Keseriusan Pemerintah Pusat Bangun Papua Menuai Pujian

Menurut dia, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat saat ini terkait keleuasaan otonomi khusus Papua. Dia mengatakan, konflik sosial yang selama ini terjadi di Papua karena tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. "Konflik ini terjadi tidak lain karena kurang meratanya dampak otonomi khusus di tengah masyarakat Pupua" ungkap dia.

Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang M Sadi mengatakan, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua diperlukan revisi UU Otonomi Khusus Papua.

"Mungkin saja UU Otosus ini perlu menyerap kearifan lokal Papua sehingga ada keluasaan kearifan lokal berkontribusi dalam pembangunan sehingga hasil dirasakan masyarakat Papua," kata Sadi.

Sedangkan Ketum Badko HMI Sumbangsel Bambang Irawan bangga atas kemajuan pembangunan Papua. Dia berharap segala persoalan yang selama ini dialami masyarakat Papua secepatnya teratasi.

"Tentu sebuah apresiasi kita sampaikan hari ini Papua sangat mengalami peningkatan signifikan baik segi infrastruktur, pendidikan kesehatan dan SDM nya. Kita berharap pemerintah pusat tetap fokus memberikan hal terbaik untuk saudara kami di Papua dan secepatnya menyelesaikan konflik sosial agar Pembangunan Nasional di Papua berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan," pungkas Bambang.