Meski Ditolak, Dinas PUPR Tetap Lanjutkan Proyek Kantor DPRD Palopo

PALOPO - Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Kota Palopo, tetap menjalankan program atau proyek pembangunan kantor baru Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo .

Meskipun lima fraksi di DPRD Palopo menyatakan sikap mempertimbangkan dan menolak usulan program tersebut untuk dilaksanakan tahun ini maupun tahun 2022.

Baca juga:Usulan Anggaran Proyek Multiyears Pemkot Palopo Tak Direstui DPRD

Sikap fraksi di DPRD Palopo ini disampaikan dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran terhadap Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2022 di hadapan Wali Kota Palopo, HM Judas Amir pada sidang paripurna, Selasa 31 Agustus lalu.

Kepastian proses pembangunan kantor baru DPRD Palopo tahun anggaran 2021 dapat dilihat melalui lelang di LPSE Palopo. Pada tahap pertama, pembangunan kantor baru DPRD Palopo dianggarkan Rp11 miliar.

Kepala Dinas PUPR, Asrianto, yang berusaha dikonfirmasi SINDOnews, belum bisa dihubungi. Nomor handphone miliknya aktif, namun tidak dijawab.

Sementara itu, Kepala Bagian (Kabag) ULP, Ansyari, kepada SINDOnews membenarkan soal dimulainya lelang pembangunan kantor baru DPRD Palopo yang lokasinya berada di Kecamatan Bara.

Baca juga:PUPR Palopo Anggarkan Rp11 Miliar Pembangunan Kantor DPRD

"Pemerintah Kota Palopo sudah memulai lelang pembangunan kantor DPRD Kota Palopo tahun ini, anggaran untuk tahap awal Rp11 miliar," ujarnya.

Terkait penolakan oleh anggota DPRD Palopo , Ansyari tidak ingin berkomentar banyak. Namun menurutnya, hasil pembahasan anggaran 2021 DPRD secara kelembagaan penyetujui rencana pembangunan kantor baru tersebut.

Informasi yang dihimpun SINDOnews, dalam pembahasan anggaran di tingkat Badan Anggaran DPRD Palopo tahun anggaran 2021, fraksi menanggapi berbeda soal rencana pembangunan kantor baru ini.

Baca juga:Oknum Anggota DPRD Palopo Diduga Curi Listrik PLN

Sejumlah fraksi menyarankan untuk penundaan, sementara Fraksi PDI Perjuangan secara tegas menolak rencana tersebut. Dalam pembahasan anggaran tahun anggaran 2022, lima fraksi di DPRD Palopo mulai kompak menolak rencana ini.

Bahkan fraksi Nasdem yang selama ini mendukung sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Palopo pada pembacaan keputusan fraksi soal pembangunan kantor DPRD Palopo , juga ikut menolak dan menyarankan menunda proyek tersebut.

Baca juga:Pesta Tanpa Prokes di Salah Satu Kafe di Palopo, Polisi Periksa Penyelenggara

Ketua Fraksi Demokrat, Cendrana Martani, saat diwawancarai enggan berkomentar. Meski memberikan penjelasan namun dirinya menolak untuk diberitakan.

Saat ini, di internal DPRD Palopo , tengah mewacana hak interplasi kepada pihak eksekutif. DPRD Palopo rencananya akan meminta keterangan pemerintah dalam waktu dekat.

Baca juga:Pemkot Palopo Rencana Bangun Kantor Baru DPRD di Lokasi Dinas PU Lama

Sekadar diketahui, hak interplasi adalah untuk meminta keterangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pemerintah yang penting dan strategis, serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Diberitakan SINDOnews sebelumnya, 5 fraksi di DPRD Palopo , menyatakan menolak sejumlah program pembangunan Pemkot Palopo, yakni pembangunan kantor baru DPRD Palopo, revitalisasi Islamic Centre, pembangunan Arena Roadrace dan pembangunan pusat kuliner Kota Palopo.