Di Tengah Pandemi, Tetap Waspadai Radikalisme dan Terorisme

“Era modern jangan dikira para pelaku tidak mengikuti perkembangan jaman termasuk era medsos guna melakukan transformasi faham radikalisme. Kewaspadaan harus dilanjutkan dalam masa pandemi ini. Narasi-narasi yang sifatnya mencerahkan dan membantu masyarakat, harus terus dilakukan,” tegasnya.

Sedangkan Ken Setiawan berkeyakinan pelaku radikalisme tetap melakukan aktivitas di tengah pandemi Covid-19. “Mereka jangankan dengan agama lain, dengan satu agama saja mereka ada pada tahap mengkafirkan. Dalam hal pandemi ini, mereka memojokkan Pemerintah bahwa Pemerintah gagal dalam memberikan rasa aman,” ungkapnya.

Ken Setiawan menyatakan tujuannya agar warga negara tidak percaya lagi kepada pemerintah dengan dalih penanganan covid ini salah. Dia menambahkan, ada data yang menyebutkan saat ini hampir 80% kelompok radikal menguasai medsos.

“Sehingga sejumlah kebijakan pemerintah positif sengaja diplintir agar menimbulkan rasa ketidaknamyanan pada publik yang pada sisi akhir menurunkan kepercayaan publik pada pemerintah. Hal ini juga termasuk pada kebijakan pemerintah dalam penangananan Covid-19,” ujarnya.

Aisha Kusumasomantri mengatakan, pemerintah mengalokasikan segala sumber daya untuk menangani Covid-19. Sedangkan kelompok radikal terus memantau untuk mengkitisi kinerja pemerintah dengan sentimen negatif.

“Kebijakan PSBB dibenturkan dengan kewajiban beribadah dan sistem khilafah. Ini berpotensi menimbulkan distrust atau ketidakpercayaan warganegara kepada pemerintah. Meskipun ada pandemi ini, bahaya radikalisme tidak hilang. Karena walaupun tidak melalui pertemuan-pertemuan tradisional, komunikasi tetap berlanjut melalui chatting di media sosial,” ungkapnya

Lebih jauh Aisha menyatakan mereka munculkan isu bahwa peniadaan bentuk-bentuk kegiatan ibadah merupakan bentuk represi kepada umat Islam. “Padahal pemerintah memberlakukan pembatasan dalam rangka memutus mata rantai sekaligus pencegahan penyebaran wabah Covid-19.”