Bapenda Makassar Optimalisasi Pendapatan Melalui Digitalisasi Pajak
Rabu, 23 Juni 2021 - 22:37 WIB
Bapenda Makassar optimalisasikan PAD melalui digitalisasi pajak. Foto: Ilustrasi
MAKASSAR - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Makassar, terus berbenah mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Rp2 Triliun. Salah satu upayanya lewat digitalisasi pajak daerah.
Bapenda menargetkan realisasinya pada 2023 mendatang. Sekretaris Bapenda Makassar Ibrahim Akkas mengatakan, hal ini sesuai dengan visi dan misi dari Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Salah satunya menuju PAD Rp2 triliun, kita berupaya memaksimalkan pendapatan. Tahun 2021 kita target Rp1,3 triliun, dan 2022 kita target Rp1,7 triliun, 2023 Rp2 triliun," kata Ibrahim.
Ia mengatakan, pihaknya tengah memaksimalkan digitalisasi melalui penggunaan alat perekam online untuk wajib pungut pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Selain itu, begitu pula dengan memaksimalkan penerapan Tax Clearance.
Upaya akselarasi yang dilakukan mulai dari sosialisasi , pemanfaatan teknologi informasi, dan meningkatkan pengawasan.
"Jadi segala upaya kita optimalkan untuk mengakselerasi pendapatan agar mampu menyentuh Rp2 triliun, kita manfaatkan semua potensi," tutupnya.
Lihat Juga: 49% Pemilik Kendaraan di Indonesia Tak Patuh Bayar Pajak, Korlantas Polri Gagas Hapus BBN 2
Bapenda menargetkan realisasinya pada 2023 mendatang. Sekretaris Bapenda Makassar Ibrahim Akkas mengatakan, hal ini sesuai dengan visi dan misi dari Wali Kota Makassar Moh Ramdhan Pomanto yang dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Salah satunya menuju PAD Rp2 triliun, kita berupaya memaksimalkan pendapatan. Tahun 2021 kita target Rp1,3 triliun, dan 2022 kita target Rp1,7 triliun, 2023 Rp2 triliun," kata Ibrahim.
Ia mengatakan, pihaknya tengah memaksimalkan digitalisasi melalui penggunaan alat perekam online untuk wajib pungut pajak restoran, hotel, hiburan, dan parkir. Selain itu, begitu pula dengan memaksimalkan penerapan Tax Clearance.
Upaya akselarasi yang dilakukan mulai dari sosialisasi , pemanfaatan teknologi informasi, dan meningkatkan pengawasan.
"Jadi segala upaya kita optimalkan untuk mengakselerasi pendapatan agar mampu menyentuh Rp2 triliun, kita manfaatkan semua potensi," tutupnya.
Lihat Juga: 49% Pemilik Kendaraan di Indonesia Tak Patuh Bayar Pajak, Korlantas Polri Gagas Hapus BBN 2
(agn)
tulis komentar anda