Wali Kota Surabaya: Jadi Pejabat Bukan karena Dekat dengan Saya
Minggu, 05 September 2021 - 17:47 WIB
SURABAYA - Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi menegaskan bahwa seorang pejabat yang diangkat menduduki jabatan di lingkup Pemkot Surabaya bukan karena kedekatannya dengan wali kota atau pun wakil wali kota .
Namun kata Eri, seorang pejabat dipilih karena kedekatannya dengan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi untuk kepentingan umat.
“Jadi pejabat itu bukan karena dekat dengan saya, cidek (dekat) dengan wali kotane, bukan. Tapi yang bisa menjadikan dirinya dekat dengan masyarakat, yang mampu menggerakan ekonominya untuk kepentingan umat, itu yang akan jadi pemimpin. Dari mana netralnya? Ya dari asesmen tadi kelihatan," ujarnya.
Penegasan itu disampaikan menyusul mulai dilakukannya asesmen untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di Perangkat Daerah (PD).
Dia menegaskan, asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen. Dari hasil asesmen nanti akan muncul siapa PNS yang disarankan atau tidak. Namun, ketika disarankan pun nantinya akan dilihat apakah dia juga cocok ditempatkan di dinas terkait.
"Semuanya (hasil asesmen) nanti keluar yang disarankan dan tidak disarankan. Ketika yang disarankan pun nanti dilihat, kayak Eselon II, kan nanti asesmennya beda. Misal oh dia disarankan, nah ketika disarankan ini dia ditempatkan di (dinas) mana," ujarnya.
Apalagi, kata dia, sebentar lagi ada beberapa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan pemkot. Nah, ketika berada di SOTK baru itu pejabat tersebut tidak cocok, maka otomatis dia akan dilakukan asesmen ulang. "Karena kan sekarang SOTK baru. Jadi SOTK baru kan kita lihat, oh dia tidak cocok di SOTK ini, ya diasesmen lagi," kata Eri.
Namun kata Eri, seorang pejabat dipilih karena kedekatannya dengan masyarakat dan mampu menggerakkan ekonomi untuk kepentingan umat.
“Jadi pejabat itu bukan karena dekat dengan saya, cidek (dekat) dengan wali kotane, bukan. Tapi yang bisa menjadikan dirinya dekat dengan masyarakat, yang mampu menggerakan ekonominya untuk kepentingan umat, itu yang akan jadi pemimpin. Dari mana netralnya? Ya dari asesmen tadi kelihatan," ujarnya.
Penegasan itu disampaikan menyusul mulai dilakukannya asesmen untuk mengisi kekosongan beberapa jabatan di Perangkat Daerah (PD).
Dia menegaskan, asesmen dilakukan dengan melibatkan lembaga independen. Dari hasil asesmen nanti akan muncul siapa PNS yang disarankan atau tidak. Namun, ketika disarankan pun nantinya akan dilihat apakah dia juga cocok ditempatkan di dinas terkait.
"Semuanya (hasil asesmen) nanti keluar yang disarankan dan tidak disarankan. Ketika yang disarankan pun nanti dilihat, kayak Eselon II, kan nanti asesmennya beda. Misal oh dia disarankan, nah ketika disarankan ini dia ditempatkan di (dinas) mana," ujarnya.
Apalagi, kata dia, sebentar lagi ada beberapa Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan pemkot. Nah, ketika berada di SOTK baru itu pejabat tersebut tidak cocok, maka otomatis dia akan dilakukan asesmen ulang. "Karena kan sekarang SOTK baru. Jadi SOTK baru kan kita lihat, oh dia tidak cocok di SOTK ini, ya diasesmen lagi," kata Eri.
tulis komentar anda