Penyaluran Paket Bansos di Makassar Dinilai Perlu Libatkan Dewan
Jum'at, 03 September 2021 - 07:58 WIB
Seluruh pihak diharapkan bisa dilibatkan dalam proses pembagian bansos, termasuk DPRD dan Pers menyusul tingginya resiko persoalan bansos. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Pembagian bantuan sosial ( Bansos ) di Kota Makassar terus dilakukan. Memasuki hari kelima, sebanyak 27.192 paket telah berhasil disalurkan. Jumlah tersebut sudah mencakup 39% dari total 70.488 paket yang akan dibagikan.
Pengamat Pemerintahan, Arif Wicaksono mengharapkan agar seluruh pihak bisa dilibatkan dalam proses pembagian, termasuk DPRD dan Pers menyusul tingginya resiko persoalan bansos.
"Saya mengusulkan selain masyarakat, DPRD juga harus turun. Harusnya dia juga, anggota ini dipilih di Dapil mereka, duduk karena dipilih pemilihnya, fungsi pengawasan Dewan ini bisa lebih efektif siapa dapat dan tidak," katanya.
DPRD, kata dia, yang paling mengetahui tipikal masing-masing warga di Dapilnya, sementara pers berperan dalam transparansi publik.
"Bansos ini sangat rawan, ini kan diadakan dalam skema Covid-19, ketika dalam keadaan normal pun harusnya dikawal, apalagi dalam keadaan tidak normal ada pandemi saat ini," ucapnya.
Dia mengatakan sinkronisasi data sangat penting, apalagi sumber data disebutnya datang dari banyak instansi. Mulai dari BPJS, pusat hingga Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sendiri. Jangan sampai masalah 2.020 lalu kembali terulang.
"Setelah sinkronisasi, ini data divalidkan lagi dengan cara diverifikasi. Dalam pandemi ini skema bantuan ini rawan diselewengkan. Sudah ada beberapa daerah terlibat dalam penyelewengan itu. Ini pengawalannya sebenarnya oleh siapa," katanya.
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar , Rusmayani Madjid mengatakan tim gabungan yang terlibat sudah mengawal penyaluran tersebut hingga ke rumah-rumah.
"Itu totalnya sudah 6.043, Babinsa dan Babinkantibmas membantu petugas penyalur di tingkat kelurahan untuk mengawal pengamanan pendistribusian sampai ke rumah-rumah warga dengan aman," katanya.
Pengamat Pemerintahan, Arif Wicaksono mengharapkan agar seluruh pihak bisa dilibatkan dalam proses pembagian, termasuk DPRD dan Pers menyusul tingginya resiko persoalan bansos.
"Saya mengusulkan selain masyarakat, DPRD juga harus turun. Harusnya dia juga, anggota ini dipilih di Dapil mereka, duduk karena dipilih pemilihnya, fungsi pengawasan Dewan ini bisa lebih efektif siapa dapat dan tidak," katanya.
DPRD, kata dia, yang paling mengetahui tipikal masing-masing warga di Dapilnya, sementara pers berperan dalam transparansi publik.
Baca Juga
"Bansos ini sangat rawan, ini kan diadakan dalam skema Covid-19, ketika dalam keadaan normal pun harusnya dikawal, apalagi dalam keadaan tidak normal ada pandemi saat ini," ucapnya.
Dia mengatakan sinkronisasi data sangat penting, apalagi sumber data disebutnya datang dari banyak instansi. Mulai dari BPJS, pusat hingga Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar sendiri. Jangan sampai masalah 2.020 lalu kembali terulang.
"Setelah sinkronisasi, ini data divalidkan lagi dengan cara diverifikasi. Dalam pandemi ini skema bantuan ini rawan diselewengkan. Sudah ada beberapa daerah terlibat dalam penyelewengan itu. Ini pengawalannya sebenarnya oleh siapa," katanya.
Plt Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Makassar , Rusmayani Madjid mengatakan tim gabungan yang terlibat sudah mengawal penyaluran tersebut hingga ke rumah-rumah.
"Itu totalnya sudah 6.043, Babinsa dan Babinkantibmas membantu petugas penyalur di tingkat kelurahan untuk mengawal pengamanan pendistribusian sampai ke rumah-rumah warga dengan aman," katanya.
(agn)
tulis komentar anda