Wawali Kota Surabaya Jadi ODP, PKB: Bukti Dinkes Semrawut
Kamis, 04 Juni 2020 - 13:08 WIB
Keterbukaan sangat diperlukan ditengah pandemi COVID-19. Foto/Ilustrasi/SINDOnews/Ali Masduki
SURABAYA - Bendahara Fraksi PKB DPRD Kota Surabaya, Camelia Habiba meminta Pemkot Surabaya membuka diri dan mengakui telah kewalahan dalam menangani merebaknya COVID-19 di Surabaya.
(Baca juga: Perbanyak Tes Swab, Maksimalkan Laboratorium di BBTKLPP )
Hal ini diungkapkannya menyusul adanya kesalahan data status pasien yang menyebabkan Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), pasca meninjau kondisi pasien yang dipulangkan dari hotel tempat karantina.
"Pemkot harus segera membuka diri, mengakui bahwa kita sudah kewalahan, kita harus perlu bantuan seluruh masyarakat Kota Surabaya," katanya pada wartawan, Kamis (4/6/2020).
Kata Ning Biba, Sapaan akrabnya, dengan membuka diri kepada semua pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat, kejadian yang dialami Wawali Whisnu Sakti ataupun yang lebih buruk ke depan tidak perlu terjadi.
"Seorang Wawali, dia terkena ODP karena habis meninjau warga, ini kan kacau balau, ini fatal," tegas Wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini
Ia menambahkan, jika Wawali saja sampai terkejut dengan kondisi di lapangan, lalu bagaimana nasib para tenaga medis di Surabaya sebagai garda depan penanganan COVID-19. "Ini seorang wakil Wali Kota, bagaimana petugas nakes kita menangani pasien nantinya," imbuhnya.
Untuk itu, Ning Biba meminta agar memiliki sinergitas yang baik dengan berbagai pihak. Hal ini karena wabah COVID-19, bukan hanya menjadi permasalahan lokal Kota Surabaya saja, tapi sudah menjadi permasalahan di seluruh dunia.
"COVID-19 ini bukan hanya wabahnya pemerintah kota, ini wabah global, meskipun kita punya uang banyak tapi kalau sdm ilmu kita terbatas kita tidak boleh sombong, kita perlu sinergitas, baik itu dengan provinsi, pihak swasta, kita harus membuka diri. Pemerintah kota ini harus membuka diri, berkomunikasi dengan seluruh elemen yang ada," pungkasnya.
(Baca juga: Perbanyak Tes Swab, Maksimalkan Laboratorium di BBTKLPP )
Hal ini diungkapkannya menyusul adanya kesalahan data status pasien yang menyebabkan Wakil Wali (Wawali) Kota Surabaya, Whisnu Sakti Buana menjadi Orang Dalam Pemantauan (ODP), pasca meninjau kondisi pasien yang dipulangkan dari hotel tempat karantina.
"Pemkot harus segera membuka diri, mengakui bahwa kita sudah kewalahan, kita harus perlu bantuan seluruh masyarakat Kota Surabaya," katanya pada wartawan, Kamis (4/6/2020).
Kata Ning Biba, Sapaan akrabnya, dengan membuka diri kepada semua pihak, baik dari pemerintah pusat, provinsi, dan masyarakat, kejadian yang dialami Wawali Whisnu Sakti ataupun yang lebih buruk ke depan tidak perlu terjadi.
"Seorang Wawali, dia terkena ODP karena habis meninjau warga, ini kan kacau balau, ini fatal," tegas Wakil ketua Komisi A DPRD Kota Surabaya ini
Ia menambahkan, jika Wawali saja sampai terkejut dengan kondisi di lapangan, lalu bagaimana nasib para tenaga medis di Surabaya sebagai garda depan penanganan COVID-19. "Ini seorang wakil Wali Kota, bagaimana petugas nakes kita menangani pasien nantinya," imbuhnya.
Untuk itu, Ning Biba meminta agar memiliki sinergitas yang baik dengan berbagai pihak. Hal ini karena wabah COVID-19, bukan hanya menjadi permasalahan lokal Kota Surabaya saja, tapi sudah menjadi permasalahan di seluruh dunia.
"COVID-19 ini bukan hanya wabahnya pemerintah kota, ini wabah global, meskipun kita punya uang banyak tapi kalau sdm ilmu kita terbatas kita tidak boleh sombong, kita perlu sinergitas, baik itu dengan provinsi, pihak swasta, kita harus membuka diri. Pemerintah kota ini harus membuka diri, berkomunikasi dengan seluruh elemen yang ada," pungkasnya.
tulis komentar anda