, Kecamatan Simokerto. Sedangkan alamat ayah dari balita itu, masih berada di Perak. "Nah, balita ini sudah masuk ke KK neneknya. Ini dulu memang rencana mau dipindah ke alamat Simolawang, tapi kemudian belum sampai ibunda si balita meninggal," katanya.

Makanya kemudian, pihaknya juga melakukan intervensi terkait administrasi kependudukan balita tersebut. Ini dilakukan supaya intervensi ke depannya dapat lebih mudah dilakukan pemkot. "Kita juga bantu urus KK-nya, saya minta ayahnya agar pindah alamat dari Perak ke Simolawang. Karena kalau di Simolawang rumah sendiri, peninggalan orang tua, jadi bisa langsung terbantu dengan adanya BPJS," jelasnya.



Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menuturkan, layanan kesehatan dengan konsep gotong royong harus dibudayakan. Makanya melalui dokumen adminduk terintegrasi, masyarakat bisa mendapat kemudahan dalam mengakses fasilitas kesehatan, beasiswa pendidikan, hingga program pengentasan MBR yang ada di Kota Surabaya.

"Warga Surabaya yang ber KTP Surabaya maka secara otomatis dia akan diberikan BPJS melalui program UHC (Universal health Coverage). Jadi bisa terbantu untuk layanan kesehatannya," ungkapnya.

Dengan demikian, program percepatan pelayanan Adminduk yang telah dibangun hingga tingkat RT/RW diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mengakses pelayanan kesehatan. Karena, Pemkot Surabaya juga mempermudah pelayanan dengan aplikasi, yang bisa diakses oleh warga dari rumah masing-masing.



"Warga Surabaya yang mengurus KTP tidak lagi terpusat di Dispendukcapil atau Mall Pelayanan Publik Siola, permohonan tinggal dikirimkan lewat RT. Maka nanti kelurahan yang akan mengantar dokumen yang sudah jadi tersebut, termasuk memakai KTP untuk dapat layanan BPJS," katanya.

Untuk itu, para warga Surabaya yang tak terdata di BPJS masih bisa tersenyum lega. Sebab, untuk bisa memperoleh akses berobat, mereka cukup menunjukan KTP Surabaya ke layanan kesehatan.Data BPJS di aplikasi Sayang Warga itu tidak perlu lagi karena orang Surabaya ketika berobat cukup menggunakan KTP.

"Jadi tidak perlu didata lagi nomor BPJS-nya berapa, karena kita sudah kerjasama dengan BPJS. Sehingga, secara otomatis, yang sudah terdaftar otomatis kalau sudah terdata, ya datanya ketarik," kata Eri.

Deputi Direksi BPJS Wilayah Jawa Timur, I Made Puja Yasa menuturkan, jumlah Peserta JKN-KIS di Provinsi Jawa Timur saat ini sejumlah 32 juta dari 41 juta jumlah penduduk. "Kalau kita melihat jumlah faskes tingkat pertama di Jawa Timur ini masih kurang banyak. Jika dihitung 1 berbanding 5 ribu peserta," jelasnya.