Cegah Penularan Corona, PDIP Jateng Gencar Lakukan Rapid Test

Minggu, 26 April 2020 - 21:15 WIB
Sejumlah pengurus dan kader PDIP Jateng saat mengikuti rapid test di Panti Marhaen, Semarang, Minggu (26/4/2020) sore. FOTO/SINDOnews/AHMAD ANTONI
SEMARANG - DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah kembali menggelar rapid test dalam upaya memutus penyebaran virus corona jenis baru, COVID-19. Rapid test yang digelar di Panti Marhaen Semarang ini merupakan kali kedua dan akan terus dilakukan secara berkala.

Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto mengatakan bahwa, rapid test ini ditujukan bagi kader PDI Perjuangan yang selama ini lebih banyak terjun ke masyarakat dalam melaksanakan kegiatan kemanusiaan.

Seperti mereka yang melakukan penyerahan bantuan maupun sosialisasi pencegahan COVID-19. Jadi, tujuan rapid test ini guna memastikan kesehatan kader PDIP dan tidak menulari masyarakat lainnya saat bertugas di lapangan.



"Rapid test ini ditujukan bagi kawan-kawan yang turun ke lapangan. Kan banyak kegiatan bagi-bagi masker, nyemprot disinfektan, hand sanitizer atau APD. Upaya ini untuk membantu pemerintah dalam menghambat penularan COVID-19,” kata Bambang Wuryanto saat ditemui SINDOnews di Sekretariat DPD PDIP Jateng, Panti Marhaen Semarang, Minggu (26/4/2020) sore.

Tampak hadir dalam kegiatan rapid test, Sekretaris DPD PDIP Bambang Kusriyanto, Bendahara Agustina Wilujeng, anggota Fraksi PDIP DPRD Jateng, dan ratusan kader PDIP Jateng.

Pria yang akrab disapa Bambang Pacul itu mengutarakan, berbagai tindakan telah dilakukan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Selain pencegahan, juga dilaksanakan pengobatan,dan penanganan dampak sosial ekonomi, seperti bantuan pangan nontunai, PKH dan BLT.

Untuk itu, dia selalu mengingatkan pada kader PDIP yang duduk di DPRD kabupaten/kota maupun provinsi untuk menekankan pada eksekutif perihal validasi data. Pihaknya juga meminta bupati/wali kota maupun pada gubernur untuk melakukan itu. Menurutnya, kevalidan data merupakan hal yang urgen maka anggota DPRD dari Fraksi PDIP mesti mengawalnya.

"Misalnya BLT keliru, ya susah. Data menjadi titik utama. Yang paling tahu adalah pemerintah daerah, dibantu dewan, petugas BPS mesti bersama-sama memvalidasi," katanya.
(abd)
tulis komentar anda
Follow
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Video Rekomendasi
Berita Terkait
Rekomendasi
Terpopuler
Berita Terkini More Content