Harmonisasi Papua Barat, Pangdam XVIII/Kasuari: Bersama Kita Bisa

Dia menjelaskan, kehadiran negara sebagai regulator tertuang dalam UU RI Nomor 21 Tahun 2021 tentang otonomi khusus dan Inpres nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua Barat.

Selain itu juga termasuk undang-undang TNI nomor 34 disampaikan bahwa tugas pokok TNI adalah membantu Pemerintah Daerah.

Dengan berakhirnya kegiatan tersebut, Pangdam mengajak seluruh elemen masyarakat hendaknya bersatu dalam satu visi dan tujuan sehingga semua tantangan yang akan timbul dapat teratasi.

“Kita sangat sadar bahwa bangsa kita ini dibangun dengan kesepakatan, bangsa kita adalah bangsa yang beragam dengan berbagai ragam suku agama ras dan golongan kelompok. Untuk itu mari kita rawat perbedaan ini, ikat dengan Bhinneka Tunggal Ika," tambahnya.



Terkait kegiatan lomba seni budaya yang telah dilaksanakan pada Harmonisasi Papua Barat, dia menuturkan momen tersebut bertujuan untuk melestarikan adat dan budaya Papua Barat.

Selain itu juga diharapkan dapat menggugah masyarakat agar lebih cinta tanah air Negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Saya selaku Pangdam di sini, saya harus jaga adat dan budaya yang ada di Tanah Papua ini. Membangun tanah Papua ini tidak cukup hanya harus berdialog saja namun harus bersama, bersinergi, berkoordinasi dan berkolaborasi," tegas Pangdam.

Sementara itu, Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi Pembangunan, Dr Nico U Tike yang mewakili Gubernur Provinsi Papua Barat menyampaikan terima kasihnya atas terselenggaranya kegiatan harmonisasi Papua Barat ini.

“Tentu ini merupakan hal yang sangat penting bagi kita semuanya, bagi masyarakat yang ada di wilayah Provinsi Papua Barat, kami juga menyampaikan terima kasih kepada Bapak Panglima yang telah menyelenggarakan acara ini,” pungkasnya.