Kuasa Hukum Sebut Belum Ada Dakwaan yang Bisa Jerat Nurdin Abdullah
Kamis, 21 Oktober 2021 - 15:32 WIB
Suasana sidang lanjutan Gubernur Sulsel non aktif Nurdin Abdullah, Kamis, (21/01/2021). Foto: Sindonews/Muchtamir Zaide
MAKASSAR - Tim Kuasa Hukum Nurdin Abdullah (NA) mengungkap bahwa fakta persidangan, dinilai belum ada yang bisa menjerat Gubernur Sulsel non aktif yangtersandung kasus dugaan gratifikasi.
"Kita tidak bisa menduga-duga, akan tetapi dari fakta persidangan yang ada, kami berkeyakinan bahwa Nurdin Abdullah tidak pada posisi yang didakwakan oleh JPU KPK ," ungkap salah seorang PH NA, Irwan Irawan kepada wartawan usai mengikutI persidangan lanjutan dengan mendengan saksi dari JPU KPK di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (21/10/2021).
Selain itu, Irwan Irawan menyebutkan kisruh fatwa MUI terkait status bangunan dan lahan Masjid Pucak Maros juga disebut telah selesai. "Kalau tanah sudah dibangunkan masjid itu persoalan teknis dan administrasi, statusnya sudah tanah wakaf," tegasnya.
Karena itu kata dia, warga sekitar sudah dibangunkan masjid dan peruntukannya untuk masyarakat, bukan pribadi pak Nurdin.
"Karena itukan bukan kampungnya pak Nurdin , tidak ada juga keluarganya di sana. Memang diwakafkan. Tinggal administrasi saja yang butuh proses, seperti pengukuran, penerbitan sertifikat tanah wakaf. Itu soal administrasi negara," lanjut Irwan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah mengisyaratkan barang bukti Masjid Pucak Maros akan dikaji untuk disita dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut.
JPU KPK Siswandono, mengungkapkan potensi tak jadinya disita masjid yang dibangun Nurdin Abdullah itu lantaran, fatwa MUI yang jadi rujukan kuasa hukum terdakwa bahwa lahan masjid yang berlokasi di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu itu sudah berstatus wakaf.
"Makanya kita lihat dulu, barang bukti inikan tempat ibadah, oleh karenanya kita harus pertimbangkan lagi dengan matang (untuk disita). Beda kalau rumah biasa atau pribadi, tentunya bisa kita lelang. Nanti kami diskusikan lagi," katanya setelah sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (21/10/2021).
"Kita tidak bisa menduga-duga, akan tetapi dari fakta persidangan yang ada, kami berkeyakinan bahwa Nurdin Abdullah tidak pada posisi yang didakwakan oleh JPU KPK ," ungkap salah seorang PH NA, Irwan Irawan kepada wartawan usai mengikutI persidangan lanjutan dengan mendengan saksi dari JPU KPK di Pengadilan Negeri (PN) Makassar, Kamis (21/10/2021).
Selain itu, Irwan Irawan menyebutkan kisruh fatwa MUI terkait status bangunan dan lahan Masjid Pucak Maros juga disebut telah selesai. "Kalau tanah sudah dibangunkan masjid itu persoalan teknis dan administrasi, statusnya sudah tanah wakaf," tegasnya.
Karena itu kata dia, warga sekitar sudah dibangunkan masjid dan peruntukannya untuk masyarakat, bukan pribadi pak Nurdin.
"Karena itukan bukan kampungnya pak Nurdin , tidak ada juga keluarganya di sana. Memang diwakafkan. Tinggal administrasi saja yang butuh proses, seperti pengukuran, penerbitan sertifikat tanah wakaf. Itu soal administrasi negara," lanjut Irwan.
Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bahkan sudah mengisyaratkan barang bukti Masjid Pucak Maros akan dikaji untuk disita dalam kasus dugaan gratifikasi tersebut.
JPU KPK Siswandono, mengungkapkan potensi tak jadinya disita masjid yang dibangun Nurdin Abdullah itu lantaran, fatwa MUI yang jadi rujukan kuasa hukum terdakwa bahwa lahan masjid yang berlokasi di Dusun Arra, Desa Tompobulu, Kecamatan Tompobulu itu sudah berstatus wakaf.
"Makanya kita lihat dulu, barang bukti inikan tempat ibadah, oleh karenanya kita harus pertimbangkan lagi dengan matang (untuk disita). Beda kalau rumah biasa atau pribadi, tentunya bisa kita lelang. Nanti kami diskusikan lagi," katanya setelah sidang lanjutan di Pengadilan Negeri Makassar, Kamis (21/10/2021).
tulis komentar anda