Keseriusan Pemerintah Pusat Bangun Papua Menuai Pujian
Kamis, 18 Juni 2020 - 15:32 WIB
loading...
Direktur Time Indonesia Kiagus Firdaus dalam webinar bertajuk, Menakar Pembangunan Nasional di Papua. Foto/Tangkapan Layar Webinar
A
A
A
BANDUNG - Perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan Papua menuai apresiasi dari sejumlah kalangan. Betapa tidak, dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini, pembangunan Papua mengalami kemajuan pesat.
"Tidak bisa dipungkiri kontribusi dan perhatian pemerintah pusat terkait pembangunan Papua begitu besar. Tak kurang sekitar Rp93 triliun anggaran yang sudah dikucurkan untuk otonomi khusus (otsus) di Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat," kata Direktur Time Indonesia Kiagus Firdaus. (BACA JUGA: Guru Besar Unpad Sebut Perhatian Pemerintah untuk Papua Luar Biasa )
Hal tersebut disampaikan Kiagus saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk "Menakar Pembangunan Nasional di Papua", Rabu (17/6/2020) malam yang diinisiasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). (BACA JUGA: Demo di Jayapura Berlangsung Aman, Komnas HAM Apresiasi Aparat )
Kiagus mengemukakan, kemajuan pembangunan di Papua yang sangat terlihat adalah infrastruktur, seperti jalan Trans Papua. "Selain itu dengan ditunjuknya Papua sebagai tuan rumah PON menggambar provini ini sudah setara dengan daerah lain," ujar dia. (BACA JUGA: Humas Polri: 7 Tahanan Warga Papua Pelaku Kriminal Murni Bukan Tahanan Politik )
Pemerintah, tutur Kiagus, diharapkan tidak melupakan pembangunan sumber saya manusia (SDM) di tanah Indonesia bagian Timur tersebut. Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan pembangunan kualitas SDM.
"Sudah saatnya putra-putri Papua yang telah mengenyam pendidikan di Pulau Jawa kembali ke Papua untuk mengabdi dan membangun," tutur pria asal Pagar Alam ini.
Kiagus meyakini konflik yang selama ini berlangsung di Papua bisa berakhir jika pembangunan infrastruktur dan SDM terus dikembangkan. "Pemerintah harus bisa memutus matarantai konflik di Papua dengan dan kebijakan dan pembinaan meningkatkan SDM masyarakat Papua," ungkap Kiagus.
Halsama juga disampaikan Ketua PGK Papua Barat Ichwan Ar Rasyid Kabes. Menurut Ichwan, kemajuan Papua juga tampak dari pelayanan publik, seperti kesehatan.
"Namun sebagian masyarakat Papua menilai rasa keadilan sepenuhnya belum dirasakan terutama penyelesaian pelanggaran HAM sehingga konflik sosial masih terus saja terjadi dan berdampak pada situasi keamanan masyarakat saat ini," kata Ichwan.
Menurut dia, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat saat ini terkait keleuasaan otonomi khusus Papua. Dia mengatakan, konflik sosial yang selama ini terjadi di Papua karena tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. "Konflik ini terjadi tidak lain karena kurang meratanya dampak otonomi khusus di tengah masyarakat Pupua" ungkap dia.
Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang M Sadi mengatakan, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua diperlukan revisi UU Otonomi Khusus Papua.
"Mungkin saja UU Otosus ini perlu menyerap kearifan lokal Papua sehingga ada keluasaan kearifan lokal berkontribusi dalam pembangunan sehingga hasil dirasakan masyarakat Papua," kata Sadi.
Sedangkan Ketum Badko HMI Sumbangsel Bambang Irawan bangga atas kemajuan pembangunan Papua. Dia berharap segala persoalan yang selama ini dialami masyarakat Papua secepatnya teratasi.
"Tentu sebuah apresiasi kita sampaikan hari ini Papua sangat mengalami peningkatan signifikan baik segi infrastruktur, pendidikan kesehatan dan SDM nya. Kita berharap pemerintah pusat tetap fokus memberikan hal terbaik untuk saudara kami di Papua dan secepatnya menyelesaikan konflik sosial agar Pembangunan Nasional di Papua berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan," pungkas Bambang.
"Tidak bisa dipungkiri kontribusi dan perhatian pemerintah pusat terkait pembangunan Papua begitu besar. Tak kurang sekitar Rp93 triliun anggaran yang sudah dikucurkan untuk otonomi khusus (otsus) di Papua dan Rp33 triliun untuk Papua Barat," kata Direktur Time Indonesia Kiagus Firdaus. (BACA JUGA: Guru Besar Unpad Sebut Perhatian Pemerintah untuk Papua Luar Biasa )
Hal tersebut disampaikan Kiagus saat menjadi pembicara dalam webinar bertajuk "Menakar Pembangunan Nasional di Papua", Rabu (17/6/2020) malam yang diinisiasi Badan Koordinasi Himpunan Mahasiswa Islam (Badko HMI) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel). (BACA JUGA: Demo di Jayapura Berlangsung Aman, Komnas HAM Apresiasi Aparat )
Kiagus mengemukakan, kemajuan pembangunan di Papua yang sangat terlihat adalah infrastruktur, seperti jalan Trans Papua. "Selain itu dengan ditunjuknya Papua sebagai tuan rumah PON menggambar provini ini sudah setara dengan daerah lain," ujar dia. (BACA JUGA: Humas Polri: 7 Tahanan Warga Papua Pelaku Kriminal Murni Bukan Tahanan Politik )
Pemerintah, tutur Kiagus, diharapkan tidak melupakan pembangunan sumber saya manusia (SDM) di tanah Indonesia bagian Timur tersebut. Pembangunan infrastruktur harus diiringi dengan pembangunan kualitas SDM.
"Sudah saatnya putra-putri Papua yang telah mengenyam pendidikan di Pulau Jawa kembali ke Papua untuk mengabdi dan membangun," tutur pria asal Pagar Alam ini.
Kiagus meyakini konflik yang selama ini berlangsung di Papua bisa berakhir jika pembangunan infrastruktur dan SDM terus dikembangkan. "Pemerintah harus bisa memutus matarantai konflik di Papua dengan dan kebijakan dan pembinaan meningkatkan SDM masyarakat Papua," ungkap Kiagus.
Halsama juga disampaikan Ketua PGK Papua Barat Ichwan Ar Rasyid Kabes. Menurut Ichwan, kemajuan Papua juga tampak dari pelayanan publik, seperti kesehatan.
"Namun sebagian masyarakat Papua menilai rasa keadilan sepenuhnya belum dirasakan terutama penyelesaian pelanggaran HAM sehingga konflik sosial masih terus saja terjadi dan berdampak pada situasi keamanan masyarakat saat ini," kata Ichwan.
Menurut dia, yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah pusat saat ini terkait keleuasaan otonomi khusus Papua. Dia mengatakan, konflik sosial yang selama ini terjadi di Papua karena tidak meratanya kesejahteraan masyarakat. "Konflik ini terjadi tidak lain karena kurang meratanya dampak otonomi khusus di tengah masyarakat Pupua" ungkap dia.
Sementara itu, pengamat Hukum Tata Negara UIN Raden Fatah Palembang M Sadi mengatakan, untuk memberikan rasa keadilan bagi masyarakat Papua diperlukan revisi UU Otonomi Khusus Papua.
"Mungkin saja UU Otosus ini perlu menyerap kearifan lokal Papua sehingga ada keluasaan kearifan lokal berkontribusi dalam pembangunan sehingga hasil dirasakan masyarakat Papua," kata Sadi.
Sedangkan Ketum Badko HMI Sumbangsel Bambang Irawan bangga atas kemajuan pembangunan Papua. Dia berharap segala persoalan yang selama ini dialami masyarakat Papua secepatnya teratasi.
"Tentu sebuah apresiasi kita sampaikan hari ini Papua sangat mengalami peningkatan signifikan baik segi infrastruktur, pendidikan kesehatan dan SDM nya. Kita berharap pemerintah pusat tetap fokus memberikan hal terbaik untuk saudara kami di Papua dan secepatnya menyelesaikan konflik sosial agar Pembangunan Nasional di Papua berjalan dengan baik dan sesuai perencanaan," pungkas Bambang.
(awd)
Lihat Juga :
