Meski Ditolak, Dinas PUPR Tetap Lanjutkan Proyek Kantor DPRD Palopo

Bahkan fraksi Nasdem yang selama ini mendukung sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Palopo pada pembacaan keputusan fraksi soal pembangunan kantor DPRD Palopo , juga ikut menolak dan menyarankan menunda proyek tersebut.

Baca juga:Pesta Tanpa Prokes di Salah Satu Kafe di Palopo, Polisi Periksa Penyelenggara

Ketua Fraksi Demokrat, Cendrana Martani, saat diwawancarai enggan berkomentar. Meski memberikan penjelasan namun dirinya menolak untuk diberitakan.

Saat ini, di internal DPRD Palopo , tengah mewacana hak interplasi kepada pihak eksekutif. DPRD Palopo rencananya akan meminta keterangan pemerintah dalam waktu dekat.

Baca juga:Pemkot Palopo Rencana Bangun Kantor Baru DPRD di Lokasi Dinas PU Lama

Sekadar diketahui, hak interplasi adalah untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Diberitakan SINDOnews sebelumnya, 5 fraksi di DPRD Palopo , menyatakan menolak sejumlah program pembangunan Pemkot Palopo, yakni pembangunan kantor baru DPRD Palopo, revitalisasi Islamic Centre, pembangunan Arena Roadrace dan pembangunan pusat kuliner Kota Palopo.