DPRD Enrekang Konsultasi ke Kemenkumham Sulsel Soal Ranperda Inisiatif
Jum'at, 10 Juni 2022 - 19:22 WIB
Pimpinan DPRD dan Anggota Bapemperda DPRD Enrekang melakukan konsultasi rancangan ranperda inisiatif ke Kanwil Kemenkumham Sulsel, Jumat (10/6/2022). Foto/Dok Kemenkumham Sulsel
MAKASSAR - Pimpinan DPRD dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Enrekang melakukan konsultasi rancangan peraturan daerah ( Ranperda ) ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulsel, Jumat (10/6/2022).
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan yang memimpin rapat konsultasi, mengapresiasi atas kehadiran Ketua DPRD Enrekang dalam kegiatan tersebut. Hal itu menunjukkan komitmen pihak dewan dalam upaya membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
“ Kanwil Sulsel sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah berperan sebagai pembina hukum dan sekaligus sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi Ranperda. Fungsi strategis Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh tenaga perancang Kanwil Sulsel yang dapat dilibatkan oleh Pemda dalam pembentukan PUU," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Enrekang Muh Idris Sadik, mengatakan rapat konsultasi dimaksud sebagai langkah awal sebelum pengusulan harmonisasi dan penyesuaian Ranperda inisiatif DPRD tahun 2022. Oleh karenanya itu, ia meminta bantuan pendampingan Kemenkumham Sulsel dalam penyusunan usulan Ranperda tersebut
Beberapa hal terkait yang dibahas, di antaranya yakni materi muatan yang perlu diatur dalam perda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, perda penataan pasar, dan perda Lembaga Bantuan Hukum.
Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris menambahkan, bahwa timnya senantiasa siap membantu penyusunan Perda inisiatif DPRD Enrekang untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Enrekang. Ia juga menginformasikan perubahan tim perancang zonasi Kabupaten Enrekang diantaranya Syarif, As'ad, Adryana, Norma, dan Rismayana.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Bapemperda Enrekang dan anggota, Kasubid FPPHD Maemuna, dan jajaran JF Perancang Kantor Wilayah.
Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Nur Ichwan yang memimpin rapat konsultasi, mengapresiasi atas kehadiran Ketua DPRD Enrekang dalam kegiatan tersebut. Hal itu menunjukkan komitmen pihak dewan dalam upaya membentuk peraturan perundang-undangan yang berkualitas.
“ Kanwil Sulsel sebagai perpanjangan tangan Kementerian Hukum dan HAM RI di daerah berperan sebagai pembina hukum dan sekaligus sebagai koordinator harmonisasi dan sinkronisasi Ranperda. Fungsi strategis Kanwil Kemenkumham Sulsel dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh tenaga perancang Kanwil Sulsel yang dapat dilibatkan oleh Pemda dalam pembentukan PUU," jelasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Enrekang Muh Idris Sadik, mengatakan rapat konsultasi dimaksud sebagai langkah awal sebelum pengusulan harmonisasi dan penyesuaian Ranperda inisiatif DPRD tahun 2022. Oleh karenanya itu, ia meminta bantuan pendampingan Kemenkumham Sulsel dalam penyusunan usulan Ranperda tersebut
Beberapa hal terkait yang dibahas, di antaranya yakni materi muatan yang perlu diatur dalam perda hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota DPRD, perda penataan pasar, dan perda Lembaga Bantuan Hukum.
Kepala Bidang Hukum Kanwil Sulsel Andi Haris menambahkan, bahwa timnya senantiasa siap membantu penyusunan Perda inisiatif DPRD Enrekang untuk kepentingan kemaslahatan masyarakat Enrekang. Ia juga menginformasikan perubahan tim perancang zonasi Kabupaten Enrekang diantaranya Syarif, As'ad, Adryana, Norma, dan Rismayana.
Turut hadir dalam kegiatan ini Ketua Bapemperda Enrekang dan anggota, Kasubid FPPHD Maemuna, dan jajaran JF Perancang Kantor Wilayah.
(tri)
tulis komentar anda