Pemkot Makassar Kaji Pengembalian Potongan TPP ASN
Jum'at, 22 Mei 2020 - 22:15 WIB
Pemerintah Kota Makassar masih mengkaji rencana pengembalian TPP ASN yang dipotong untuk penanganan covid-19. Foto/Ilustrasi
MAKASSAR - Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mulai mengkaji rencana pengembalian tambahan penghasilan pegawai (TPP) yang sempat dipotong dan dialihkan untuk menangani pandemi virus corona atau covid-19. Pengembalian potongan TPP hanya akan dilakukan bila kemampuan keuangan daerah memungkinkan.
Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf, membenarkan pengembalian potongan TPP masih dalam tahap kajian. Ia belum bisa mengambil keputusan sebab pengembalian anggaran tersebut bergantung pada kemampuan keuangan daerah. "Itu baru dikaji, jadi tergantung kemampuan pendapatan," ujar Yusran, Jumat (22/5).
Baca Juga:Mulai April TPP Pegawai-Pejabat Pemkot Makassar Dipotong 30 Persen
Yusran menyebutkan saat ini pendapatan pemerintah kota mengalami penurunan drastis akibat pandemi. Hal itu dikarenakan hampir seluruh objek pajak seperti hotel, restoran, bahkan hiburan tidak beroperasi sehingga mempengaruhi pendapatan keuangan daerah.
Meski begitu, ia tetap melakukan kajian agar anggaran TPP yang sempat dipotong bisa dikembalikan dengan menyusun berbagai skenario.
"Pemasukan kita turun drastis lebih dari 60%. Kalau bulan lalu kita masih dapat Rp2 miliar per hari sekarang tinggal Rp200 juta, tapi sekarang kita sementara hitung-hitung dengan berbagai skenario," tandasnya.
Penjabat Wali Kota Makassar, Yusran Jusuf, membenarkan pengembalian potongan TPP masih dalam tahap kajian. Ia belum bisa mengambil keputusan sebab pengembalian anggaran tersebut bergantung pada kemampuan keuangan daerah. "Itu baru dikaji, jadi tergantung kemampuan pendapatan," ujar Yusran, Jumat (22/5).
Baca Juga:Mulai April TPP Pegawai-Pejabat Pemkot Makassar Dipotong 30 Persen
Yusran menyebutkan saat ini pendapatan pemerintah kota mengalami penurunan drastis akibat pandemi. Hal itu dikarenakan hampir seluruh objek pajak seperti hotel, restoran, bahkan hiburan tidak beroperasi sehingga mempengaruhi pendapatan keuangan daerah.
Meski begitu, ia tetap melakukan kajian agar anggaran TPP yang sempat dipotong bisa dikembalikan dengan menyusun berbagai skenario.
"Pemasukan kita turun drastis lebih dari 60%. Kalau bulan lalu kita masih dapat Rp2 miliar per hari sekarang tinggal Rp200 juta, tapi sekarang kita sementara hitung-hitung dengan berbagai skenario," tandasnya.
(tri)
tulis komentar anda