Terungkap! Warga Bohong Soal Polemik Bansos di Pangkep karena Diprovokasi

"Kalau masalah ibu Musdalifah itu semua sudah jelas. Dia mengakui bahwa dirinya hanya mengarang saja, sebab ATM untuk BPNT itu tak bisa diuangkan dan PIN-nya tidak bisa digantikan. Kalau masalah ada warga yang tak terdata dan tak dapat bantuan memang ada, tapi itu persoalan data di DTKS. Sedangkan warga yang hadir di Rujab Bupati lalu itu adalah para warga yang telah mendapatkan bantuan di program-program pemerintah," tegasnya.

Baca Juga: Bantuan PKH Rp14 Miliar Disalurkan ke 15.943 KPM di Pangkep

Ketua Pansus DPRD, Rasyid, pun mengaku bahwa persoalan ini jelas ada yang manfaatkan untuk dipolitisasi dan membuat gaduh. Sebab, warga yang datang ke rujab Bupati lalu telah mengakui semuanya bahwa mereka menerima bantuan dan hadir ke sana karena mendapat ajakan dari oknum pendamping.

"Kami sayangkan ada oknum yang membuat gaduh di tengah persoalan Covid-19 saat ini. Hal ini sudah kelewatan dan mesti ditindaki. Warga juga, kami minta untuk tidak ikut terpancing dengan janji-janji baik dari LBH, pejabat Pemda dan oknum yang ingin memperkeruh suasana di tengah pandemi saat ini. Sebab saat ini juga sangat rentan adanya politisasi karena akan memasuki tahapan pilkada. Jadi akan ada oknum yang memperkeruh untuk menguntungkan calonnya dengan memfitnah serta mengadu domba antar masyarakat dan pemerintah," ujarnya.

Secara terpisah, Staf Khusus Bupati Pangkep bidang Kesejahteraan Masyarakat, Muhammad Arsyad Yunus, mengaku bahwa kehadiran warga di Rujab Bupati Pangkep adalah permintaan dari LBH selaku pendamping warga. "Saya juga tidak tahu kalau mereka semua tidak bisa mempertanggungjawabkan semua perkataan yang telah mereka sampaikan ke bupati. Sebab saya hanya fasilitasi untuk bertemu. Yang atur dan mengundang warga itu dari LBH," tegasnya.